Konsep Hukum Kebendaan di Indonesia

I. Pendahuluan

Hukum Kebendaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem Hukum Perdata Indonesia. Ia menempati posisi sentral dalam kerangka yang lebih luas, yaitu Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur keseluruhan hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Secara spesifik, Hukum Kebendaan berfokus pada pengaturan hubungan hukum antara subjek hukum (orang perorangan maupun badan hukum) dengan objek hukum berupa benda (zaak atau goed). Pengaturan ini melahirkan hak-hak kebendaan (zakelijke rechten), yaitu hak-hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan memiliki sifat mutlak.  

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep, asas, klasifikasi objek, jenis hak, cara perolehan dan pengalihan, serta perlindungan hukum dalam Hukum Kebendaan menjadi krusial. Hal ini tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kepastian hukum terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan penjaminan benda sangat esensial dalam menjamin kelancaran transaksi ekonomi, mencegah sengketa, dan memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam konteks hukum Indonesia. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan penjelasan komprehensif mengenai konsep Hukum Kebendaan di Indonesia, merujuk pada sumber-sumber hukum primer dan doktrin yang relevan.

II. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Kebendaan

Pengertian Hukum Kebendaan

Secara terminologis, Hukum Kebendaan merupakan terjemahan dari istilah Belanda zakenrecht. Para ahli hukum Indonesia telah memberikan berbagai definisi. Prof. Soediman Kartohadiprojo mendefinisikannya sebagai semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Serupa dengan itu, Prof. L.J. van Apeldoorn menyatakan Hukum Kebendaan sebagai peraturan mengenai hak-hak kebendaan. P.N.H. Simanjuntak merumuskannya sebagai peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.  

Inti dari berbagai definisi tersebut adalah bahwa Hukum Kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda, yang fokus utamanya adalah pada pengaturan hak-hak kebendaan (zakelijke rechten). Ruang lingkupnya mencakup pengertian benda itu sendiri, pembedaan atau klasifikasi benda, serta jenis-jenis hak kebendaan yang diakui oleh sistem hukum.  

Hakikat Hak Kebendaan (Zakelijk Recht) vs. Hak Perorangan (Persoonlijk Recht)

Pembedaan antara Hak Kebendaan (Zakelijk Recht) dan Hak Perorangan (Persoonlijk Recht) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Perdata, termasuk Hukum Kebendaan.  

• Hak Kebendaan adalah hak mutlak (hak absolut) yang memberikan kekuasaan langsung (kekuasaan langsung) atas suatu benda. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapa pun (erga omnes), artinya setiap orang wajib menghormati hak tersebut. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemegangnya, seperti menjual, menjaminkan, menyewakan, atau menggunakannya sendiri. Ciri khas utama lainnya adalah droit de suite atau zaaksgevolg, yaitu hak tersebut senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada. Jangka waktunya pun pada umumnya tidak terbatas.  
• Hak Perorangan, sebaliknya, adalah hak yang bersifat relatif (relatief). Hak ini timbul dari suatu perikatan (misalnya perjanjian atau undang-undang) dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja (debitur atau pihak lawan dalam perjanjian). Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau tagihan terhadap seseorang agar ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberikan sesuatu. Wewenang yang diberikan lebih terbatas, hanya sebatas menikmati apa yang menjadi haknya menurut perikatan, dan jangka waktunya pun umumnya terbatas, misalnya selesai setelah prestasi dipenuhi.  

Perbedaan fundamental ini memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Kekuatan hak kebendaan yang absolut dan dapat mengikuti bendanya memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegangnya dibandingkan hak perorangan. Dalam situasi seperti kepailitan, pemegang hak kebendaan (terutama hak jaminan) umumnya memiliki kedudukan yang diutamakan (droit de preference) dibandingkan kreditur dengan hak perorangan (kreditur konkuren) dalam hal pembagian hasil penjualan aset debitur. Memahami perbedaan ini esensial untuk menentukan strategi hukum yang tepat dalam berbagai transaksi dan sengketa.  

Kedudukan Hukum Kebendaan dalam Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

Dalam sistematika hukum perdata, Hukum Kebendaan merupakan bagian integral dari Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht). Vermogensrecht sendiri adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan harta kekayaannya yang dapat dinilai dengan uang.  

Vermogensrecht secara garis besar dibagi menjadi dua sub-sistem:  

1. Hukum Kebendaan (Zakenrecht): Mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat absolut atau mutlak terhadap suatu benda.
2. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht): Mengatur hak-hak perorangan yang bersifat relatif, yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, terkait utang-piutang atau prestasi lainnya.

Kedua bidang ini diatur dalam Buku II (Tentang Benda) dan Buku III (Tentang Perikatan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hukum Kebendaan, dengan fokusnya pada hak mutlak atas benda, memberikan landasan bagi kepastian kepemilikan dan pemanfaatan aset, sementara Hukum Perikatan mengatur dinamika hubungan hukum antar subjek hukum terkait aset tersebut.  

III. Sumber Hukum Utama Kebendaan

Pengaturan Hukum Kebendaan di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan utama, yang mencerminkan sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUH Perdata)

Secara historis, Buku II KUH Perdata (BW), yang berasal dari hukum kolonial Belanda dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, merupakan sumber utama Hukum Benda di Indonesia. Buku ini mengatur secara rinci mengenai pengertian benda, klasifikasi benda, hak-hak kebendaan seperti hak milik (eigendom), bezit, hak pakai hasil (vruchtgebruik), serta hak jaminan seperti gadai (pand) dan hipotek (hypotheek).  

Namun, relevansi Buku II BW mengalami perubahan signifikan setelah kemerdekaan Indonesia, terutama dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam Buku II BW yang berkaitan dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (tanah), kecuali ketentuan mengenai hipotek yang keberlakuannya dipertahankan sementara waktu hingga digantikan oleh peraturan baru.  

