Hukum Gadai di Indonesia: Kerangka KUHPerdata dan Regulasi OJK

1. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur praktik gadai di Indonesia. Pembahasan mencakup ketentuan dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan spesifik yang diberlakukan bagi usaha pergadaian formal, khususnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ruang lingkup analisis terbatas pada hukum positif Indonesia yang relevan dengan transaksi gadai.

Gadai memegang peranan penting dalam lanskap keuangan Indonesia, berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh dana secara cepat bagi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Praktik ini telah berlangsung lama, baik melalui lembaga formal yang teregulasi maupun transaksi informal antarindividu. Keberadaannya menawarkan alternatif pembiayaan dengan jaminan barang bergerak.  

Kerangka hukum gadai di Indonesia bersumber dari dua pilar utama. Pertama, KUHPerdata menyediakan landasan hukum umum mengenai hak gadai sebagai bagian dari hukum kebendaan. Kedua, untuk entitas usaha pergadaian formal, OJK menerbitkan peraturan khusus yang mengatur pendirian, operasional, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Peraturan OJK terbaru yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK 39/2024). Selain itu, perlu dicatat pula eksistensi gadai berbasis syariah (Rahn) yang memiliki prinsip dan aturan tersendiri, meskipun juga diakomodasi dalam kerangka regulasi OJK bagi lembaga formal.  

Tulisan ini akan mengupas secara sistematis berbagai aspek hukum gadai, dimulai dari definisi dan dasar hukum dalam KUHPerdata, dilanjutkan dengan regulasi OJK untuk usaha formal, hak dan kewajiban para pihak, proses transaksi, objek gadai, prosedur penanganan wanprestasi, perbandingan antara gadai formal dan informal, hingga aspek perlindungan konsumen dan isu-isu hukum terkini yang relevan.

2. Definisi dan Dasar Hukum Gadai Menurut KUHPerdata

Definisi Inti (Pasal 1150 KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan gadai (dalam Bahasa Belanda disebut pand) secara fundamental dalam Pasal 1150. Menurut pasal ini, gadai adalah “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; terkecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.  

Dari definisi ini, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial dari gadai menurut KUHPerdata:

1. Merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur (penerima gadai).
2. Objeknya adalah barang bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud).
3. Terjadi penyerahan kekuasaan atas barang bergerak tersebut dari debitur (pemberi gadai) atau pihak ketiga atas nama debitur kepada kreditur. Penyerahan ini harus mengakibatkan barang keluar dari kekuasaan pemberi gadai.  
4. Penyerahan dilakukan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (perjanjian pokok).
5. Memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan jika debitur wanprestasi, melalui penjualan.  
6. Memberikan hak didahulukan (preferensi) kepada kreditur pemegang gadai atas kreditur-kreditur lain (kecuali biaya lelang dan penyelamatan barang).  

Dasar Hukum (KUHPerdata)

Ketentuan pokok mengenai gadai dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku II Bab XX KUHPerdata, yang mencakup Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pasal-pasal ini mengatur definisi, sifat, cara terjadinya, hak dan kewajiban para pihak, serta hapusnya hak gadai.  

Mengenai pembuktian perjanjian gadai itu sendiri, Pasal 1151 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak mensyaratkan formalitas khusus untuk perjanjian gadainya, berbeda dengan keharusan penyerahan fisik barang untuk terciptanya hak gadai itu sendiri.  

Sifat dan Karakteristik Gadai Menurut KUHPerdata

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, hak gadai memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut:

• Accessoir (Hak Ikutan/Tambahan): Hak gadai bersifat accessoir, artinya keberadaannya mutlak bergantung pada adanya perjanjian pokok yang dijaminnya, yaitu perjanjian utang-piutang. Jika utang pokok lunas atau hapus karena sebab lain, maka hak gadai secara otomatis ikut hapus. Gadai tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang yang dijamin.  
• Inbezitstelling (Penyerahan Kekuasaan/Penguasaan): Syarat mutlak untuk lahirnya hak gadai adalah barang yang digadaikan harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai (debitur) dan berada dalam kekuasaan penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga yang disepakati bersama. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa hak gadai menjadi batal apabila barang gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai dan kembali ke tangan pemberi gadai. Karakteristik ini menjadikan gadai sebagai jaminan yang bersifat possessory.  
• Droit de Préférence (Hak Didahulukan): Kreditur pemegang gadai memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan barang gadai dibandingkan dengan kreditur-kreditur konkuren (tidak dijamin) lainnya. Hak preferensi ini ditegaskan dalam Pasal 1133 jo. Pasal 1150 KUHPerdata.  
• Ondeelbaar (Tidak Dapat Dibagi-bagi): Hak gadai membebani seluruh barang jaminan secara utuh dan setiap bagian daripadanya untuk menjamin seluruh utang hingga lunas. Pembayaran sebagian utang tidak secara proporsional membebaskan sebagian barang jaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 1160 KUHPerdata.  
• Hak Kebendaan (Zakelijk Recht): Gadai merupakan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak ini melekat pada bendanya, bukan pada orangnya.  
• Hak Terbatas (Jura in re Aliena): Hak pemegang gadai atas barang jaminan bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas untuk menjamin pelunasan utang. Pemegang gadai tidak berhak untuk menggunakan, menikmati hasil, atau memindahtangankan barang gadai, kecuali jika diperjanjikan lain atau untuk tujuan eksekusi. Kedudukan pemegang gadai adalah sebagai pemegang (houder), bukan pemilik (bezitter).  

Penting untuk dipahami bahwa KUHPerdata menetapkan gadai sebagai hak jaminan atas barang bergerak yang sangat bergantung pada penguasaan fisik atas barang tersebut oleh kreditur. Ini berbeda secara fundamental dengan mekanisme jaminan non-posesori seperti fidusia, di mana debitur tetap menguasai barang jaminan. Keharusan penguasaan fisik ini memberikan kreditur pemegang gadai akses langsung terhadap jaminan dan prioritas pelunasan yang kuat. Namun, hal ini juga membatasi jenis aset bergerak yang praktis untuk digadaikan secara tradisional, misalnya inventaris usaha atau mesin produksi yang esensial bagi operasional debitur, dan mengharuskan lembaga gadai memiliki fasilitas penyimpanan yang aman.  

