Tahapan Sengketa di Pengadilan TUN

1. Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan krusial dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga peradilan khusus yang bertugas mengawasi tindakan hukum administrasi pemerintahan. Fungsi utamanya adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN) antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberadaan PTUN menjadi benteng bagi warga negara untuk melindungi hak-haknya dari potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur dan tahapan penyelesaian sengketa di PTUN merupakan hal esensial bagi para pencari keadilan agar dapat menavigasi sistem peradilan ini secara efektif dan memperjuangkan hak-haknya sesuai koridor hukum yang berlaku.  

Untuk memahami alur penyelesaian sengketa di PTUN, penting untuk mengerti beberapa definisi kunci:

• Sengketa Tata Usaha Negara (TUN): Merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sengketa ini melibatkan dua pihak: di satu sisi adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dan di sisi lain adalah Badan atau Pejabat TUN (baik di pusat maupun daerah) yang mengeluarkan KTUN tersebut. Subjek sengketa adalah individu/badan hukum perdata melawan Badan/Pejabat TUN, sedangkan objek sengketanya adalah KTUN itu sendiri.  
• Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret (nyata, tidak abstrak), individual (ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu, bukan umum), dan final (sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan lagi), serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.  
• Dasar Hukum Utama Proses beracara di PTUN diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utamanya, meliputi:
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).  
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.  
• Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.  
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).  
• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan, seperti SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Peratun, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara, serta berbagai PERMA yang mengatur tentang e-Court, penyelesaian sengketa TUN khusus (seperti sengketa Pemilu, informasi publik, dll.).  

Sistem hukum administrasi di Indonesia menyediakan dua jalur utama bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu KTUN. Jalur pertama adalah melalui upaya administratif, yang merupakan mekanisme penyelesaian internal di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Jalur kedua adalah melalui gugatan ke pengadilan, yaitu PTUN.

Upaya administratif dapat berupa Keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN, atau Banding Administratif yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain yang berwenang. Pilihan antara menempuh upaya administratif terlebih dahulu atau langsung mengajukan gugatan ke PTUN sangat bergantung pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan KTUN yang disengketakan.

Adanya dua jalur ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi internal sebelum sengketa dibawa ke ranah yudisial. Namun, hal ini juga mengharuskan pihak yang bersengketa untuk cermat dalam mengidentifikasi jalur yang tepat, karena kesalahan prosedur, seperti mengajukan gugatan ke PTUN padahal upaya administratif masih wajib ditempuh, dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap prematur.  

2. Tahap Pra-Litigasi: Upaya Administratif

Upaya administratif adalah mekanisme penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan oleh instansi pemerintahan sendiri, baik oleh pejabat yang mengeluarkan KTUN maupun oleh atasannya atau instansi lain yang ditunjuk. Konsep ini memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk meninjau kembali dan mengoreksi keputusannya tanpa perlu langsung melibatkan lembaga peradilan. Tujuannya adalah efisiensi dan memberikan ruang bagi penyelesaian internal sebelum eskalasi ke pengadilan.  

Terdapat dua bentuk utama upaya administratif:

• Keberatan (Bezwaarschrift): Diajukan langsung kepada Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN yang disengketakan. Dalam proses ini, instansi tersebut akan melakukan penilaian ulang terhadap keputusannya, tidak hanya dari aspek penerapan hukum tetapi juga dari aspek kebijaksanaannya.  
• Banding Administratif (Administratief Beroep): Diajukan kepada instansi atasan dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, atau kepada instansi lain yang secara khusus diberi wewenang untuk memeriksa ulang KTUN tersebut. Sama seperti keberatan, penilaian dalam banding administratif juga mencakup aspek hukum dan kebijakan.  

Tidak semua sengketa TUN wajib melalui upaya administratif sebelum diajukan ke PTUN. Kewajiban ini hanya ada jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN tersebut secara eksplisit menyediakannya.  