Meskipun demikian, BW tetap menjadi sumber hukum yang penting untuk:  

1. Konsep-konsep dasar dan asas-asas umum Hukum Kebendaan.
2. Pengaturan mengenai benda bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud).
3. Klasifikasi benda selain pembedaan bergerak dan tidak bergerak.
4. Cara perolehan dan pengalihan hak atas benda bergerak.
5. Hak jaminan atas benda bergerak seperti Gadai (Pasal 1150-1160 BW).  
6. Hak kebendaan non-tanah lainnya seperti hak pakai hasil atas benda bergerak.  

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960)

Diundangkan pada tanggal 24 September 1960, UUPA No. 5 Tahun 1960 bertujuan fundamental untuk melakukan unifikasi hukum tanah nasional. UUPA mengakhiri dualisme hukum agraria warisan kolonial (hukum adat vs. hukum barat) dan meletakkan dasar bagi sistem hukum tanah nasional yang tunggal.  

Dampak utama UUPA terhadap Hukum Kebendaan adalah:  

1. Pencabutan BW untuk Tanah: Mencabut ketentuan Buku II BW sejauh mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya.  
2. Pengenalan Hak Atas Tanah Nasional: Memperkenalkan jenis-jenis hak atas tanah baru yang bersifat nasional, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Hak-hak ini menggantikan hak-hak tanah menurut hukum Barat sebelumnya (seperti Eigendom, Erfpacht, Opstal) melalui mekanisme konversi.  
3. Kewajiban Pendaftaran Tanah: Menetapkan kewajiban pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum (Pasal 19 UUPA). Pendaftaran ini menjadi dasar pembuktian hak dan peralihannya.  

Dengan demikian, UUPA menjadi sumber hukum primer dan eksklusif untuk segala aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah di Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya

Selain BW dan UUPA, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur aspek-aspek tertentu dalam Hukum Kebendaan, terutama terkait hak jaminan:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT): Undang-undang ini secara khusus mengatur lembaga jaminan Hak Tanggungan, yang merupakan satu-satunya bentuk hak jaminan atas tanah (dan benda-benda terkait tanah seperti bangunan di atasnya). UUHT menggantikan sepenuhnya ketentuan hipotek dalam BW sejauh menyangkut tanah.  
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF): Undang-undang ini mengatur Jaminan Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dimana objek jaminan (biasanya benda bergerak atau benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan) tetap berada dalam penguasaan debitur. UUJF memberikan kepastian hukum untuk jenis jaminan non-posesori yang banyak dibutuhkan dalam praktik bisnis.  
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Peraturan ini merupakan aturan pelaksana utama dari Pasal 19 UUPA, yang mengatur secara rinci prosedur dan mekanisme pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak jaminan (Hak Tanggungan).  
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang): Masih relevan untuk pengaturan hipotek atas kapal laut dengan tonase tertentu (Pasal 314 KUHDagang).  

Kerangka hukum kebendaan di Indonesia dengan demikian bersifat berlapis. Prinsip-prinsip dasar BW masih berlaku umum, namun UUPA menjadi lex specialis untuk tanah, sementara UUHT dan UUJF mengatur secara khusus lembaga jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia. Pemahaman mengenai lingkup aplikasi masing-masing peraturan ini menjadi kunci dalam analisis hukum kebendaan yang akurat.

IV. Asas-Asas Fundamental Hukum Kebendaan

Hukum Kebendaan Indonesia didasarkan pada sejumlah asas fundamental yang membentuk karakteristik dan cara bekerjanya. Asas-asas ini, baik yang bersumber dari BW maupun doktrin hukum, saling terkait dan memberikan kerangka logis bagi sistem pengaturan hak atas benda.