Selain itu, meskipun Pasal 1151 KUHPerdata memberikan fleksibilitas dalam pembuktian perjanjian gadai, lahirnya hak gadai itu sendiri secara hukum terikat pada tindakan fisik penyerahan penguasaan barang (Pasal 1150 dan 1152 ayat 2). Artinya, tanpa adanya penyerahan penguasaan yang efektif dan berkelanjutan oleh kreditur (atau pihak ketiga yang ditunjuk), hak kebendaan gadai yang memberikan preferensi tidak akan timbul atau dapat gugur, sekalipun terdapat perjanjian tertulis. Fokus hukum dalam hal ini adalah pada fakta penguasaan barang jaminan.  

3. Peraturan Khusus Usaha Pergadaian Formal (OJK)

Usaha pergadaian yang dijalankan secara formal oleh badan usaha di Indonesia tunduk pada pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan OJK ini berasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pergadaian.  

Peraturan Utama (POJK 39/2024)

Regulasi utama yang saat ini berlaku dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan usaha pergadaian formal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK 39/2024). Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Meskipun POJK 31/2016 merupakan langkah awal OJK dalam menata industri pergadaian swasta pasca era kolonial dan memberikan landasan bagi perizinan serta operasional, analisis hukum terkini harus berfokus pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 39/2024.  

Definisi Usaha Pergadaian (Menurut OJK)

Dalam kerangka regulasi OJK (seperti yang tercantum dalam POJK 31/2016 dan kemungkinan besar dilanjutkan dalam POJK 39/2024), Usaha Pergadaian didefinisikan sebagai segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan barang berharga, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. POJK 39/2024 secara eksplisit membedakan antara Perusahaan Pergadaian (yang menjalankan usaha secara konvensional) dan Perusahaan Pergadaian Syariah (yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah).  

Persyaratan Regulasi Utama berdasarkan POJK 39/2024

POJK 39/2024 menetapkan serangkaian persyaratan ketat bagi Perusahaan Pergadaian formal, antara lain:

• Perizinan (Licensing): Setiap entitas yang ingin menjalankan usaha pergadaian wajib memperoleh izin usaha dari OJK sebelum beroperasi. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan yang dilengkapi dokumen persyaratan, diikuti penilaian dan keputusan persetujuan atau penolakan oleh OJK dalam jangka waktu tertentu.  
• Bentuk Badan Hukum: Usaha pergadaian formal harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.  
• Permodalan (Capital Requirements): POJK 39/2024 menetapkan persyaratan modal disetor minimum saat pendirian yang besarannya bervariasi tergantung lingkup wilayah usaha (kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). Sebagai contoh, modal disetor minimum untuk lingkup kabupaten/kota adalah Rp 2 miliar, provinsi Rp 8 miliar, dan nasional Rp 100 miliar. Selain itu, peraturan baru ini juga memperkenalkan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum selama perusahaan beroperasi, yang juga didasarkan pada lingkup wilayah (misalnya, Rp 1 miliar untuk kabupaten/kota, Rp 4 miliar untuk provinsi, Rp 50 miliar untuk nasional). Perusahaan juga wajib menjaga rasio ekuitas terhadap modal disetor minimal 50%.  
• Kepemilikan (Ownership): Terdapat pengaturan mengenai kewajiban memiliki Pemegang Saham Pengendali (PSP), termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Batasan kepemilikan asing juga diatur (meskipun detail spesifik untuk gadai perlu diverifikasi langsung di POJK 39/2024, POJK terkait fintech lending menyebutkan batas 85% ).  
• Manajemen dan Tata Kelola (Management & Governance): Adanya persyaratan terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi usaha syariah, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG).  
• Operasional (Operational Requirements): Kewajiban untuk mempekerjakan penaksir yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang penaksiran , menyediakan tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dan memenuhi syarat , mengasuransikan barang jaminan gadai dan barang titipan , menerbitkan Surat Bukti Gadai (SBG) yang terstandarisasi , memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan jam operasional kepada nasabah , menetapkan batas nilai pinjaman terhadap nilai taksiran (Loan-to-Value ratio) , serta memiliki prosedur baku untuk penanganan wanprestasi dan pelaksanaan lelang.  
• Pelaporan (Reporting): Kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK, termasuk laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di OJK (terutama bagi perusahaan dengan skala usaha provinsi/nasional atau ekuitas tertentu).  
• Perlindungan Konsumen (Consumer Protection): Keharusan untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah.  

Surat Edaran OJK (SEOJK) Terkait

Perlu dicatat bahwa OJK seringkali menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai peraturan pelaksana dari POJK. SEOJK ini memberikan panduan teknis yang lebih rinci mengenai implementasi ketentuan dalam POJK. Contohnya adalah SEOJK 51/2017 yang mengatur detail pendaftaran dan perizinan terkait POJK 31/2016, dan SEOJK 5/2019 mengenai format dan tata cara pelaporan berkala. Kemungkinan besar, OJK akan atau telah menerbitkan SEOJK baru untuk mendukung implementasi POJK 39/2024.  

Peralihan dari POJK 31/2016 ke POJK 39/2024 menandakan adanya pematangan dalam pengaturan industri pergadaian oleh OJK. Fokus regulasi baru ini tampak pada penguatan fondasi industri melalui peningkatan standar permodalan (baik modal disetor awal maupun ekuitas minimum berkelanjutan), pengetatan tata kelola (termasuk peran PSP), peningkatan manajemen risiko, serta profesionalisasi sumber daya manusia (seperti kewajiban penaksir bersertifikat).

Langkah-langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan memperkuat seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Jika POJK 31/2016 adalah langkah awal formalisasi sektor ini, maka POJK 39/2024 bertujuan untuk meningkatkan standar dan ketahanannya. Konsekuensinya, perusahaan pergadaian formal menghadapi beban kepatuhan yang lebih tinggi, namun berpotensi memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar dan stabilitas operasional yang lebih baik. Pemain skala kecil mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan modal dan operasional yang meningkat, yang berpotensi mendorong konsolidasi industri atau, jika tidak dikelola dengan baik, mendorong sebagian pelaku ke sektor informal/ilegal.  