• Jika peraturan dasar hanya mengatur Keberatan, maka gugatan baru dapat diajukan ke PTUN setelah adanya keputusan atas keberatan tersebut.  
• Jika peraturan dasar mengatur Banding Administratif (baik didahului Keberatan maupun tidak), maka gugatan terhadap KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama untuk sengketa tersebut.  
• Jika peraturan dasar tidak mengatur adanya upaya administratif, maka pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN.  

Pengajuan upaya administratif juga dibatasi oleh tenggang waktu. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa keberatan dan banding administratif diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak KTUN diterima. Peraturan tersebut juga mengatur konsekuensi jika upaya administratif tidak diselesaikan dalam batas waktu tertentu; misalnya, jika keberatan tidak diputus dalam 21 hari kerja, pihak yang mengajukan sudah dapat membawa sengketanya ke pengadilan.  

Keharusan menempuh upaya administratif sebelum ke pengadilan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan atau filter. Jika sengketa dapat diselesaikan secara internal oleh pemerintah, hal ini akan mengurangi beban perkara yang masuk ke PTUN. Namun, di sisi lain, proses ini juga menambah lapisan prosedur yang harus dilalui oleh pencari keadilan. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang menangani keberatan atau banding administratif bekerja lambat atau tidak transparan, mekanisme yang seharusnya menjadi solusi internal ini justru dapat menjadi hambatan yang menunda akses warga negara terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Efektivitas PTUN dalam memberikan keadilan yang cepat dan efisien, dengan demikian, turut dipengaruhi oleh kinerja aparat pemerintah dalam menangani upaya administratif.  

3. Tahap Awal: Pengajuan Gugatan dan Pemeriksaan Administratif

Apabila upaya administratif tidak tersedia, telah ditempuh namun tidak memuaskan, atau batas waktu penyelesaian upaya administratif terlampaui, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

• Syarat Gugatan: Gugatan harus diajukan secara tertulis, baik secara manual maupun melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court). Isi gugatan wajib memuat: (a) identitas lengkap penggugat (nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan) atau kuasanya; (b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat (Badan/Pejabat TUN); (c) dasar gugatan (uraian mengenai fakta, peristiwa, dan alasan hukum); dan (d) petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (misalnya, menyatakan KTUN batal atau tidak sah, mewajibkan tergugat mencabut KTUN, ganti rugi, rehabilitasi). Jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum, surat kuasa khusus yang sah beserta dokumen pendukung advokat (kartu advokat, berita acara sumpah) harus dilampirkan. Dokumen lain yang perlu dilampirkan adalah fotokopi KTUN yang menjadi objek sengketa (jika sudah ada) dan bukti telah menempuh upaya administratif (jika diwajibkan oleh peraturan dasar).  
• Tenggang Waktu Gugatan: Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari. Perhitungan 90 hari ini dimulai sejak saat KTUN diterima oleh pihak yang dituju, atau sejak KTUN diumumkan secara resmi. Perlu dicatat, jika peraturan dasar KTUN menentukan adanya pengumuman, maka tenggang waktu dihitung sejak hari pengumuman. Jika ada kewajiban upaya administratif, perhitungan 90 hari bisa jadi dimulai setelah putusan upaya administratif diterima atau diumumkan. Keterlambatan pengajuan gugatan melewati batas 90 hari akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa.  
• Prosedur Pendaftaran: Penggugat atau kuasanya datang ke bagian kepaniteraan PTUN yang berwenang (atau mendaftar melalui sistem e-Court). Berkas gugatan diserahkan dalam beberapa rangkap (jumlahnya bervariasi antar PTUN, contohnya 6 hingga 8 rangkap) beserta softcopy jika mendaftar manual. Penggugat kemudian membayar panjar biaya perkara berdasarkan taksiran panitera melalui bank yang ditunjuk, lalu menyerahkan bukti bayar ke kasir/meja pertama untuk dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah pembayaran diverifikasi dan berkas dinyatakan lengkap, gugatan akan dicatat dalam buku register perkara, diberi nomor perkara, dan data pokoknya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penggugat akan menerima salinan gugatan yang telah terdaftar dan SKUM.  
• e-Court: Pendaftaran melalui sistem e-Court (https://ecourt.mahkamahagung.go.id) menjadi pilihan utama, terutama bagi advokat (pengguna terdaftar). Pengguna lain (non-advokat) juga dapat mendaftar melalui e-Court dengan syarat memiliki KTP, email aktif, dan nomor rekening. Semua dokumen gugatan dan lampirannya diunggah dalam format digital (biasanya PDF dan Word). Pembayaran panjar biaya juga dilakukan secara elektronik melalui virtual account.  