1. Asas Sistem Tertutup (Closed System / Numerus Clausus): Hak-hak kebendaan yang diakui terbatas pada jenis-jenis yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang (BW, UUPA, UUHT, UUJF, dll.). Para pihak tidak dapat menciptakan hak kebendaan baru melalui perjanjian di luar yang telah diatur. Asas ini bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah kerumitan akibat munculnya hak-hak atipikal yang tidak diketahui umum.  
2. Asas Hukum Pemaksa (Dwingendrecht / Mandatory Law): Sebagian besar ketentuan dalam Hukum Kebendaan bersifat memaksa, artinya tidak dapat disimpangi oleh para pihak melalui perjanjian. Isi dan wewenang yang melekat pada suatu hak kebendaan ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan Hukum Perikatan yang didominasi asas kebebasan berkontrak. Sifat memaksa ini menjaga struktur dan kepastian sistem hak kebendaan.  
3. Asas Individualitas (Individuality): Objek dari hak kebendaan haruslah barang yang spesifik, tertentu, dan dapat diidentifikasi secara individual (individueel bepaald). Seseorang tidak dapat memiliki hak kebendaan atas sekumpulan barang yang hanya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlahnya (misalnya, "seratus karung beras" secara umum), melainkan harus atas barang yang sudah ditentukan (misalnya, "seratus karung beras merek X yang tersimpan di gudang Y").  
4. Asas Totalitas (Totality): Hak kebendaan selalu melekat pada keseluruhan objeknya, termasuk bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengannya (accessie). Pemilik tanah juga pemilik bangunan di atasnya (kecuali ada hak lain seperti HGB), pemilik mobil juga pemilik mesinnya. Jika suatu benda melebur menjadi bagian dari benda lain, hak kebendaan atas benda asal bisa lenyap.  
5. Asas Tak Terpisahkan (Onsplitsbaarheid / Indivisibility): Hak kebendaan, khususnya hak milik, tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti pemilik tidak dapat mengalihkan hanya sebagian dari wewenang yang melekat pada hak miliknya. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan hak kebendaan terbatas (iura in realiena) untuk pihak lain (misalnya, menyewakan, memberikan hak pakai hasil), tetapi hak milik induknya tetap utuh.  
6. Asas Prioritas (Priority / Prior tempore potior iure): Jika terdapat lebih dari satu hak kebendaan atas objek yang sama, maka hak yang lahir lebih dahulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau didahulukan daripada hak yang lahir kemudian. Untuk hak-hak yang wajib didaftarkan (Hak Tanggungan, Fidusia), prioritas umumnya ditentukan berdasarkan tanggal pendaftaran. Asas ini penting dalam penyelesaian klaim konkuren, misalnya dalam eksekusi jaminan. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (tak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang dimilikinya).  
7. Asas Percampuran (Vermenging / Merger): Hak kebendaan terbatas (iura in realiena) akan hapus demi hukum apabila hak tersebut dan hak induk (misalnya hak milik) atas benda yang sama menyatu dalam satu tangan. Contohnya, pemegang Hak Guna Bangunan yang kemudian membeli tanah Hak Milik yang diatasnya berdiri HGB tersebut, maka HGB-nya hapus karena percampuran. Seseorang tidak bisa memiliki hak gadai atas barangnya sendiri.  
8. Asas Publisitas (Publicity / Openbaarheid): Status hukum suatu benda, terutama mengenai hak kebendaan yang melekat padanya, harus dapat diketahui oleh masyarakat umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk benda tidak bergerak (tanah, Hak Tanggungan, Fidusia), publisitas diwujudkan melalui sistem pendaftaran dalam register umum. Untuk benda bergerak, penguasaan fisik (bezit) seringkali dianggap sebagai wujud publisitasnya. Asas ini krusial untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.  
9. Asas Spesialitas (Specificity): Berkaitan erat dengan asas individualitas dan publisitas, asas ini menuntut agar hak kebendaan yang dibebankan pada suatu objek harus jelas dan spesifik, baik mengenai objeknya maupun jenis haknya. Hal ini penting terutama dalam pendaftaran hak, dimana uraian mengenai objek dan hak harus jelas tercantum dalam akta dan sertifikat.  
10. Asas Droit de Suite (Zaaksgevolg / Hak Mengikuti): Hak kebendaan melekat pada bendanya dan akan terus mengikuti benda tersebut kemanapun atau dalam penguasaan siapapun benda itu berada. Pemilik atau pemegang hak kebendaan dapat menuntut haknya atas benda tersebut dari siapa saja yang menguasainya tanpa hak.  
11. Asas Dapat Dipindahkan (Transferability): Pada dasarnya, semua hak kebendaan dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali jika secara khusus oleh undang-undang ditentukan sebaliknya (misalnya, hak pakai dan hak mendiami yang bersifat personal).  
12. Asas Perlakuan Berbeda terhadap Benda Bergerak dan Tidak Bergerak: Sistem hukum memberlakukan aturan yang berbeda untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak terkait dengan cara penguasaan (bezit), penyerahan (levering), pembebanan jaminan (bezwaring), dan daluwarsa (verjaring). Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada sifat fisik, nilai ekonomis, dan kebutuhan akan publisitas yang berbeda antara kedua jenis benda tersebut.  

Asas-asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan membentuk suatu sistem. Misalnya, asas publisitas dan spesialitas menjadi landasan bagi berlakunya asas prioritas pada hak-hak terdaftar. Asas droit de suite merupakan perwujudan dari sifat absolut hak kebendaan. Sementara itu, asas sistem tertutup dan hukum pemaksa menjaga integritas dan kepastian dari keseluruhan sistem hukum kebendaan.

V. Klasifikasi Benda dalam Hukum Indonesia

KUH Perdata dan doktrin hukum mengklasifikasikan benda (objek hukum kebendaan) ke dalam berbagai kategori. Pembedaan ini memiliki signifikansi hukum yang penting karena berimplikasi pada aturan mengenai penguasaan, penyerahan, penjaminan, dan daluwarsa.

Pembedaan Utama: Benda Bergerak vs. Benda Tidak Bergerak

Pembedaan paling fundamental adalah antara benda bergerak (roerend) dan benda tidak bergerak (onroerend), sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUH Perdata.  

• Benda Tidak Bergerak (Onroerend Goed): Kategori ini mencakup:
• Karena Sifatnya: Tanah dan segala sesuatu yang melekat padanya secara permanen, baik secara alami (misalnya pohon yang berakar) maupun buatan (misalnya bangunan, konstruksi). Benda-benda ini secara fisik tidak dapat dipindahkan.  
• Karena Tujuannya: Benda-benda yang meskipun sifatnya bergerak, namun oleh pemiliknya dilekatkan atau dihubungkan dengan benda tidak bergerak utama untuk tujuan pemakaian yang tetap atau jangka panjang (misalnya mesin pabrik yang dipasang permanen, perabotan hotel yang menyatu dengan bangunan).  
• Karena Penetapan Undang-Undang: Hak-hak atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, seperti hak pakai hasil (vruchtgebruik) atas benda tidak bergerak, hak pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid atau servitut), Hak Tanggungan, serta tuntutan untuk memperoleh kembali atau penyerahan benda tidak bergerak. Kapal dengan bobot kotor 20 m³ atau lebih yang telah didaftarkan dalam register kapal juga dikategorikan sebagai benda tidak bergerak menurut hukum.  
• Benda Bergerak (Roerend Goed): Kategori ini meliputi:
• Karena Sifatnya: Semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain (misalnya kendaraan, perabot rumah tangga, hewan ternak, buku). Termasuk juga kapal, perahu, dan sejenisnya yang tidak didaftarkan.  
• Karena Penetapan Undang-Undang: Hak-hak yang objeknya bukan benda fisik atau berkaitan dengan benda bergerak, seperti hak pakai hasil atas benda bergerak, hak atas bunga pinjaman, piutang atau tagihan (vorderingen), saham atau andil dalam perseroan (aandelen).  