Selain itu, kerangka regulasi OJK secara eksplisit mengakui dan mengatur baik usaha pergadaian konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah (Rahn) dalam sektor formal. Hal ini terlihat dari definisi usaha pergadaian itu sendiri, adanya persyaratan khusus seperti kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi entitas syariah, serta dimungkinkannya konversi dari konvensional ke syariah atau pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Pengaturan dualistik ini mencerminkan upaya OJK untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang beragam di Indonesia, termasuk permintaan yang signifikan terhadap produk keuangan syariah. Entitas syariah, bagaimanapun, menghadapi tantangan kepatuhan ganda: mematuhi regulasi OJK sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diawasi oleh DPS dan fatwa yang relevan.  

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Gadai

Transaksi gadai, baik yang diatur secara umum oleh KUHPerdata maupun secara khusus oleh OJK bagi lembaga formal, melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak: penerima gadai (kreditur/pawnee) dan pemberi gadai (debitur/pawner).

Penerima Gadai (Kreditur/Pawnee)

• Hak (Rights):
• Hak Retensi: Berhak menahan barang jaminan (gadai) sampai seluruh utang (pokok, bunga, dan biaya-biaya terkait, termasuk biaya penyelamatan barang gadai) dilunasi sepenuhnya oleh pemberi gadai. Hak ini diatur dalam Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata.  
• Hak Preferensi (Droit de Préférence): Berhak didahulukan pelunasannya dari hasil penjualan barang gadai dibandingkan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan (kreditur konkuren), sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata.  
• Hak Eksekusi: Jika pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai berhak menjual barang gadai untuk melunasi piutangnya. Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) atas kekuasaan sendiri (parate executie) sesuai Pasal 1155 KUHPerdata, atau melalui perantaraan/penetapan hakim sesuai Pasal 1156 KUHPerdata.  
• Hak atas Penggantian Biaya: Berhak menuntut penggantian biaya-biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan atau penyelamatan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata). Penerima gadai juga berhak menahan barang gadai sampai biaya ini dibayar.  
• Hak atas Bunga/Hasil Piutang Gadai: Jika objek gadai adalah piutang yang menghasilkan bunga atau hasil, penerima gadai berhak menerimanya dan memperhitungkannya dengan utang pemberi gadai (Pasal 1158 KUHPerdata).  
• Kewajiban (Obligations):
• Kewajiban Menjaga Barang Gadai (Duty of Care): Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang gadai yang disebabkan oleh kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata). Ia wajib merawat barang gadai sebagaimana layaknya seorang bapak rumah tangga yang baik.  
• Larangan Menyalahgunakan Barang Gadai: Tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan sendiri, kecuali diizinkan (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata).  
• Kewajiban Memberi Tahu Sebelum Lelang: Wajib memberitahukan maksud penjualan barang gadai kepada pemberi gadai jika terjadi wanprestasi (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdata). Namun, dalam praktik gadai formal, ketentuan ini seringkali diatur lebih lanjut dalam Surat Bukti Gadai (SBG) atau peraturan OJK.  
• Kewajiban Memberikan Perhitungan dan Mengembalikan Kelebihan Hasil Lelang: Setelah barang gadai terjual, penerima gadai wajib memberikan perhitungan hasil penjualan kepada pemberi gadai dan mengembalikan sisa uang (kelebihan) setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya-biaya terkait.  
• Kewajiban Mengembalikan Barang Gadai: Wajib mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai segera setelah seluruh utang (pokok, bunga, biaya) dilunasi (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata).  
• Kewajiban Tambahan bagi Lembaga Formal (OJK): Perusahaan pergadaian yang berizin OJK memiliki kewajiban tambahan yang lebih spesifik, seperti menggunakan penaksir bersertifikat, mengasuransikan barang jaminan, menerbitkan SBG standar, memberikan informasi yang transparan mengenai biaya dan bunga, serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan nasabah.  

Pemberi Gadai (Debitur/Pawner)

• Hak (Rights):
• Hak Menerima Kembali Barang Gadai: Berhak menerima kembali barang yang digadaikan dalam keadaan semula (dengan uwzględnieniem normalnego zużycia) setelah melunasi seluruh kewajibannya.  
• Hak atas Kelebihan Hasil Lelang: Berhak menerima sisa uang dari hasil penjualan (lelang) barang gadai setelah dikurangi seluruh utang, bunga, dan biaya terkait.  
• Hak Menuntut Pengembalian Jika Barang Disalahgunakan: Berhak menuntut pengembalian barang gadai jika penerima gadai menyalahgunakannya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata).  
• Hak atas Perawatan Barang Gadai: Berhak agar barang gadainya dirawat dengan baik oleh penerima gadai.  
• Hak Tambahan dalam Gadai Formal (OJK): Berhak atas penilaian yang wajar oleh penaksir bersertifikat, informasi yang jelas dan transparan mengenai transaksi, serta akses ke mekanisme penyelesaian pengaduan yang disediakan oleh perusahaan pergadaian dan OJK.  
• Kewajiban (Obligations):
• Kewajiban Membayar Utang: Kewajiban utama adalah melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.  
• Kewajiban Menyerahkan Barang Gadai: Wajib menyerahkan barang bergerak yang dijadikan jaminan ke dalam kekuasaan penerima gadai atau pihak ketiga yang ditunjuk.  
• Kewajiban Mengganti Biaya Perawatan: Wajib mengganti biaya-biaya yang perlu dan berguna yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan atau memelihara barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata).  
• Kewajiban Memberikan Dokumen Kepemilikan: Terutama dalam gadai formal, pemberi gadai wajib menyerahkan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas barang yang digadaikan (misalnya BPKB untuk kendaraan).  