Setelah gugatan diajukan, tahap pertama adalah pemeriksaan kelengkapan administratif oleh staf kepaniteraan (Petugas Meja Pertama/E-Court dan Panitera Muda Perkara). Mereka akan memeriksa apakah semua dokumen yang disyaratkan (gugatan, lampiran, surat kuasa, bukti bayar, dll.) sudah lengkap dan sesuai format, menggunakan daftar periksa (checklist). Jika ditemukan kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penggugat disertai catatan mengenai apa saja yang perlu dilengkapi.

Penggugat biasanya diberi batas waktu tertentu (misalnya 7 hari) untuk melengkapi kekurangan tersebut. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Panitera Muda Perkara, barulah proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap ini menegaskan betapa pentingnya pemenuhan syarat formal dan kelengkapan dokumen sejak awal pendaftaran. Kelalaian dalam aspek administratif ini dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses gugatan sebelum masuk ke pemeriksaan substansi perkara.  

Setelah lolos pemeriksaan administratif di kepaniteraan, berkas gugatan tidak langsung masuk ke persidangan, melainkan melalui tahap penyaringan (screening) yang disebut Dismissal Process atau Rapat Permusyawaratan. Tahap ini diatur dalam Pasal 62 UU Peratun dan merupakan kewenangan Ketua PTUN (atau hakim senior yang ditunjuk sebagai reportir). Tujuannya adalah untuk secara cepat menilai apakah suatu gugatan secara fundamental layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan atau tidak, guna mencegah pemborosan waktu dan biaya pengadilan untuk perkara yang sejak awal sudah jelas tidak memenuhi syarat. Pemeriksaan ini dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan yang bersifat tertutup.  

• Alasan Dismissal: Ketua PTUN berwenang mengeluarkan penetapan dismissal (menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar) jika ditemukan salah satu kondisi berikut :
1. Pokok gugatan nyata-nyata bukan merupakan kewenangan absolut PTUN.
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Peratun (identitas, dasar gugatan, petitum, kuasa) tidak dipenuhi oleh penggugat, meskipun sudah diberi tahu dan diperingatkan.
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (misalnya, dalilnya mengada-ada atau tidak jelas).
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat (misalnya, KTUN sudah dicabut atau direvisi sesuai keinginan penggugat sebelum gugatan diperiksa).
5. Gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur, misal upaya administratif wajib belum ditempuh) atau telah lewat waktunya (kadaluwarsa, melebihi 90 hari).  
• Prosedur dan Hasil: Ketua PTUN, dibantu Panitera, akan memeriksa berkas gugatan. Jika ditemukan alasan dismissal, Ketua akan mengeluarkan Penetapan Dismissal yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera. Penetapan ini diucapkan sebelum hari sidang ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Dimungkinkan pula penetapan dismissal hanya untuk sebagian petitum (dismissal parsial) jika hanya sebagian tuntutan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan. Jika tidak ditemukan alasan dismissal, maka gugatan dinyatakan lolos dan akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Persiapan.  

Pihak penggugat yang tidak menerima penetapan dismissal dapat mengajukan upaya hukum berupa Perlawanan (verzet). Perlawanan ini harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismissal diucapkan. Prosedur pengajuannya sama seperti mengajukan gugatan biasa, dengan melampirkan salinan penetapan dismissal yang dilawan.