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam beberapa aspek :  

• Penguasaan (Bezit): Terhadap benda bergerak, berlaku asas dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata bahwa bezit (penguasaan) dianggap sebagai alas hak kepemilikan yang sempurna (bezit geldt als volkomen titel). Siapa yang menguasai benda bergerak (dengan itikad baik) dianggap sebagai pemiliknya. Asas ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak; penguasaan fisik atas tanah tidak serta merta membuktikan kepemilikan.
• Penyerahan (Levering): Penyerahan hak milik atas benda bergerak umumnya dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering) dari tangan ke tangan (Pasal 612 KUH Perdata), yang sekaligus merupakan penyerahan yuridis. Sebaliknya, penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak (khususnya tanah) harus dilakukan melalui pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan (Pasal 616, 620 KUH Perdata jo. Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997).
• Pembebanan Jaminan (Bezwaring): Benda bergerak dapat dijaminkan dengan Gadai (yang memerlukan penyerahan penguasaan, Pasal 1150 KUH Perdata) atau Fidusia (tanpa penyerahan penguasaan, UU No. 42 Tahun 1999). Benda tidak bergerak (tanah dan objek terkait) hanya dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996), menggantikan hipotek BW untuk tanah. Hipotek masih berlaku untuk kapal terdaftar dan pesawat udara.
• Daluwarsa (Verjaring): Daluwarsa akuisitif (perolehan hak milik karena lewat waktu) pada prinsipnya berlaku untuk benda tidak bergerak (Pasal 610 KUH Perdata). Untuk benda bergerak, daluwarsa akuisitif menjadi kurang relevan karena berlakunya asas bezit sebagai titel pada Pasal 1977 KUH Perdata (daluwarsa bisa dianggap nol tahun) , meskipun Pasal 1977 ayat (2) memberikan pengecualian untuk barang curian/hilang dalam jangka waktu 3 tahun.  

Klasifikasi suatu objek sebagai bergerak atau tidak bergerak, oleh karena itu, bukanlah sekadar kategorisasi teoretis. Ia secara langsung menentukan rezim hukum yang berlaku terkait cara memperoleh, mengalihkan, menjaminkan, dan membuktikan hak atas objek tersebut. Kesalahan dalam mengidentifikasi klasifikasi dapat berakibat pada ketidakabsahan transaksi atau kegagalan dalam menciptakan hak jaminan yang efektif.

Pembedaan Benda Berwujud vs. Benda Tidak Berwujud

Selain pembedaan utama di atas, doktrin hukum, dengan dasar implisit pada Pasal 499 dan 503 KUH Perdata, juga membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud.  

• Benda Berwujud (Lichamelijk / Corporeal): Adalah benda yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, memiliki bentuk fisik (misalnya tanah, bangunan, kendaraan, barang dagangan). Sebagian besar pengaturan dalam Buku II BW berfokus pada benda berwujud.  
• Benda Tidak Berwujud (Onlichamelijk / Incorporeal): Adalah hak-hak atau konstruksi yuridis yang oleh hukum diperlakukan sebagai objek hak milik, namun tidak memiliki wujud fisik. Contohnya meliputi piutang atau tagihan, hak atas bunga, hak kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten), saham dalam perseroan. Perlu dicatat bahwa konsep benda tidak berwujud ini tidak dikenal dalam sistem Hukum Adat Indonesia.  

Arti penting pembedaan ini terutama terletak pada cara penyerahan (levering) hak atas benda tersebut:  

• Benda berwujud (jika bergerak) diserahkan secara fisik atau simbolik.
• Benda tidak berwujud diserahkan melalui mekanisme hukum khusus:
• Piutang atas nama (op naam) dialihkan melalui cessie (akta pengalihan) dan pemberitahuan kepada debitur (Pasal 613 ayat (1) KUHPer).  
• Piutang atas bawa (aan toonder) dialihkan dengan penyerahan suratnya (Pasal 613 ayat (3) KUHPer).  
• Piutang atas pengganti (aan order) dialihkan dengan penyerahan surat disertai endosemen (Pasal 613 ayat (3) KUHPer).  

Klasifikasi Lainnya

KUH Perdata dan doktrin juga mengenal klasifikasi lain , antara lain:  

• Benda yang dapat dihabiskan vs. tidak dapat dihabiskan (Verbruikbaar vs. Onverbruikbaar): Berdasarkan apakah penggunaan normal menghabiskan substansi benda (misalnya makanan vs. perhiasan) (Pasal 505 BW). Relevan dalam perjanjian pinjam pakai.  
• Benda yang dapat diganti vs. tidak dapat diganti (Vervangbaar vs. Onvervangbaar / Fungible vs. Non-fungible): Berdasarkan apakah benda dapat digantikan dengan benda lain yang sejenis dan setara (misalnya beras vs. lukisan asli). Relevan dalam perjanjian pinjam meminjam dan ganti rugi.  
• Benda yang sudah ada vs. akan ada (Tegenwoordig vs. Toekomstig): Berdasarkan eksistensi benda saat perjanjian dibuat. Benda yang akan ada umumnya tidak dapat dijadikan objek gadai atau hipotek.  
• Benda dalam perdagangan vs. di luar perdagangan (In de handel vs. Buiten de handel): Berdasarkan apakah benda dapat menjadi objek transaksi komersial (kebanyakan benda) atau tidak (misalnya fasilitas umum, barang terlarang).  
• Benda yang dapat dibagi vs. tidak dapat dibagi (Deelbaar vs. Ondeelbaar): Berdasarkan apakah benda dapat dibagi tanpa kehilangan esensinya (misalnya beras vs. hewan hidup). Relevan dalam pemenuhan prestasi dan pembagian harta bersama.  
• Benda terdaftar vs. tidak terdaftar: Berdasarkan apakah kepemilikannya dicatat dalam register publik (misalnya tanah, kendaraan bermotor, kapal terdaftar) atau tidak. Relevan untuk pembuktian kepemilikan dan publisitas.  