Kerangka dasar hak dan kewajiban dalam KUHPerdata memberikan landasan hubungan hukum antara pemberi dan penerima gadai. Namun, regulasi OJK secara signifikan memperluas dan memperjelas kewajiban bagi perusahaan pergadaian formal. Kewajiban tambahan ini, seperti penggunaan penaksir bersertifikat, keharusan mengasuransikan jaminan, standardisasi kontrak melalui SBG, transparansi penuh atas biaya, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa, secara efektif menciptakan standar pelayanan dan tingkat kehati-hatian (duty of care) yang lebih tinggi bagi lembaga gadai formal dibandingkan dengan transaksi gadai informal yang hanya mengandalkan ketentuan minimal KUHPerdata. Peningkatan kewajiban ini bertujuan utama untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas serta reputasi industri pergadaian formal.  

5. Proses Transaksi Gadai Sesuai Hukum

Proses umum transaksi gadai yang sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia, khususnya bagi lembaga formal yang diatur OJK, melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Inisiasi Transaksi: Calon nasabah (pemberi gadai/debitur) mendatangi kantor perusahaan pergadaian (formal) atau menemui pihak penerima gadai (informal) dengan membawa barang bergerak yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana tunai.  
2. Penyerahan Barang Jaminan: Nasabah menyerahkan secara fisik barang bergerak yang akan digadaikan kepada petugas perusahaan pergadaian. Untuk transaksi formal, penyerahan ini biasanya disertai dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah, seperti BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, atau sertifikat untuk emas batangan. Penyerahan fisik ini sangat krusial karena menjadi dasar lahirnya hak gadai (inbezitstelling).  
3. Penaksiran Nilai Jaminan (Valuasi): Petugas penaksir dari perusahaan pergadaian akan memeriksa kondisi fisik dan kualitas barang jaminan untuk menentukan nilai taksirannya. Bagi perusahaan pergadaian formal yang tunduk pada regulasi OJK, proses penaksiran ini wajib dilakukan oleh penaksir yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Penilaian harus didasarkan pada standar dan referensi harga pasar yang wajar. Perusahaan juga wajib memberitahukan hasil taksiran nilai barang kepada nasabah. Proses ini bertujuan memastikan objektivitas dan kewajaran nilai jaminan, berbeda dengan praktik informal yang bisa sangat subjektif dan berisiko merugikan nasabah.  
4. Penetapan Jumlah Pinjaman: Berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, perusahaan pergadaian akan menentukan jumlah maksimum pinjaman (uang pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah. Jumlah ini biasanya merupakan persentase tertentu dari nilai taksiran (Loan-to-Value/LTV ratio), yang batasannya mungkin diatur oleh OJK atau kebijakan internal perusahaan.  
5. Perjanjian Gadai dan Penerbitan Surat Bukti Gadai (SBG): Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman dan nilai taksiran, maka dibuatlah perjanjian gadai. Untuk lembaga formal, perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBG) yang terstandarisasi. SBG ini memuat informasi penting yang diwajibkan oleh OJK, seperti identitas para pihak, deskripsi barang jaminan, nilai taksiran, jumlah pinjaman, suku bunga atau imbal jasa/hasil (untuk syariah), biaya administrasi, jangka waktu pinjaman (tenor), tanggal jatuh tempo, konsekuensi wanprestasi, dan prosedur lelang. Nasabah akan menerima satu salinan SBG sebagai bukti transaksi. Dalam gadai informal, perjanjian bisa lisan atau tertulis non-standar, dengan tingkat kejelasan dan kepastian hukum yang lebih rendah.  
6. Pencairan Dana Pinjaman: Setelah SBG ditandatangani oleh kedua belah pihak, perusahaan pergadaian akan mencairkan dana pinjaman kepada nasabah, biasanya secara tunai atau transfer bank.
7. Penyimpanan Barang Jaminan: Perusahaan pergadaian formal wajib menyimpan barang jaminan milik nasabah di tempat penyimpanan khusus yang aman dan memenuhi standar keamanan. Selain itu, barang jaminan tersebut wajib diasuransikan untuk melindungi nasabah dari risiko kehilangan atau kerusakan akibat kejadian tak terduga (misalnya kebakaran, pencurian) selama masa gadai.  
8. Penebusan Barang Jaminan: Nasabah dapat menebus kembali barang jaminannya kapan saja selama jangka waktu pinjaman belum berakhir atau pada saat jatuh tempo dengan cara melunasi seluruh kewajibannya, yang meliputi pokok pinjaman, bunga/imbal jasa yang terakumulasi, dan biaya administrasi lainnya (jika ada). Setelah pelunasan diverifikasi, perusahaan pergadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat diserahkan, dengan pengecualian keausan normal.  
9. Perpanjangan Jangka Waktu (Opsional): Jika nasabah belum mampu melunasi seluruh pinjaman pada saat jatuh tempo, biasanya terdapat opsi untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman. Mekanisme perpanjangan umumnya melibatkan pembayaran bunga/imbal jasa yang telah jatuh tempo dan biaya administrasi perpanjangan. Ketentuan mengenai perpanjangan ini biasanya tercantum dalam SBG atau kebijakan perusahaan.
10. Wanprestasi dan Lelang: Jika nasabah tidak melakukan penebusan atau perpanjangan hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka nasabah dianggap wanprestasi. Akibatnya, perusahaan pergadaian berhak untuk melakukan eksekusi (penjualan/lelang) atas barang jaminan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku (dijelaskan lebih lanjut di Bagian 7).

Implementasi prosedur standar oleh lembaga gadai formal, seperti penggunaan penaksir bersertifikat, penerbitan SBG yang jelas, dan penyimpanan barang yang aman serta berasuransi, merupakan elemen krusial yang membedakannya dari transaksi informal. Langkah-langkah ini dirancang OJK untuk meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan nasabah dari potensi praktik yang merugikan seperti penaksiran yang tidak wajar atau hilangnya barang jaminan tanpa kompensasi, yang merupakan risiko nyata dalam gadai informal/ilegal. Meskipun proses formal mungkin terasa lebih birokratis, ia menawarkan tingkat perlindungan prosedural yang jauh lebih tinggi bagi konsumen.  