Perlawanan ini akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim (bukan Ketua PTUN sendiri) melalui acara singkat. Pemeriksaan dalam acara singkat ini tidak masuk ke materi pokok gugatan, melainkan hanya menilai apakah alasan dismissal yang diterapkan oleh Ketua PTUN sudah tepat atau belum. Jika Majelis Hakim membenarkan perlawanan, maka penetapan dismissal dinyatakan gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan dilanjutkan pemeriksaannya melalui acara biasa. Namun, jika Majelis Hakim menolak perlawanan, maka putusan atas perlawanan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain (banding atau kasasi). Dengan demikian, penetapan dismissal menjadi berkekuatan hukum tetap.  

Proses dismissal merupakan instrumen penting untuk menjaga efisiensi peradilan TUN dengan menyaring perkara-perkara yang secara formal atau substansial memang tidak layak disidangkan. Tanpa mekanisme ini, pengadilan akan dibanjiri perkara yang mungkin sia-sia untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, kewenangan dismissal ini perlu diterapkan secara hati-hati dan bijaksana. Sebagaimana disarankan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991, Ketua PTUN sebaiknya tidak terlalu mudah menggunakan kewenangan dismissal, terutama untuk alasan-alasan yang bersifat penilaian subjektif (seperti "alasan yang layak" atau "tuntutan sudah terpenuhi"), kecuali untuk alasan yang lebih objektif seperti kewenangan absolut pengadilan atau batas waktu pengajuan gugatan. Penerapan dismissal yang terlalu kaku atau kurang cermat berpotensi menutup akses keadilan bagi penggugat yang mungkin memiliki kasus yang valid namun kurang sempurna dalam penyajian awalnya. Adanya mekanisme perlawanan menjadi katup pengaman penting untuk menguji ulang penetapan dismissal, meskipun upaya hukum ini juga terbatas.  

4. Tahap Pemeriksaan Persiapan

Setelah gugatan dinyatakan lolos dari proses dismissal (atau setelah perlawanan terhadap dismissal dibenarkan), tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan Persiapan. Tahap ini diatur secara khusus dalam Pasal 63 UU Peratun. Berbeda dengan dismissal yang bersifat penyaringan awal oleh Ketua PTUN, pemeriksaan persiapan dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut. Tahap ini bersifat wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum memasuki pemeriksaan pokok sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa gugatan penggugat sudah cukup jelas, lengkap, dan memenuhi syarat formil sehingga siap untuk diperiksa substansinya dalam persidangan pokok perkara.  

Salah satu ciri khas penting dari tahap pemeriksaan persiapan adalah peran aktif hakim. Berbeda dengan hakim dalam sistem peradilan perdata yang cenderung pasif (menunggu dalil dan bukti dari para pihak), hakim PTUN dalam tahap ini memiliki kewajiban hukum untuk bertindak proaktif:

• Memberi Nasihat: Hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat mengenai bagaimana cara memperbaiki gugatannya jika dianggap masih kurang jelas, kurang lengkap, atau terdapat kekurangan formil lainnya. Hakim juga wajib membantu penggugat melengkapi gugatan dengan data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung dalilnya (Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Peratun). Kewajiban aktif ini menunjukkan adanya unsur sistem inkuisitorial dalam hukum acara PTUN, di mana hakim turut berperan dalam penggalian kebenaran materiil, tidak semata-mata berdasarkan apa yang disajikan para pihak. Peran ini sangat membantu penggugat, terutama yang tidak didampingi kuasa hukum, agar gugatannya memenuhi standar hukum acara.  
• Meminta Penjelasan Tergugat: Selain berinteraksi dengan penggugat, hakim dalam tahap ini juga dapat meminta penjelasan atau klarifikasi dari Badan atau Pejabat TUN yang menjadi pihak tergugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa (Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Peratun). Hal ini memungkinkan hakim mendapatkan gambaran awal yang lebih berimbang mengenai duduk perkara sebelum persidangan pokok dimulai.  

Untuk melakukan perbaikan dan melengkapi gugatan sesuai nasihat hakim, penggugat diberikan jangka waktu selama 30 hari (Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Peratun). Jangka waktu ini memberikan kesempatan yang cukup bagi penggugat. Namun, jika setelah lewat 30 hari penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya sesuai arahan hakim, maka hakim akan menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard - NO) (Pasal 63 ayat (2) UU Peratun). Penting untuk dicatat, terhadap putusan 'tidak dapat diterima' yang dijatuhkan pada tahap pemeriksaan persiapan ini, tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (Pasal 63 ayat (3) UU Peratun). Akan tetapi, penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru di kemudian hari setelah ia memperbaiki dan melengkapi gugatannya tersebut.  