VI. Jenis-Jenis Hak Kebendaan yang Diakui

Hukum Indonesia mengakui berbagai jenis hak kebendaan, yang secara fungsional dapat dikelompokkan menjadi hak yang memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht) dan hak yang memberikan jaminan (zakelijk zekerheidsrecht).  

A. Hak Kebendaan yang Memberi Kenikmatan

Hak-hak ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati, atau memungut hasil dari suatu benda.

1. Hak Milik (Eigendom / Ownership):
• Menurut BW (Pasal 570): Merupakan hak yang paling penuh (volledigste recht) untuk menikmati dan menguasai suatu benda secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan umum, dan hak orang lain.  
• Menurut UUPA (Pasal 20) untuk Tanah: Didefinisikan sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap mengingat fungsi sosialnya (Pasal 6 UUPA). Sifat "terkuat dan terpenuh" menandakan wewenangnya yang paling luas dibanding hak atas tanah lain dan tidak mudah hapus. Sifat "turun-temurun" berarti dapat diwariskan.  
• Subjek Hak Milik atas Tanah: Terbatas pada Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah (seperti bank negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan sosial untuk keperluan usahanya) (Pasal 21 UUPA, PP 38/1963). Warga negara asing (WNA) tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia. Jika WNA memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, ia wajib mengalihkannya dalam jangka waktu satu tahun.  
2. Hak Guna Usaha (HGU - Right to Cultivate):
• Definisi: Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna usaha pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 UUPA).  
• Objek: Tanah Negara, dengan luas minimum 5 hektar.  
• Subjek: WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.  
• Jangka Waktu: Maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang maksimal 25 tahun, dan dapat diperbarui (sesuai PP No. 18/2021). HGU dapat dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.  
3. Hak Guna Bangunan (HGB - Right to Build):
• Definisi: Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (Pasal 35 UUPA).  
• Objek: Dapat diberikan di atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, atau Tanah Hak Milik.  
• Subjek: WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (termasuk perusahaan penanaman modal asing/PT PMA).  
• Jangka Waktu: Di atas Tanah Negara/Hak Pengelolaan: maksimal 30 tahun, diperpanjang maksimal 20 tahun, diperbarui maksimal 30 tahun. Di atas Tanah Hak Milik: maksimal 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta baru (sesuai PP No. 18/2021). HGB dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan Hak Tanggungan.  
4. Hak Pakai (Right to Use):
• Definisi: Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang wewenang dan kewajibannya ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah (yang bukan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah) (Pasal 41 UUPA).  
• Objek: Dapat diberikan di atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, atau Tanah Hak Milik.  
• Subjek: Kategori subjek paling luas, mencakup WNI, WNA yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia, instansi pemerintah, badan keagamaan/sosial, perwakilan negara asing/badan internasional (Pasal 42 UUPA).  
• Jangka Waktu: Bervariasi, bisa untuk jangka waktu tertentu (dapat diperpanjang/diperbarui), tidak tertentu (selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu), atau cuma-cuma. Hak Pakai atas Tanah Negara/Hak Pengelolaan dengan jangka waktu tertentu dapat dialihkan. Hak Pakai atas Tanah Negara tertentu (yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan) dapat dijadikan jaminan utang dengan Hak Tanggungan.  
5. Hak Kebendaan Lain yang Memberi Kenikmatan:
• Bezit (Kedudukan Berkuasa): Keadaan faktual menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri. Bukan hak dalam arti sesungguhnya, tetapi dilindungi hukum dan dapat menjadi dasar perolehan hak (misalnya melalui Pasal 1977 BW untuk benda bergerak atau daluwarsa). Perlu dibedakan dari detentie (menguasai untuk orang lain).  
• Hak Pakai Hasil (Vruchtgebruik): Hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari benda milik orang lain seolah-olah ia pemiliknya, dengan kewajiban menjaga keutuhan benda (Pasal 756 BW). Masih relevan untuk objek selain tanah (misalnya atas piutang atau saham).  
• Hak Sewa untuk Bangunan: Diatur dalam Pasal 44 UUPA, memberikan hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa. Meskipun diatur dalam UUPA, seringkali dikategorikan sebagai hak perorangan karena timbul dari perjanjian sewa, namun memiliki perlindungan kuat terkait bangunan di atasnya.  
• Hak Membuka Tanah & Memungut Hasil Hutan: Disebut dalam Pasal 46 UUPA sebagai hak primer yang bersumber dari Hak Menguasai Negara.  
• Hak Ulayat: Hak komunal masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu beserta sumber dayanya. Diakui keberadaannya oleh UUPA (Pasal 3, 5) tetapi pengaturannya diserahkan pada hukum adat setempat, sepanjang masih eksis dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.  

B. Hak Kebendaan yang Memberi Jaminan

Hak-hak ini tidak memberikan kenikmatan penggunaan benda, melainkan memberikan jaminan pelunasan utang kepada kreditur dengan hak prioritas atas benda tertentu milik debitur.