6. Objek Gadai yang Diperbolehkan

Hukum gadai di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, pada prinsipnya berlaku untuk barang bergerak (roerende zaken atau movable property). Barang bergerak ini dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi:  

• Benda Bergerak Berwujud (Tangible Movables): Ini adalah kategori objek gadai yang paling umum dikenal masyarakat. Mencakup benda-benda fisik yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh barang bergerak berwujud yang lazim diterima sebagai jaminan oleh perusahaan pergadaian meliputi:  
• Logam Mulia dan Perhiasan: Emas (batangan maupun perhiasan), berlian, intan, permata, dan logam mulia lainnya. Ini sering menjadi objek gadai utama, terutama di PT Pegadaian (Persero).  
• Kendaraan Bermotor: Sepeda motor dan mobil, dengan syarat disertai kelengkapan dokumen asli seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan terkadang faktur pembelian.  
• Barang Elektronik: Laptop, komputer, televisi, ponsel pintar (smartphone), kamera, dan peralatan elektronik lainnya yang masih memiliki nilai jual.  
• Barang Rumah Tangga dan Mesin: Peralatan rumah tangga tertentu atau mesin produksi skala kecil mungkin dapat diterima oleh beberapa lembaga gadai, tergantung kebijakan masing-masing.
• Benda Bergerak Tidak Berwujud (Intangible Movables): KUHPerdata juga memungkinkan hak-hak atau klaim tertentu yang bersifat bergerak untuk dijadikan objek gadai. Ini biasanya berupa hak tagih atas sejumlah uang yang terwujud dalam bentuk surat-surat berharga atau dokumen lainnya, seperti:  
• Surat Piutang (Receivables): Meliputi surat sanggup bayar (promes) atau surat utang lainnya, baik yang bersifat atas tunjuk (aan order), atas nama (op naam), maupun kepada pembawa (aan toonder). Gadai atas piutang ini memiliki mekanisme tersendiri, termasuk hak penerima gadai untuk menagih piutang tersebut jika pemberi gadai memberikan kuasa.  
• Efek atau Saham (Securities/Shares): Saham perusahaan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat digadaikan. Gadai saham tunduk pada ketentuan KUHPerdata dan juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 60 UU PT mengatur bahwa gadai saham atau hak tagih atas saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus perseroan, serta diberitahukan kepada direksi untuk dicatat. Pencatatan ini penting untuk publisitas dan perlindungan bagi kreditur pemegang gadai serta pihak ketiga lainnya.  

Pengecualian dan Batasan

Tidak semua barang dapat dijadikan objek gadai. Beberapa pengecualian dan batasan meliputi:

• Benda Tidak Bergerak (Immovable Property): Tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang menurut sifat atau ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak tidak dapat digadaikan. Jaminan atas benda tidak bergerak diatur melalui mekanisme Hak Tanggungan.  
• Barang Ilegal: Barang-barang yang kepemilikan atau peredarannya dilarang oleh hukum (misalnya narkotika, barang curian) tidak dapat menjadi objek gadai yang sah.
• Barang Tanpa Nilai Ekonomis: Objek gadai harus memiliki nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan, karena tujuan utama gadai adalah pelunasan utang melalui penjualan jaminan jika terjadi wanprestasi.  
• Kewenangan Menguasai (Beschikkingsbevoegdheid): Pada prinsipnya, pemberi gadai haruslah orang yang berhak atau berwenang untuk memindahtangankan atau membebani barang tersebut. Namun, Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata memberikan perlindungan tertentu kepada kreditur yang menerima gadai dengan itikad baik dari orang yang ternyata tidak berwenang, sepanjang kreditur tidak mengetahui ketidakwenangan tersebut. Meskipun demikian, perusahaan pergadaian formal umumnya sangat berhati-hati dan mensyaratkan bukti kepemilikan yang jelas untuk menghindari sengketa.  

Peraturan OJK (seperti POJK 39/2024) kemungkinan juga memberikan kewenangan kepada perusahaan pergadaian untuk menetapkan kebijakan internal mengenai jenis-jenis barang jaminan yang diterima, kriteria penilaiannya, serta barang-barang yang dikecualikan, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.  

Cakupan "barang bergerak" dalam hukum perdata Indonesia ternyata cukup luas, tidak hanya terbatas pada barang-barang fisik yang umum digadaikan, tetapi juga mencakup hak-hak tak berwujud seperti piutang dan saham. Fleksibilitas ini secara teoretis memungkinkan gadai berfungsi sebagai mekanisme jaminan untuk berbagai jenis aset. Namun, perlu dicatat bahwa penggadaian aset tak berwujud seperti saham melibatkan prosedur yang lebih kompleks, seperti kewajiban pencatatan sesuai UU PT, dibandingkan dengan penggadaian barang fisik biasa.  

7. Prosedur Hukum Jika Terjadi Wanprestasi

Wanprestasi dalam konteks gadai terjadi ketika pemberi gadai (debitur) gagal memenuhi kewajiban utamanya, yaitu melunasi pinjaman beserta bunga dan biaya terkait pada saat atau sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian gadai.  

Hak Kreditur Saat Wanprestasi

Ketika terjadi wanprestasi, penerima gadai (kreditur) memperoleh hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang yang dijadikan jaminan. Namun, cara pengambilan pelunasan ini diatur secara ketat oleh hukum.  

Larangan Perjanjian Kepemilikan Otomatis (Pasal 1154 KUHPerdata)

KUHPerdata secara tegas melarang adanya janji atau klausul dalam perjanjian gadai yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki barang gadai secara otomatis jika debitur wanprestasi (beding van eigenlijke toe-eigening atau klausul milik). Pasal 1154 menyatakan bahwa setiap janji semacam itu adalah batal demi hukum (nietig). Artinya, kreditur tidak bisa serta-merta menjadi pemilik barang jaminan hanya karena debitur gagal bayar. Kreditur harus menempuh jalur penjualan barang jaminan untuk mendapatkan pelunasannya.  