Meskipun merupakan bagian dari proses persidangan, pemeriksaan persiapan lazimnya dilakukan secara tertutup untuk umum, sebagaimana diinterpretasikan dalam SEMA No. 2/1991. Hal ini berbeda dengan sidang pembacaan putusan yang menurut Pasal 108 UU Peratun wajib dilakukan secara terbuka untuk umum.  

5. Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara di Persidangan

Pembukaan Sidang Setelah tahap pemeriksaan persiapan selesai dan gugatan dinyatakan siap untuk diperiksa pokok perkaranya, dimulailah tahap pemeriksaan persidangan. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim yang biasanya terdiri dari tiga orang hakim, dengan satu bertindak sebagai Hakim Ketua Sidang.

Sesuai asas publisitas, Hakim Ketua Sidang akan membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali jika Majelis Hakim memandang sengketa tersebut menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, di mana persidangan dapat dinyatakan tertutup. Para pihak (penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya) dipanggil secara patut untuk hadir.  

Agenda pertama dalam pemeriksaan pokok perkara adalah pembacaan surat gugatan oleh Hakim Ketua Sidang. Tujuannya agar pokok sengketa dan tuntutan penggugat dipahami secara jelas oleh semua pihak yang hadir. Setelah itu, dibacakan pula surat jawaban dari pihak tergugat. Jika tergugat belum menyampaikan jawaban tertulis sebelumnya, mereka akan diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya pada saat itu.  

Proses selanjutnya adalah tahap jawab-menjawab (replik-duplik) yang merupakan ciri dari sistem adversarial. Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Replik, yaitu tanggapan tertulis terhadap dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Penting dicatat, penggugat hanya dapat mengubah alasan-alasan yang mendasari gugatannya sampai pada tahap penyampaian Replik ini, dengan syarat perubahan tersebut disertai alasan yang cukup, tidak merugikan kepentingan tergugat, dan harus dipertimbangkan oleh hakim. Setelah Replik diajukan, giliran tergugat untuk menyampaikan Duplik, yaitu tanggapan tertulis atas Replik penggugat. Sama halnya dengan penggugat, tergugat juga hanya dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya sampai pada tahap Duplik, dengan syarat serupa (alasan cukup, tidak merugikan penggugat, pertimbangan hakim).  

Tahap pembuktian adalah inti dari pemeriksaan pokok perkara, di mana para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

• Alat Bukti: Berdasarkan Pasal 100 UU Peratun, alat bukti yang sah dalam persidangan PTUN meliputi: (a) Surat atau Tulisan (misalnya KTUN itu sendiri, surat-surat terkait, dokumen otentik lainnya); (b) Keterangan Ahli (pendapat dari orang yang memiliki keahlian khusus terkait sengketa); (c) Keterangan Saksi (orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri fakta terkait sengketa); (d) Pengakuan Para Pihak (pernyataan salah satu pihak yang membenarkan dalil lawan); dan (e) Pengetahuan Hakim (fakta yang diketahui hakim karena jabatannya atau fakta yang bersifat notoir).  
• Pemeriksaan Saksi/Ahli: Saksi atau ahli yang diajukan oleh para pihak akan dipanggil ke persidangan satu per satu. Hakim Ketua Sidang akan menanyakan identitas lengkap saksi/ahli dan hubungannya dengan para pihak sebelum mereka memberikan keterangan di bawah sumpah. Pertanyaan dari para pihak kepada saksi/ahli harus diajukan melalui Hakim Ketua Sidang, yang berwenang menolak pertanyaan jika dianggap tidak relevan dengan sengketa.  
• Beban Pembuktian: Meskipun tidak secara eksplisit diatur detail dalam snippets, prinsip umum hukum acara berlaku bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau fakta, dialah yang wajib membuktikannya (actori incumbit probatio). Namun, mengingat sifat PTUN yang juga mencari kebenaran materiil, hakim tetap memiliki peran aktif dalam proses pembuktian, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau meminta bukti tambahan.