1. Gadai (Pand / Pledge):
• Definisi: Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur (atau kuasanya) sebagai jaminan utang, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut dengan hak didahulukan (preferensi) dari kreditur lain (Pasal 1150 KUH Perdata).  
• Objek: Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (misalnya perhiasan, kendaraan, saham, piutang).  
• Ciri Utama: Mensyaratkan benda gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disepakati (inbezitstelling atau vuistpand). Benda harus keluar dari penguasaan pemberi gadai.  
• Sifat: Merupakan hak kebendaan, bersifat accessoir (mengikuti perjanjian pokok utang-piutang), tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), dan memberikan hak preferensi.  
2. Fidusia (Fiduciary Transfer of Ownership for Security):
• Definisi: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) (Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999).  
• Objek: Benda bergerak (berwujud/tidak berwujud) dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan di atas tanah milik orang lain atau bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan) yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya (Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3 UUJF).  
• Ciri Utama: Objek jaminan tetap dikuasai debitur (jaminan non-posesori). Untuk memberikan kepastian hukum dan hak preferensi kepada kreditur, pembebanan Fidusia wajib dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 5, 11, 14 UUJF). Pendaftaran ini melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan eksekutorial.  
• Sifat: Hak kebendaan (setelah didaftarkan), accessoir, memberikan preferensi, dan memberikan hak parate executie (dengan memperhatikan putusan MK).  
3. Hak Tanggungan (Security Right over Land / Land Mortgage):
• Definisi: Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu) untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan (preferensi) kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996).  
• Objek: Hak Milik, HGU, HGB; Hak Pakai atas Tanah Negara yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan; serta Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) (Pasal 4 UUHT). Dapat juga mencakup bangunan, tanaman, dan hasil karya yang menyatu dengan tanah tersebut.  
• Ciri Utama: Pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan (Pasal 10, 13 UUHT). Pendaftaran ini melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkekuatan eksekutorial.  
• Sifat: Hak kebendaan, accessoir, tidak dapat dibagi-bagi, memberikan preferensi, memiliki droit de suite, dan memberikan hak parate executie (Pasal 6 UUHT).  
4. Hipotek (Mortgage):
• Setelah berlakunya UUHT, hipotek berdasarkan Buku II BW hanya berlaku untuk pembebanan jaminan atas kapal laut yang terdaftar (ukuran > 20 m³ atau > 7 tonase kotor) dan mungkin pesawat udara. Pengaturannya terdapat dalam BW dan KUHDagang.  

VII. Cara Perolehan dan Pengalihan Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang diakui oleh hukum. Secara umum, cara perolehan ini dapat dibedakan menjadi perolehan secara originair (asli) dan derivatif (turunan). Pengalihan hak kebendaan, khususnya secara derivatif, memerlukan pemenuhan formalitas tertentu yang disebut levering atau penyerahan.

Cara Perolehan Hak (Modes of Acquisition)

1. Perolehan Originair (Asli): Terjadi ketika seseorang memperoleh hak kebendaan baru yang tidak berasal atau bergantung pada hak milik orang lain sebelumnya. Hak yang diperoleh bersifat 'bersih' dari beban sebelumnya. Cara-cara perolehan originair meliputi:  
• Pendakuan/Pemilikan (Toe-eigening / Occupatio): Pengambilan penguasaan atas benda bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius). Contoh klasik adalah menangkap ikan di laut bebas. Untuk tanah, konsep ini tidak berlaku karena tanah yang tidak dimiliki perorangan/badan hukum dikuasai oleh Negara (prinsip domein verklaring yang dimodifikasi UUPA).  
• Perlekatan (Natrekking / Accessio): Bertambahnya atau menyatunya suatu benda dengan benda lain (benda pokok), sehingga menjadi bagian dari benda pokok tersebut. Pemilik benda pokok menjadi pemilik benda tambahan tersebut (Pasal 500-502, 586-609 BW). Contoh: bangunan yang didirikan di atas tanah menjadi milik pemilik tanah (asas superficies solo cedit), kecuali ada HGB atau hak opstal sebelumnya. Hasil alam dari suatu benda (misalnya buah dari pohon) juga menjadi milik pemilik benda pokok.  
• Pembentukan Benda Baru (Zaaksvorming / Specificatio): Menciptakan benda baru dari bahan milik sendiri atau orang lain. Kepemilikan atas benda baru ini diatur dalam BW (tergantung siapa pemilik bahan dan siapa yang membentuk).  
• Daluwarsa Akuisitif (Acquisitieve Verjaring / Prescription): Memperoleh hak milik atas suatu benda (terutama benda tidak bergerak) karena menguasainya secara terus-menerus sebagai bezitter beritikad baik selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang (Pasal 584, 610, 1963 BW). Menurut BW, jangka waktunya 20 tahun jika ada alas hak yang sah, dan 30 tahun jika tidak ada alas hak. Penerapan daluwarsa untuk tanah pasca UUPA memerlukan penyesuaian dengan prinsip pendaftaran tanah.  
• Penemuan (Vinding): Menemukan benda bergerak yang hilang. Hukum mengatur prosedur pelaporan dan kemungkinan menjadi pemilik setelah jangka waktu tertentu jika pemilik asli tidak ditemukan.  
• Pemberian Hak oleh Negara: Khusus untuk hak atas tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai di atas Tanah Negara, perolehannya bersifat originair melalui penetapan atau keputusan pemerintah/pejabat yang berwenang.  
2. Perolehan Derivatif (Turunan): Terjadi ketika hak kebendaan diperoleh dari orang lain yang sebelumnya telah memiliki hak tersebut. Hak yang diperoleh 'turun' dari hak pendahulunya, termasuk potensi adanya beban yang melekat. Cara ini merupakan yang paling umum terjadi dalam praktik. Perolehan derivatif memerlukan dua syarat utama:  
• Adanya alas hak (rechts titel) yang sah, yaitu peristiwa hukum yang mendasari pemindahan hak (misalnya perjanjian jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, pemasukan ke dalam perusahaan/inbreng).
• Adanya perbuatan hukum penyerahan (levering) yang sah sesuai dengan jenis bendanya.

