Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia

 1. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas berbagai pilar, di antaranya adalah hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak. Ketiga bidang hukum ini memiliki peran yang fundamental dalam menjaga ketertiban masyarakat, mengatur penyelenggaraan negara, dan memelihara stabilitas ekonomi bangsa. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk menindak pelanggaran yang mengancam kepentingan umum dan ketertiban sosial.

Hukum administrasi negara hadir sebagai kerangka kerja yang mengatur tindakan dan operasi aparatur negara dalam menjalankan kebijakan publik serta dalam hubungannya dengan warga negara. Sementara itu, hukum pajak, yang sering dianggap sebagai bagian dari hukum administrasi negara, secara spesifik mengatur mengenai kewajiban warga negara dan badan hukum untuk berkontribusi pada pembiayaan negara melalui pembayaran pajak.  

Pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga bidang hukum ini beserta keterkaitannya menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia. Seringkali, suatu permasalahan hukum tidak dapat dianalisis secara utuh hanya dari satu perspektif bidang hukum saja, melainkan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana ketiga bidang ini berinteraksi dan saling memengaruhi.

Tuuab ini bertujuan untuk melakukan perbandingan yang mendalam antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia. Perbandingan ini akan mencakup definisi, ruang lingkup, prinsip-prinsip mendasar, jenis-jenis pelanggaran dan sanksi, serta bagaimana ketiga bidang hukum ini saling berhubungan dan berkontribusi pada penegakan hukum dan ketertiban di Indonesia. Perlu dicatat bahwa dalam studi hukum administrasi negara, terdapat variasi dalam terminologi, seperti penggunaan istilah "hukum administrasi," "hukum tata usaha negara," atau "hukum tata pemerintahan" untuk merujuk pada konsep yang sama. Hal ini menunjukkan adanya potensi kompleksitas dalam interpretasi dan penerapan hukum administrasi negara yang perlu diperhatikan.  

2. Definisi Bidang-Bidang Hukum

2.1. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh berbagai ahli hukum, pada intinya merupakan ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Hukum ini menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, kapan dan dalam hal apa pidana dapat dikenakan, serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan. Beberapa ahli seperti Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman pidana. C.S.T. Kansil menyatakan bahwa hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat dengan menetapkan batasan perilaku yang tidak dapat diterima dan memberikan konsekuensi bagi pelanggarnya.  

Sifat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menunjukkan bahwa ia mengatur hubungan antara individu dengan negara. Selain itu, hukum pidana memiliki karakteristik sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum, yang berarti ia digunakan ketika upaya-upaya lain seperti penyelesaian secara damai telah ditempuh dan tidak berhasil. Hukum pidana juga terdiri dari dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil (substantif) yang merumuskan perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman hukumannya , serta hukum pidana formil (prosedural) yang mengatur tata cara pelaksanaan hak negara untuk mengenakan pidana. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada fokus perlindungan kepentingan, di mana hukum pidana melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata melindungi kepentingan pribadi atau privat.  

2.2. Hukum Administrasi Negara Indonesia

Hukum administrasi negara (HAN) adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari kegiatan administrasi suatu negara. Hukum ini mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai ahli hukum telah memberikan definisi mengenai hukum administrasi negara. Oppenheim mendefinisikannya sebagai seperangkat ketentuan yang mengikat suatu badan, baik atasan maupun bawahan, baik badan tersebut menjalankan kewenangan yang diberikan oleh hukum tata negara atau tidak. E Utrecht menyatakan bahwa hukum administrasi negara menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus. Prajudi Atmosudirdjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai penyelenggaraan dan pengendalian kekuasaan pemerintahan atau pengawasan badan-badan pemerintahan. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara mengatur aktivitas administrasi negara, hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, serta organisasi dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya.  

Sebagai bagian dari hukum publik yang diturunkan dari hukum tata negara , hukum administrasi negara sering disebut sebagai "hukum dalam keadaan bergerak" (staats in beveging) yang melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum tata negara. Tujuan utama hukum administrasi negara adalah untuk mengelola negara dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, dan melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang tidak sah. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan juga menjadi landasan penting dalam hukum administrasi negara.  

2.3. Hukum Pajak Indonesia

Hukum pajak merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pengenaan dan pungutan pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum penyelenggaraan pemerintahan. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik dan seringkali dianggap sebagai bagian dari hukum administrasi negara karena mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau badan hukum yang wajib membayar pajak. Sifat hukum pajak yang imperative berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda.  

Berbagai ahli telah mendefinisikan hukum pajak. Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Erly Suandy juga mengungkapkan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.