Mekanisme Eksekusi Jaminan Gadai

KUHPerdata menyediakan dua mekanisme utama bagi kreditur untuk mengeksekusi barang gadai apabila debitur wanprestasi:

1. Eksekusi Langsung (Parate Executie - Pasal 1155 KUHPerdata):
• Ini adalah hak kreditur pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (lelang) setelah debitur wanprestasi dan lewatnya tenggang waktu yang mungkin ditentukan. Mekanisme ini tidak memerlukan penetapan atau perantaraan pengadilan terlebih dahulu.  
• Parate executie merupakan cara eksekusi yang paling umum digunakan, terutama oleh lembaga gadai formal, karena lebih cepat dan efisien.
• Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdata mensyaratkan pemberitahuan kepada debitur sebelum penjualan dilakukan. Namun, dalam praktik gadai formal, prosedur pemberitahuan dan lelang biasanya diatur lebih rinci dalam SBG sesuai dengan ketentuan OJK.  
• Untuk objek gadai berupa efek atau surat berharga lainnya, penjualannya dapat dilakukan di bursa atau pasar terkait sesuai cara yang lazim.  
2. Eksekusi Melalui Pengadilan (Pasal 1156 KUHPerdata):
• Sebagai alternatif, kreditur dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan agar hakim memerintahkan penjualan barang gadai. Penjualan kemudian dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh hakim (misalnya melalui juru sita atau balai lelang yang ditunjuk pengadilan).  
• Mekanisme ini mungkin dipilih jika terdapat sengketa mengenai wanprestasi, nilai utang, atau keabsahan gadai itu sendiri, atau jika objek gadainya bersifat khusus (misalnya barang antik ) sehingga memerlukan penetapan pengadilan.  
• Pasal 1156 ayat (1) juga memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk meminta kepada hakim agar barang gadai ditetapkan menjadi miliknya sebagai pelunasan utang, hingga sebesar jumlah utang beserta bunga dan biaya, berdasarkan harga yang akan ditetapkan oleh hakim. Opsi ini merupakan pengecualian terbatas terhadap larangan dalam Pasal 1154 dan hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan.  

Proses Lelang (Khususnya Formal)

Meskipun detail spesifik prosedur lelang dalam POJK 39/2024 perlu dirujuk langsung, proses lelang barang gadai oleh perusahaan pergadaian formal umumnya mengikuti prinsip-prinsip lelang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait lelang (misalnya, peraturan dari Kementerian Keuangan seperti PMK 122/2023 , meskipun OJK mungkin memiliki ketentuan khusus). Prinsip umum meliputi:  

• Pengumuman lelang secara publik untuk menjangkau calon pembeli.  
• Pemberian kesempatan terakhir bagi debitur untuk menebus barang sebelum lelang dilaksanakan.
• Pelaksanaan lelang secara terbuka dan kompetitif, menjual kepada penawar tertinggi.
• Kemungkinan penggunaan jasa Balai Lelang resmi untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas.

Pembagian Hasil Lelang

Hasil penjualan barang gadai melalui lelang akan didistribusikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Biaya lelang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses penjualan.  
2. Biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk pemeliharaan atau penyelamatan barang gadai setelah digadaikan.  
3. Pelunasan utang pokok kepada kreditur pemegang gadai.
4. Pelunasan bunga dan denda (jika ada) sesuai perjanjian.
5. Sisa atau kelebihan uang hasil lelang (jika ada) wajib diserahkan kepada pemberi gadai (debitur). Kewajiban pengembalian sisa hasil lelang ini merupakan aspek penting perlindungan bagi debitur. Praktik penahanan sisa hasil lelang oleh pelaku gadai ilegal merupakan salah satu risiko utama bertransaksi di luar jalur formal.  

Ketentuan hukum mengenai eksekusi gadai dalam KUHPerdata, khususnya larangan toe-eigeningsbeding (Pasal 1154) dan keharusan melalui penjualan (Pasal 1155 atau 1156), secara fundamental melindungi kepentingan debitur atas nilai sisa asetnya setelah utang dilunasi. Kreditur tidak berhak atas keseluruhan nilai barang jaminan, melainkan hanya sebatas jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya terkait. Kerangka hukum ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dan hak debitur atas potensi kelebihan nilai jaminannya.  

Adanya dua jalur eksekusi (parate executie dan jalur pengadilan) memberikan fleksibilitas bagi kreditur. Parate executie menawarkan kecepatan, namun menempatkan tanggung jawab pelaksanaan lelang yang sesuai aturan pada kreditur. Kesalahan prosedur dalam parate executie dapat menjadi dasar bagi debitur untuk mengajukan gugatan. Sebaliknya, eksekusi melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim, namun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Pilihan jalur eksekusi akan bergantung pada situasi spesifik kasus, jenis agunan, dan potensi sengketa. Regulasi OJK kemungkinan besar menstandardisasi prosedur parate executie bagi lembaga gadai formal untuk meminimalkan potensi perselisihan dan memastikan kepatuhan.  

8. Perbandingan Aspek Hukum Gadai Formal dan Informal

Di Indonesia, praktik gadai dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan legalitas dan kerangka hukum yang mengaturnya: gadai formal dan gadai informal/ilegal.

• Gadai Formal: Merujuk pada transaksi gadai yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan operasionalnya diawasi oleh OJK. Contoh utamanya adalah PT Pegadaian (Persero) sebagai BUMN dan perusahaan-perusahaan gadai swasta yang telah berizin OJK. Gadai formal tunduk pada ketentuan KUHPerdata sebagai dasar hukum umum dan secara spesifik diatur oleh POJK 39/2024 serta peraturan pelaksanaannya.  
• Gadai Informal/Ilegal: Mencakup transaksi gadai yang terjadi antarindividu secara pribadi, atau yang dijalankan oleh entitas usaha (perorangan maupun badan usaha) tanpa memiliki izin dari OJK. Praktik ini sering disebut sebagai "gadai liar" atau "gadai ilegal". Secara hukum, transaksi antarindividu mungkin masih dapat berpegang pada prinsip-prinsip KUHPerdata, namun usaha gadai ilegal beroperasi di luar kerangka hukum formal dan seringkali mengabaikan ketentuan hukum yang ada.  

9. Perlindungan Konsumen dan Isu Hukum Terkini

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam industri jasa keuangan, termasuk sektor pergadaian. OJK sebagai regulator memiliki peran sentral dalam memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi nasabah perusahaan pergadaian formal.