Pengalihan Hak (Levering / Penyerahan)

Pengalihan hak kebendaan secara derivatif tidak cukup hanya dengan adanya perjanjian (alas hak). Perjanjian jual beli, misalnya, hanya melahirkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga (bersifat obligatoir). Hak milik baru berpindah setelah dilakukannya perbuatan hukum penyerahan (levering) yang bersifat zakelijk (kebendaan). Cara levering berbeda-beda tergantung jenis bendanya:  

1. Benda Bergerak Berwujud: Dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering), yaitu penyerahan kekuasaan fisik atas benda tersebut dari tangan ke tangan, atau secara simbolik seperti penyerahan kunci gudang tempat benda disimpan (Pasal 612 KUH Perdata).  
2. Benda Bergerak Tidak Berwujud (Piutang):
• Piutang Atas Nama (vordering op naam): Dialihkan dengan cara cessie, yaitu pembuatan akta (otentik atau di bawah tangan) yang menyatakan pengalihan hak tagih tersebut, diikuti dengan pemberitahuan (betekening) kepada debitur yang bersangkutan (Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata). Tanpa pemberitahuan, pengalihan belum berlaku bagi debitur.  
• Piutang Atas Bawa (vordering aan toonder / surat berharga atas pembawa): Dialihkan hanya dengan penyerahan fisik surat/warkatnya (Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata).  
• Piutang Atas Pengganti (vordering aan order / surat berharga atas pengganti): Dialihkan dengan penyerahan fisik surat/warkatnya disertai dengan endosemen (pernyataan pengalihan di belakang surat) (Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata).  
3. Benda Tidak Bergerak (Tanah dan Hak Atas Tanah):
• Pengalihan hak atas tanah (seperti jual beli, hibah, tukar menukar Hak Milik, HGU, HGB) wajib dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT ini berfungsi sebagai bukti formal terjadinya perbuatan hukum pemindahan hak.  
• Agar peralihan hak tersebut sah dan mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum, akta PPAT tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan (Pasal 19 UUPA; Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997). Pendaftaran inilah yang secara yuridis menyempurnakan peralihan hak atas tanah.  

Pentingnya pemenuhan formalitas levering ini tidak dapat diabaikan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem kausal dalam pemindahan hak, ketiadaan levering yang sah sesuai ketentuan hukum (misalnya, jual beli tanah hanya dengan kuitansi tanpa Akta PPAT dan pendaftaran) mengakibatkan hak milik tidak berpindah secara hukum, meskipun harga mungkin telah dibayar lunas. Hal ini menegaskan bahwa prosedur formal dalam hukum kebendaan memiliki konsekuensi substantif terhadap status kepemilikan.  

VIII. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kebendaan

Hak kebendaan, karena sifatnya yang absolut dan memberikan kekuasaan langsung atas benda, dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hukum yang kuat untuk menjaganya dari gangguan pihak lain.

Perlindungan Umum: Sifat Absolut dan Hak Mengikuti

Dasar perlindungan utama terletak pada sifat absolut (absolut) dari hak kebendaan itu sendiri. Hak ini berlaku terhadap setiap orang (erga omnes), sehingga siapa pun yang melanggar atau mengganggu hak tersebut dapat dituntut secara hukum. Sifat droit de suite (hak mengikuti) juga memberikan perlindungan karena hak tersebut tetap melekat pada benda, memungkinkan pemegang hak untuk menuntutnya kembali dari tangan siapa pun benda itu berada.  

Gugatan Kebendaan (Proprietary Actions)

Hukum menyediakan upaya hukum spesifik bagi pemegang hak kebendaan yang haknya dilanggar:

1. Gugatan Revindicatoir (Reivindicatio): Ini adalah gugatan yang diajukan oleh pemilik (eigenaar) suatu benda untuk menuntut kembali penguasaan atas benda miliknya dari orang lain yang menguasainya tanpa hak (Pasal 574 KUH Perdata). Gugatan ini bertujuan untuk pemulihan penguasaan fisik benda kepada pemilik yang sah. Untuk mendukung gugatan ini, terutama jika objeknya adalah benda bergerak yang dikhawatirkan akan dihilangkan oleh tergugat, pemilik dapat mengajukan permohonan Sita Revindicatoir (sita revindikasi) kepada pengadilan (Pasal 226 HIR; Pasal 714 Rv). Sita ini bertujuan mengamankan benda bergerak milik penggugat yang berada di tangan tergugat selama proses pemeriksaan perkara. Syarat utamanya adalah penggugat harus merupakan pemilik sah benda bergerak tersebut.  
2. Actio Negatoria: Meskipun tidak secara eksplisit dibahas mendalam dalam sumber yang tersedia, secara doktrinal actio negatoria merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik benda (terutama benda tidak bergerak) untuk menyangkal adanya hak kebendaan terbatas (misalnya hak melintas, hak pakai hasil) yang diklaim oleh pihak lain atas bendanya, dan menuntut agar gangguan yang timbul dari klaim tersebut dihentikan.
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Selain gugatan kebendaan spesifik, setiap gangguan terhadap hak kebendaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh kompensasi finansial atas kerugian yang diderita.  

Perlindungan Khusus bagi Pemegang Hak Jaminan

Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan) mendapatkan perlindungan khusus berupa:

1. Hak Preferensi (Droit de Preference): Hak untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan, dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain yang tidak memiliki hak jaminan (kreditur konkuren).  
2. Mekanisme Eksekusi Khusus: Jika debitur cidera janji (wanprestasi), pemegang hak jaminan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi (penjualan paksa) atas objek jaminan guna pelunasan utang, melalui beberapa cara :  
• Parate Eksekusi (Eksekusi Langsung): Hak kreditur untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum atas kekuasaannya sendiri, tanpa memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang atau perjanjian (Pasal 1155 BW untuk Gadai; Pasal 6 UUHT untuk Hak Tanggungan; Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF untuk Fidusia). Ini merupakan cara eksekusi yang paling cepat dan efisien bagi kreditur.  
• Titel Eksekutorial (Kekuatan Eksekutorial): Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (2) UUHT; Pasal 15 ayat (2) UUJF). Artinya, jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela atau menghalangi eksekusi, kreditur dapat meminta bantuan pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi paksa berdasarkan sertifikat tersebut. Untuk Gadai, mekanisme ini tidak tersedia karena tidak ada pendaftaran.  
• Penjualan di Bawah Tangan: Penjualan objek jaminan secara langsung (tidak melalui lelang) dimungkinkan jika disepakati oleh kreditur dan debitur, dan diharapkan dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 1156 ayat (2) BW untuk Gadai; Pasal 20 ayat (2) UUHT untuk Hak Tanggungan; Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF untuk Fidusia). Pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pemberitahuan kepada pihak berkepentingan dan pengumuman di media massa.  