Tujuan utama hukum pajak adalah untuk mengumpulkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, hukum pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Hukum pajak terdiri dari hukum pajak materiil yang mengatur objek, subjek, dan tarif pajak, serta hukum pajak formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pajak materiil.  

3. Ruang Lingkup Bidang-Bidang Hukum

3.1. Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana Indonesia mencakup dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (ius poenale) memuat peraturan-peraturan yang merumuskan peristiwa pidana dan ancaman hukumannya. Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku: Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Selain KUHP, terdapat juga berbagai undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hukum pidana formil (ius poeniendi) mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan peristiwa pidana, termasuk tata cara dan proses pelaksanaan penguasa dalam menindak warga yang didakwa. Hukum acara pidana ini terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

Selain pembagian berdasarkan materiil dan formil, hukum pidana juga dibedakan menjadi hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap individu dan hukum pidana khusus yang ditujukan untuk orang-orang tertentu atau mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, seperti hukum pidana militer atau hukum pidana korupsi. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana juga ditentukan oleh waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, yang diatur melalui asas legalitas, asas teritorial, asas nasional aktif, dan asas nasional pasif.  

3.2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Indonesia

Ruang lingkup hukum administrasi negara sangat luas dan berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, hubungan kekuasaan antar lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Beberapa ahli seperti Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara (terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara), hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, serta hukum tentang peradilan administrasi negara.  

Secara lebih spesifik, ruang lingkup ini mencakup hukum tata pemerintahan, hukum tata keuangan (termasuk hukum pajak), hukum hubungan luar negeri, serta hukum pertahanan dan keamanan umum. Hukum administrasi negara mengatur berbagai aspek seperti prosedur administratif, pembuatan keputusan administratif, perizinan, regulasi lingkungan, standar keamanan, dan pelayanan publik. Subjek hukum administrasi negara meliputi pegawai negeri, jabatan, dan negara itu sendiri.  

3.3. Ruang Lingkup Hukum Pajak Indonesia

Ruang lingkup hukum pajak Indonesia mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pajak mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Ruang lingkupnya juga mencakup penentuan objek dan subjek pajak, tarif pajak, serta ketentuan mengenai timbul dan hapusnya utang pajak.  

Selain aspek materiil, hukum pajak juga memiliki aspek formil yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum pajak materiil, seperti tata cara penetapan jumlah utang pajak, hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding. Ruang lingkup hukum pajak juga mencakup upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak puas dengan penetapan pajak, seperti keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Prinsip-prinsip pengenaan pajak di Indonesia didasarkan pada asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber.  

4. Prinsip-Prinsip Utama

4.1. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Pidana Indonesia

Beberapa prinsip utama yang mendasari hukum pidana Indonesia meliputi:

• Asas Legalitas: Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali). Asas ini melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut dan penggunaan analogi untuk menentukan adanya tindak pidana.  
• Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat (mens rea) dalam dirinya saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Untuk menjatuhkan pidana, harus ada unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan.  
• Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beban pembuktian terletak pada penuntut umum.  
• Asas Teritorial: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia.  
• Asas Nasional Aktif (Personalitas): Ketentuan hukum pidana Indonesia dapat berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.  
• Asas Nasional Pasif: Ketentuan hukum pidana Indonesia dapat berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia.  
• Prinsip-prinsip lain seperti asas kesamaan di hadapan hukum dan asas ne bis in idem (tidak dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama) juga mendasari hukum pidana Indonesia.  

4.2. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Administrasi Negara Indonesia

Prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum administrasi negara Indonesia meliputi:

• Asas Legalitas (Yuridikitas): Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah tunduk pada undang-undang (dat het bestuur aan de wet is onderworpen).  
• Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia: Penyelenggara administrasi pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat yang dijamin dalam UUD 1945.  
• Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, motivasi untuk setiap keputusan, permainan yang layak (fair play), keadilan dan kewajaran, kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan kebijaksanaan (diskresi).  
• Prinsip-prinsip lain seperti prinsip kedaulatan hukum, prinsip pembagian kekuasaan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, prinsip proporsionalitas, prinsip efisiensi, dan prinsip pelayanan publik juga menjadi landasan penting.  