Jika dipandang perlu untuk kejelasan sengketa, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa atau tempat terkait lainnya. Prosedur ini tidak dirinci dalam snippets yang tersedia tetapi merupakan kemungkinan dalam hukum acara.

Selama pemeriksaan berlangsung, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut dapat mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara (intervensi). Permohonan ini bisa atas inisiatif pihak ketiga sendiri atau atas prakarsa hakim. Pihak ketiga dapat bertindak sebagai pihak yang membela haknya sendiri (misalnya, kepentingannya terpengaruh oleh KTUN yang digugat) atau sebagai pihak yang bergabung dengan salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Terdapat prosedur khusus untuk mengajukan permohonan intervensi dan persyaratannya.  

Selain acara biasa, UU Peratun juga mengenal pemeriksaan dengan Acara Cepat (Pasal 98, 99). Ini biasanya diterapkan jika terdapat kepentingan penggugat yang sangat mendesak yang harus segera diputuskan. Prosedurnya lebih ringkas dibandingkan acara biasa.  

Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan memiliki konsekuensi hukum:

• Jika Penggugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama dan sidang kedua yang ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (meskipun telah dipanggil secara patut), maka gugatannya akan dinyatakan gugur oleh hakim, dan penggugat tetap wajib membayar biaya perkara (Pasal 71 UU Peratun).  
• Jika Tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang sah (meskipun telah dipanggil secara patut), Hakim Ketua Sidang akan mengeluarkan penetapan yang meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir atau menanggapi gugatan. Jika setelah jangka waktu tertentu tetap tidak ada respons, maka pemeriksaan sengketa akan dilanjutkan menurut acara biasa tanpa kehadiran tergugat (verstek atau in absentia), dan putusan dapat dijatuhkan setelah pembuktian dianggap tuntas (Pasal 72 UU Peratun).  

Tahap pemeriksaan pokok perkara ini secara jelas memperlihatkan perpaduan antara sistem adversarial dan inkuisitorial. Adanya proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) dan kewajiban para pihak untuk mengajukan bukti merupakan ciri adversarial. Namun, peran dominan Hakim Ketua Sidang dalam memimpin jalannya persidangan, membacakan surat-surat gugatan/jawaban, menyalurkan pertanyaan kepada saksi/ahli , serta diakuinya pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti , menunjukkan elemen inkuisitorial yang kuat. Perpaduan ini dirancang agar tercapai keseimbangan antara hak para pihak untuk mempertahankan posisinya dan peran pengadilan untuk secara aktif mencari kebenaran materiil dalam sengketa yang menyangkut tindakan administrasi negara.  

6. Tahap Akhir Persidangan: Kesimpulan, Musyawarah, dan Putusan

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan pokok perkara, termasuk tahap pembuktian, dianggap selesai oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) akan diberikan kesempatan terakhir untuk mengemukakan pendapatnya. Pendapat terakhir ini dituangkan dalam bentuk Kesimpulan atau Konklusi (Pasal 97 ayat (1) UU Peratun).

Kesimpulan ini lazimnya diajukan secara tertulis dan berisi rangkuman komprehensif mengenai jalannya persidangan dari sudut pandang masing-masing pihak, analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap melalui alat bukti, serta argumentasi hukum final yang mendukung tuntutan (bagi penggugat) atau bantahan (bagi tergugat). Kesimpulan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.  

Setelah menerima kesimpulan dari para pihak (atau setelah batas waktu penyampaian kesimpulan berakhir), Majelis Hakim akan memasuki tahap musyawarah. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh para hakim anggota majelis yang memeriksa perkara tersebut. Dalam musyawarah ini, para hakim akan membahas, menganalisis, dan menilai seluruh aspek perkara, termasuk dalil para pihak, alat bukti yang diajukan, fakta hukum yang terungkap, argumentasi dalam kesimpulan, serta ketentuan hukum yang relevan, untuk mencapai suatu putusan.  