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, khususnya parate eksekusi dan penggunaan titel eksekutorial, mengalami penafsiran ulang oleh Mahkamah Konstitusi (melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021). Putusan-putusan ini menegaskan bahwa cidera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Jika debitur mengakui adanya cidera janji dan sukarela menyerahkan objek jaminan, eksekusi dapat dilakukan sesuai UUJF. Namun, jika terdapat sengketa mengenai cidera janji atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak kreditur dan hak debitur.  

Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik

Hukum juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh benda dengan itikad baik, terutama dalam transaksi benda bergerak. Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa penguasaan (bezit) atas benda bergerak (selain bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk) berlaku sebagai alas hak yang sempurna bagi siapa yang menguasainya dengan itikad baik. Artinya, pembeli benda bergerak yang beritikad baik (tidak mengetahui bahwa penjualnya bukan pemilik yang sah) dilindungi kepemilikannya, meskipun penjual tersebut sebenarnya tidak berhak mengalihkan.  

Namun, perlindungan ini dibatasi oleh Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, yang memberikan hak kepada pemilik asli untuk menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri dalam jangka waktu 3 tahun sejak kehilangan atau pencurian, sekalipun benda itu berada di tangan pihak ketiga yang beritikad baik. Pengecualian berlaku jika pihak ketiga memperoleh benda tersebut di pasar tahunan, pelelangan umum, atau dari pedagang yang biasa menjual barang sejenis; dalam hal ini pemilik asli harus mengganti harga pembelian jika ingin menuntut kembali bendanya.  

Untuk benda tidak bergerak (tanah), perlindungan pihak ketiga terutama didasarkan pada sistem pendaftaran tanah. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dengan beritikad baik dan mengandalkan data yang tercatat dalam sertifikat dan buku tanah umumnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat (Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997).

Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum kebendaan di Indonesia mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan: hak absolut pemilik untuk menikmati dan menuntut kembali bendanya, hak kreditur pemegang jaminan untuk mendapatkan pelunasan utangnya secara preferen dan efisien, serta kebutuhan akan kepastian dan kelancaran lalu lintas hukum (terutama untuk benda bergerak) dengan melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Keseimbangan ini tercermin dalam berbagai aturan spesifik dan penafsiran hukum yang terus berkembang.

IX. Sintesis Konsep Hukum Kebendaan di Indonesia

Hukum Kebendaan di Indonesia merupakan bidang hukum yang kompleks namun fundamental, mengatur hubungan esensial antara manusia dan aset atau benda. Berakar kuat pada tradisi Hukum Perdata Kontinental melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sistem ini telah mengalami evolusi signifikan, terutama melalui kodifikasi hukum agraria nasional dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan pembentukan undang-undang khusus untuk lembaga jaminan modern seperti Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).

Karakteristik utama Hukum Kebendaan Indonesia meliputi:

1. Kerangka Hukum Berlapis: Adanya interaksi antara BW (untuk prinsip umum, benda bergerak, hak non-tanah), UUPA (sebagai hukum primer untuk tanah), dan undang-undang sektoral (UUHT, UUJF) menuntut pemahaman mendalam mengenai lingkup penerapan masing-masing peraturan.
2. Pembedaan Fundamental: Klasifikasi benda, terutama antara bergerak dan tidak bergerak, serta berwujud dan tidak berwujud, memiliki implikasi hukum yang krusial terhadap cara perolehan, pengalihan, penjaminan, dan perlindungannya.
3. Asas-asas Kunci: Sistem ini dibangun di atas asas-asas penting seperti sistem tertutup, hukum pemaksa, publisitas, spesialitas, prioritas, dan droit de suite, yang secara kolektif bertujuan menciptakan kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan hukum.
4. Pengakuan Hak yang Beragam: Hukum mengakui berbagai jenis hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan (Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai) maupun yang memberikan jaminan (Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan), masing-masing dengan subjek, objek, dan prosedur hukum yang spesifik.
5. Formalitas dalam Peralihan: Penekanan pada pemenuhan formalitas hukum dalam perolehan dan pengalihan hak, terutama melalui levering yang sesuai (penyerahan fisik, cessie, akta PPAT dan pendaftaran), menjadi syarat mutlak untuk keabsahan peralihan hak milik.
6. Mekanisme Perlindungan Berlapis: Perlindungan hukum diberikan melalui sifat absolut hak itu sendiri, gugatan kebendaan spesifik (seperti revindicatoir), hak preferensi dan eksekusi bagi pemegang jaminan, serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik dalam kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, Hukum Kebendaan memainkan peran vital dalam tatanan hukum dan ekonomi Indonesia. Ia menyediakan kerangka kerja untuk pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan, memfasilitasi transaksi ekonomi melalui mekanisme pengalihan hak dan lembaga jaminan yang terstruktur, serta menawarkan jalur penyelesaian sengketa terkait aset. Meskipun UUPA telah berhasil menyatukan hukum tanah, dinamika perkembangan ekonomi dan teknologi terus memunculkan tantangan baru, misalnya terkait benda tidak berwujud atau transaksi digital, yang mungkin memerlukan penyesuaian atau penafsiran lebih lanjut di masa depan untuk memastikan relevansi dan efektivitas Hukum Kebendaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.