4.3. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Pajak Indonesia

Prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum pajak Indonesia meliputi:

• Prinsip Keadilan atau Keseimbangan (Equity): Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya, sehingga tercipta keadilan dan tidak diskriminatif. Ini mencakup keadilan horizontal (wajib pajak dengan kondisi sama dikenakan pajak sama) dan keadilan vertikal (wajib pajak dengan kemampuan berbeda dikenakan pajak berbeda).  
• Prinsip Kepastian Hukum (Certainty): Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.  
• Prinsip Kelayakan atau Kecocokan (Convenience): Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya saat menerima penghasilan, dan dengan cara yang tidak memberatkan.  
• Prinsip Ekonomi atau Efisiensi (Economy or Efficiency): Biaya pemungutan pajak harus diusahakan sekecil mungkin dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak, dan objek pajak yang ditentukan harus tepat dan sesuai.  
• Prinsip-prinsip lain seperti asas kemampuan membayar, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, asas beban yang sekecil-kecilnya, serta asas pengenaan pajak berdasarkan domisili, sumber, dan kebangsaan juga relevan dalam hukum pajak Indonesia.  

5. Perbandingan Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Legal Domain	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Contoh Sanksi
Hukum Pidana	Kejahatan (Pembunuhan, Pencurian, Korupsi), Pelanggaran (Pelanggaran Lalu Lintas)	Pidana Pokok, Pidana Tambahan, Pidana Khusus	Hukuman Mati, Penjara, Kurungan, Denda, Pencabutan Hak Tertentu, Perampasan Barang
Hukum Administrasi Negara	Pelanggaran Peraturan Administrasi, Pelanggaran Izin, Penyalahgunaan Wewenang	Denda Administratif, Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan, Penutupan Lokasi, Pencabutan/Pembatalan Izin, Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang), Uang Paksa (Dwangsom), Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan	Pembongkaran Bangunan Ilegal, Penghentian Operasi Usaha yang Melanggar Izin, Pembayaran Denda karena Keterlambatan Laporan
Hukum Pajak	Keterlambatan Pelaporan/Pembayaran, Kurang Bayar Pajak, Tidak Melaporkan Pajak , Menyalahgunakan NPWP, Menggunakan Dokumen Palsum Penggelapan Pajak	Sanksi Administratif (Denda, Bunga, Kenaikan), Sanksi Pidana (Kurungan, Penjara, Denda Pidana)	Denda Keterlambatan SPT, Bunga atas Kurang Bayar, Pidana Penjara karena Penggelapan Pajak, Denda karena Penggunaan Faktur Pajak Palsu

 

6. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana

Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menciptakan dasar bagi penerapan hukum pidana. Administrasi negara mengeluarkan berbagai peraturan, izin, dan lisensi yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan dalam izin tersebut dapat menjadi dasar bagi timbulnya tanggung jawab pidana. Misalnya, seseorang atau badan hukum yang menjalankan usaha pertambangan tanpa izin yang sah dari pemerintah (pelanggaran hukum administrasi negara) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang pertambangan atau undang-undang lingkungan hidup jika kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan.  

Contoh konkret keterkaitan ini dapat dilihat dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan (bagian dari hukum administrasi negara) yang mewajibkan penggunaan masker dan menjaga jarak. Pelanggaran terhadap peraturan ini awalnya dikenai sanksi administratif berupa denda. Namun, dalam beberapa kasus yang dianggap berat atau menimbulkan risiko penularan yang tinggi, pelanggar juga dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan atau pasal-pasal dalam KUHP. Kasus lain yang menunjukkan keterkaitan ini adalah kasus korupsi dalam penerbitan izin, di mana pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya dalam proses perizinan (melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara) juga dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Prinsip ultima ratio juga relevan di sini, di mana hukum pidana hadir sebagai upaya terakhir ketika sanksi administratif dianggap tidak memadai untuk mengatasi pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan publik.  

7. Hukum Pajak sebagai Bagian dari Hukum Administrasi Negara

Hukum pajak merupakan bagian integral dari hukum administrasi negara karena mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam konteks pelaksanaan fungsi administratif negara di bidang perpajakan. Sebagai bagian dari hukum administrasi negara, hukum pajak memiliki mekanisme penegakan hukum administrasi sendiri.

Pemerintah melalui otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak jika terdapat kekurangan pembayaran, mengenakan sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan, serta melakukan penagihan pajak termasuk melalui upaya paksa jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang tidak puas dengan penetapan pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding melalui mekanisme administrasi dan peradilan pajak.  

Namun, hukum pajak juga memiliki ketentuan pidana khusus terkait pelanggaran perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur berbagai tindak pidana di bidang perpajakan, seperti dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak diperiksa, memperlihatkan pembukuan palsu, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, serta menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif. Sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi pidana kurungan, pidana penjara, dan denda pidana yang jumlahnya bisa sangat besar, bahkan mencapai beberapa kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar. Penerapan sanksi pidana dalam hukum pajak seringkali dianggap sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah upaya penegakan hukum administrasi dianggap tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara.  