Kerangka Perlindungan Konsumen dalam Gadai Formal (OJK)

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk pergadaian, secara umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, POJK spesifik mengenai usaha pergadaian (saat ini POJK 39/2024, yang kemungkinan besar melanjutkan dan memperkuat aspek perlindungan dari POJK 31/2016) juga memuat ketentuan perlindungan konsumen yang lebih teknis, antara lain:  

• Transparansi Informasi: Perusahaan pergadaian formal wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai produk dan layanannya. Ini termasuk kewajiban mencantumkan nama perusahaan, status perizinan dan pengawasan OJK, suku bunga pinjaman atau imbal jasa/hasil, biaya administrasi, serta hari dan jam operasional di setiap kantor atau unit layanan.  
• Penilaian Jaminan yang Wajar: Kewajiban menggunakan penaksir bersertifikat bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian barang jaminan dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak merugikan nasabah.  
• Perjanjian Baku yang Adil (SBG): Penggunaan Surat Bukti Gadai (SBG) yang terstandarisasi memastikan bahwa syarat dan ketentuan transaksi tercantum secara jelas dan tidak merugikan nasabah secara sepihak. Konteks ini juga relevan dengan SEOJK 13/2014 tentang Perjanjian Baku.  
• Kerahasiaan dan Keamanan Data: Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SEOJK 14/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Konsumen memberikan kerangka kerja terkait hal ini.  
• Keamanan Barang Jaminan: Kewajiban menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan mengasuransikan barang jaminan memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang selama masa gadai.  
• Proses Lelang yang Adil dan Pengembalian Surplus: Adanya prosedur lelang yang teratur dan kewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil lelang kepada nasabah setelah dikurangi utang dan biaya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi nasabah.  
• Mekanisme Penanganan Pengaduan: Perusahaan pergadaian formal wajib memiliki dan menginformasikan prosedur internal untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan nasabah secara efektif dan efisien. SEOJK 2/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen menjadi acuan dalam hal ini. Nasabah yang tidak puas dengan penanganan internal dapat melanjutkan pengaduan ke OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.  
• Pemasaran yang Bertanggung Jawab: Praktik pemasaran produk gadai juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menyesatkan, sejalan dengan prinsip dalam SEOJK 12/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Jasa Keuangan.  

Isu Hukum Terkini dalam Industri Pergadaian

Beberapa isu hukum dan perkembangan terkini yang signifikan dalam industri pergadaian di Indonesia meliputi:

• Pemberantasan Gadai Ilegal: Ini masih menjadi tantangan dan prioritas utama OJK. Praktik gadai ilegal yang dijalankan oleh entitas tanpa izin OJK terus bermunculan dan meresahkan masyarakat karena seringkali menerapkan praktik predatory seperti bunga sangat tinggi, penaksiran tidak wajar, dan penanganan jaminan yang buruk. OJK melalui Satgas PASTI secara aktif melakukan pemantauan, pemblokiran akses, dan melaporkan entitas ilegal kepada aparat penegak hukum. Ratusan entitas gadai ilegal telah diidentifikasi dan ditindak sejak beberapa tahun terakhir. Namun, penindakan seringkali terkendala karena baru bisa dilakukan secara maksimal jika ada laporan dari masyarakat yang dirugikan.  
• Penguatan Landasan Hukum Penindakan melalui UU P2SK: Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan angin segar bagi upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk gadai ilegal. UU P2SK, khususnya Pasal 237, secara eksplisit melarang kegiatan usaha di sektor keuangan (termasuk penyaluran dana seperti gadai) tanpa izin OJK. Lebih penting lagi, Pasal 305 UU P2SK mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar, berupa pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 1 triliun. Adanya sanksi pidana ini memberikan dasar hukum yang jauh lebih kuat bagi OJK dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku gadai ilegal, tidak hanya sanksi administratif. UU P2SK juga memperkuat kewenangan OJK dalam pengawasan perilaku pasar (market conduct) dan perlindungan konsumen.  
• Relaksasi/Masa Transisi untuk Legalisasi: Di sisi lain, terdapat indikasi bahwa sebagai bagian dari implementasi UU P2SK, OJK memberikan masa transisi atau relaksasi bagi pelaku usaha gadai yang sudah beroperasi namun belum berizin untuk segera mengajukan permohonan izin menjadi legal. Beberapa sumber menyebutkan batas waktu hingga tahun 2026. Kebijakan ini tampaknya merupakan pendekatan pragmatis untuk mendorong formalisasi sektor, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang berniat baik untuk masuk ke dalam sistem yang teregulasi, sambil tetap mempersiapkan penindakan tegas bagi yang tidak patuh.  
• Peningkatan Standar Industri melalui POJK 39/2024: Sebagaimana telah dibahas, POJK 39/2024 merupakan upaya OJK untuk meningkatkan standar industri pergadaian formal. Peningkatan persyaratan modal disetor dan ekuitas minimum, kewajiban memiliki penaksir bersertifikat, penguatan tata kelola dan manajemen risiko adalah beberapa pilar utama dalam peraturan baru ini. Hal ini diharapkan dapat menciptakan industri yang lebih sehat, profesional, dan terpercaya.  
• Pertumbuhan Industri yang Berkelanjutan: Meskipun dihadapkan pada tantangan regulasi dan pemberantasan ilegalitas, industri pergadaian formal menunjukkan tren pertumbuhan aset dan penyaluran pinjaman yang positif. OJK juga terus memproses dan memberikan izin usaha baru bagi perusahaan pergadaian swasta, menunjukkan potensi pengembangan sektor ini ke depan.  
• Digitalisasi Layanan: Meskipun belum banyak disinggung dalam materi rujukan, tren digitalisasi kemungkinan juga mempengaruhi industri pergadaian. PT Pegadaian (Persero) misalnya, telah mengembangkan aplikasi Pegadaian Digital untuk memudahkan transaksi. Potensi munculnya platform gadai digital atau integrasi layanan gadai dengan ekosistem digital lainnya dapat menjadi isu di masa depan yang memerlukan perhatian regulator.  
• Pengembangan Gadai Syariah: Praktik gadai berdasarkan prinsip syariah (Rahn) terus berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai syariah. Kerangka regulasi OJK yang mengakomodasi dan mengatur gadai syariah formal mendukung perkembangan ini.  