Prinsip utama dalam pengambilan putusan adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bulat (Pasal 97 ayat (3) UU Peratun). Namun, jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh mufakat bulat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (Pasal 97 ayat (4) UU Peratun). Apabila dalam pemungutan suara terbanyak pun tidak tercapai (misalnya suara terbagi rata dalam majelis yang berjumlah genap, meskipun lazimnya ganjil), maka suara Hakim Ketua Majelis yang akan menjadi penentu (Pasal 97 ayat (5) UU Peratun).  

Tahap puncak dari proses persidangan adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 108 ayat (1) UU Peratun). Asas publisitas ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas peradilan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, yaitu jika putusan diucapkan dalam sidang tertutup (kecuali untuk perkara yang memang ditentukan tertutup), dapat mengakibatkan putusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 ayat (3) UU Peratun).  

Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir pada saat putusan diucapkan, Hakim Ketua Sidang akan memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan resmi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir melalui surat tercatat (Pasal 108 ayat (2) UU Peratun).  

Struktur dan isi putusan PTUN harus memenuhi ketentuan Pasal 109 UU Peratun, yang meliputi :

1. Kepala Putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Identitas lengkap para pihak yang bersengketa (nama, jabatan/kewarganegaraan, tempat kediaman/kedudukan).
3. Ringkasan gugatan penggugat dan jawaban tergugat secara jelas.
4. Pertimbangan hukum dan fakta, yang mencakup analisis dan penilaian terhadap setiap alat bukti yang diajukan serta kejadian relevan selama persidangan.
5. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan (ratio decidendi).
6. Amar (diktum) putusan yang berisi jawaban atas tuntutan gugatan.
7. Penetapan mengenai biaya perkara (siapa yang menanggung).
8. Hari dan tanggal putusan diucapkan.
9. Nama-nama hakim yang memutus dan nama panitera yang mendampingi.
10. Keterangan mengenai hadir atau tidaknya para pihak saat putusan diucapkan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU Peratun, amar atau diktum putusan PTUN dapat berupa :

1. Gugatan ditolak: Jika pengadilan menilai gugatan penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan hukum.
2. Gugatan dikabulkan: Jika pengadilan menilai gugatan penggugat terbukti dan beralasan hukum.
3. Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO): Jika gugatan tidak memenuhi syarat formil (misalnya diajukan oleh pihak yang tidak punya kepentingan hukum, objek sengketa bukan KTUN, gugatan prematur atau kadaluwarsa, atau error in persona/objecto).
4. Gugatan gugur: Jika penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut (sesuai Pasal 71).

Apabila amar putusan adalah "gugatan dikabulkan", pengadilan tidak hanya menyatakan KTUN batal atau tidak sah, tetapi juga dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN (tergugat) sesuai Pasal 97 ayat (9) UU Peratun. Kewajiban ini dapat berupa :

1. Pencabutan KTUN yang disengketakan.
2. Pencabutan KTUN yang disengketakan dan menerbitkan KTUN yang baru (sebagai pengganti).
3. Penerbitan KTUN (jika gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU Peratun, yaitu mengenai permohonan fiktif negatif atau fiktif positif – di mana pejabat dianggap menolak atau mengabulkan permohonan karena melewati batas waktu respons). Kemampuan PTUN untuk memerintahkan tindakan konkret ini menunjukkan perannya sebagai instrumen efektif untuk mengoreksi tindakan administrasi pemerintahan yang keliru atau lalai, tidak hanya sebatas menyatakan status hukum suatu keputusan.

Naskah asli putusan yang telah diucapkan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim yang memutus dan Panitera/Panitera Pengganti yang turut bersidang. Penandatanganan ini harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan (Pasal 109 ayat (3) UU Peratun). Proses ini disebut minutasi.  