8. Kontribusi Bersama pada Penegakan Hukum dan Ketertiban

Hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak secara bersama-sama berkontribusi pada penegakan hukum dan ketertiban dalam suatu negara. Hukum pidana memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap paling merugikan dan mengancam tatanan sosial. Keberadaannya memberikan efek jera dan menjaga agar masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal.

Hukum administrasi negara menciptakan kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan negara dan interaksi antara pemerintah dan warga negara. Dengan adanya hukum administrasi negara, tindakan pemerintah diharapkan menjadi lebih teratur, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Hukum pajak memastikan bahwa negara memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban.  

Ketiga bidang hukum ini saling melengkapi dan mendukung. Peraturan-peraturan dalam hukum administrasi negara seringkali menjadi dasar bagi timbulnya kewajiban dan larangan yang jika dilanggar secara serius dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pajak, sebagai bagian dari hukum administrasi negara, memiliki mekanisme penegakan hukum administrasi sendiri namun juga dilengkapi dengan sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih berat. Prinsip-prinsip yang mendasari ketiga bidang hukum ini, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, secara kolektif berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif dalam menegakkan hukum dan ketertiban di Indonesia.

9. Sumber-Sumber Hukum dan Literatur

Hubungan antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia dibahas dalam berbagai sumber hukum dan literatur. Beberapa peraturan perundang-undangan utama yang relevan meliputi:

• Hukum Pidana: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , serta berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
• Hukum Administrasi Negara: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) , serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan fungsi administrasi negara.  
• Hukum Pajak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) , serta berbagai undang-undang pajak spesifik seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.  

Selain sumber hukum primer tersebut, terdapat juga banyak literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hubungan antara ketiga bidang hukum ini. Beberapa contoh artikel yang menyoroti keterkaitan ini termasuk diskusi mengenai penegakan hukum pajak yang cenderung menekankan pada hukum pidana bukan hukum administrasi , tindakan hukum administrasi perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana , serta titik singgung antara hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi. Buku seperti "Hukum Administrasi Perpajakan" , "Buku Pidana Pajak: Sanksi Pidana dan Administrasi di Indonesia" , dan "Tindak Pidana Perpajakan" juga memberikan analisis mendalam mengenai aspek pidana dalam hukum pajak dan hubungannya dengan hukum administrasi. Keberadaan berbagai sumber hukum dan literatur ini menunjukkan adanya perhatian yang besar dalam kajian hukum Indonesia terhadap kompleksitas dan pentingnya pemahaman mengenai interaksi antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak.  

10. Kesimpulan

Hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pajak merupakan tiga pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling terkait. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk menindak pelanggaran serius terhadap kepentingan umum. Hukum administrasi negara mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum pajak, sebagai bagian dari hukum administrasi negara, mengatur kewajiban perpajakan warga negara dan badan hukum untuk membiayai negara.

Perbandingan antara ketiga bidang hukum ini menunjukkan perbedaan dalam ruang lingkup, prinsip-prinsip yang mendasari, serta jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang berlaku. Namun, keterkaitan di antara ketiganya sangatlah kuat. Hukum administrasi negara seringkali menciptakan dasar bagi timbulnya tanggung jawab pidana, terutama dalam hal pelanggaran izin atau peraturan pemerintah. Hukum pajak, meskipun merupakan bagian dari hukum administrasi negara, memiliki mekanisme penegakan hukum administrasi sendiri namun juga dilengkapi dengan ketentuan pidana khusus untuk pelanggaran perpajakan yang berat.

Berbagai kasus praktik di Indonesia menunjukkan bagaimana ketiga bidang hukum ini dapat saling berinteraksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi dapat berujung pada tuntutan pidana, dan pelanggaran terhadap hukum pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Secara bersama-sama, ketiga bidang hukum ini berkontribusi pada penegakan hukum dan ketertiban di Indonesia, dengan hukum pidana sebagai benteng terakhir, hukum administrasi negara sebagai pengatur tata kelola pemerintahan, dan hukum pajak sebagai sumber pendanaan negara. Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga bidang hukum ini beserta interkoneksinya sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Perkembangan hukum yang terus berlanjut, seperti implementasi KUHP baru dan diskusi mengenai penegakan hukum pajak, menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga bidang hukum ini bersifat dinamis dan akan terus berevolusi dalam sistem hukum Indonesia.