Upaya pemberantasan gadai ilegal merupakan fokus utama regulator saat ini, didukung oleh kerangka hukum yang lebih kuat melalui UU P2SK. Strategi yang diterapkan tampaknya menggabungkan penegakan hukum yang tegas (sanksi pidana) dengan insentif untuk formalisasi melalui masa transisi. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kapasitas OJK dalam melakukan pengawasan dan penindakan, serta kemauan dan kemampuan pelaku usaha informal untuk memenuhi standar regulasi formal yang semakin tinggi, terutama terkait permodalan yang diatur dalam POJK 39/2024. Beberapa tahun ke depan akan menjadi periode krusial dalam membentuk ulang lanskap industri pergadaian di Indonesia.  

Seiring dengan itu, perlindungan konsumen di sektor gadai formal terus diperkuat. Regulasi OJK telah bergerak melampaui sekadar hak kontraktual dasar dalam KUHPerdata, menuju penjaminan keadilan prosedural, transparansi informasi, keamanan data dan jaminan, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Konsumen yang memanfaatkan layanan dari perusahaan pergadaian berizin OJK kini memiliki lapisan perlindungan hukum dan regulasi yang jauh lebih solid dibandingkan mereka yang bertransaksi di ranah informal atau ilegal. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-hak ini dan saluran pengaduan yang tersedia menjadi faktor penting untuk mewujudkan perlindungan yang efektif.  

10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Analisis terhadap kerangka hukum gadai di Indonesia mengungkapkan adanya sistem pengaturan ganda yang kompleks namun terus berkembang. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

1. Dualisme Kerangka Hukum: Hukum gadai di Indonesia bersandar pada dua pilar: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai fondasi hukum umum yang mendefinisikan hakikat gadai sebagai hak kebendaan posesori, aksesori, preferen, dan tak terbagi atas barang bergerak; serta peraturan spesifik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan POJK Nomor 39 Tahun 2024 sebagai regulasi terkini, yang mengatur secara detail operasional perusahaan pergadaian formal.
2. Karakteristik Fundamental Gadai: Esensi gadai menurut KUHPerdata terletak pada penyerahan penguasaan fisik barang bergerak sebagai jaminan utang, memberikan hak preferensi dan hak eksekusi (melalui lelang atau pengadilan, bukan kepemilikan otomatis) kepada kreditur jika terjadi wanprestasi.
3. Regulasi Formal yang Ketat: OJK memberlakukan persyaratan yang komprehensif dan semakin ketat bagi perusahaan pergadaian formal, meliputi perizinan, permodalan minimum (modal disetor dan ekuitas), tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, standar operasional (termasuk penaksir bersertifikat dan asuransi jaminan), pelaporan, dan perlindungan konsumen.
4. Hak dan Kewajiban yang Jelas: Baik KUHPerdata maupun regulasi OJK menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Regulasi OJK secara signifikan menambah kewajiban bagi penerima gadai formal demi meningkatkan transparansi dan perlindungan nasabah.
5. Objek Gadai yang Luas: Secara hukum, objek gadai mencakup seluruh jenis barang bergerak, baik yang berwujud (emas, kendaraan, elektronik) maupun tidak berwujud (piutang, saham), meskipun praktik dan prosedur penggadaiannya dapat bervariasi.
6. Kesenjangan antara Formal dan Informal: Terdapat perbedaan signifikan dalam hal kepastian hukum, transparansi, biaya, keamanan jaminan, dan perlindungan konsumen antara transaksi gadai melalui lembaga formal yang berizin OJK dengan praktik gadai informal atau ilegal. Risiko bertransaksi di luar jalur formal sangat tinggi.
7. Isu Utama: Gadai Ilegal dan Penguatan Penegakan: Maraknya praktik gadai ilegal menjadi isu hukum utama. Namun, UU P2SK telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi OJK dan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku ilegal, termasuk melalui sanksi pidana, meskipun diiringi dengan adanya masa transisi untuk mendorong formalisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

• Bagi Konsumen:
• Sangat dianjurkan untuk hanya menggunakan jasa perusahaan pergadaian yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK. Status perizinan dapat diverifikasi melalui kanal informasi resmi OJK.
• Pahami dengan saksama seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG) sebelum menandatangani.
• Waspadai tawaran pinjaman yang terlalu mudah dengan bunga tidak wajar atau penaksiran jaminan yang mencurigakan dari pihak tidak dikenal.
• Ketahui hak-hak sebagai konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, penilaian yang wajar, keamanan barang jaminan, pengembalian sisa hasil lelang, dan mekanisme penyelesaian pengaduan.
• Bagi Perusahaan Pergadaian Formal:
• Pastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam POJK 39/2024 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk pemenuhan modal, tata kelola, manajemen risiko, dan standar operasional.
• Investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama penaksir bersertifikat, dan sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional dan pelaporan.
• Jaga transparansi penuh dalam berkomunikasi dengan nasabah mengenai biaya, bunga, prosedur, dan risiko.
• Implementasikan mekanisme penanganan pengaduan nasabah secara efektif dan responsif.
• Bagi OJK dan Pembuat Kebijakan:
• Lanjutkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku gadai ilegal dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh UU P2SK, berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum dan Satgas PASTI.
• Pantau secara cermat dampak implementasi POJK 39/2024, khususnya terkait persyaratan permodalan, terhadap struktur industri dan potensi konsolidasi atau dampaknya pada sektor informal.
• Tingkatkan sosialisasi dan edukasi publik secara masif mengenai risiko bertransaksi dengan gadai ilegal serta manfaat dan cara mengidentifikasi perusahaan pergadaian formal yang berizin OJK.
• Evaluasi efektivitas masa transisi untuk formalisasi dan pertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pelaku usaha yang beritikad baik agar dapat memenuhi standar regulasi, tanpa mengorbankan kualitas pengawasan dan perlindungan konsumen.
• Antisipasi perkembangan teknologi dan mulai kaji kebutuhan pengaturan khusus untuk platform atau model bisnis gadai berbasis digital yang mungkin berkembang di masa depan.