Untuk menjaga prinsip peradilan cepat, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 menetapkan batas waktu penyelesaian perkara TUN. Untuk pengadilan tingkat pertama (PTUN), penyelesaian perkara ditargetkan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sudah termasuk proses minutasi putusan. Untuk pengadilan tingkat banding (PTTUN), batas waktunya adalah 3 (tiga) bulan, juga termasuk minutasi. Namun, ketentuan batas waktu ini dikecualikan untuk perkara-perkara khusus yang jangka waktu penyelesaiannya sudah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya sengketa Pemilu atau sengketa penetapan lokasi).  

7. Kesimpulan dan Ringkasan Alur

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan proses hukum yang terstruktur dan melibatkan serangkaian tahapan yang jelas. Dimulai dari potensi adanya upaya administratif sebagai mekanisme penyelesaian internal pemerintah, proses berlanjut ke pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Gugatan ini kemudian melewati pemeriksaan administratif di kepaniteraan dan proses dismissal oleh Ketua PTUN untuk menyaring kelayakan perkara. Jika lolos, perkara memasuki tahap pemeriksaan persiapan di mana hakim aktif membantu menyempurnakan gugatan.

Tahap inti adalah pemeriksaan pokok perkara di persidangan yang meliputi jawab-menjawab (replik-duplik) dan pembuktian. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang kemudian diucapkan dalam sidang terbuka.

Terhadap putusan PTUN, terbuka upaya hukum banding ke PTTUN dan kasasi ke Mahkamah Agung, serta upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Akhirnya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, dan UU menyediakan mekanisme eksekusi paksa jika terjadi ketidakpatuhan dari pihak tergugat.

Pemahaman yang baik mengenai seluruh tahapan ini, termasuk syarat-syarat formil, peran aktif hakim (terutama dalam pemeriksaan persiapan), batas waktu pengajuan gugatan dan upaya hukum, serta mekanisme pembuktian dan eksekusi, sangat krusial bagi para pencari keadilan. Kepatuhan terhadap prosedur dan tenggang waktu menjadi kunci agar hak hukum tidak hilang. Perpaduan antara asas adversarial dan inkuisitorial dalam hukum acara PTUN bertujuan untuk mencapai keadilan materiil dalam sengketa yang melibatkan tindakan administrasi negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas dan mudah dipahami, berikut adalah tabel ringkasan alur utama penyelesaian sengketa di PTUN:

Tahap Proses	Aktivitas Kunci	Dasar Hukum Utama (Contoh)	Potensi Hasil / Tindak Lanjut
Pra-Litigasi	Upaya Administratif (Keberatan/Banding Administratif) jika diatur	UU AP, Peraturan Dasar KTUN	Sengketa selesai / Koreksi KTUN / Menjadi syarat gugatan ke PTUN/PTTUN
Pengajuan Gugatan	Pendaftaran (Manual/e-Court), Pembayaran Biaya, Pemeriksaan Administratif oleh Panitera	Pasal 53, 54, 55, 56 UU Peratun	Gugatan diterima & diregister / Dikembalikan untuk dilengkapi
Dismissal Process	Pemeriksaan oleh Ketua PTUN (Rapat Permusyawaratan)	Pasal 62 UU Peratun	Gugatan lolos / Gugatan tidak diterima (dapat diajukan Perlawanan)
Pemeriksaan Persiapan	Hakim beri nasihat, Penggugat perbaiki gugatan (30 hari), Klarifikasi dari Tergugat	Pasal 63 UU Peratun	Gugatan lengkap & siap sidang / Gugatan tidak diterima (tanpa upaya hukum, bisa gugat baru)
Pemeriksaan Pokok Perkara	Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian (Saksi, Ahli, Surat, dll.)	Pasal 74, 75, 100 UU Peratun	Terungkapnya fakta hukum dan dasar sengketa
Akhir Persidangan	Penyampaian Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah Hakim, Pembacaan Putusan (sidang terbuka)	Pasal 97, 108, 109 UU Peratun	Putusan (Gugatan Ditolak / Dikabulkan / Tidak Diterima / Gugur)
Pasca-Putusan	Pengajuan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK), Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan	Pasal 116, 122, 131 UU Peratun, UU MA	Putusan dikuatkan/diubah/dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi / Putusan dilaksanakan (sukarela/paksa) / KTUN kehilangan kekuatan hukum