State of the Art, Research Gap, dan Novelty dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Pendahuluan

Pemahaman mendalam mengenai konsep State of the Art (SOTA), Research Gap (Kesenjangan Penelitian), dan Novelty (Kebaruan) merupakan pilar fundamental dalam menghasilkan penelitian hukum yuridis normatif yang berkualitas tinggi, relevan, dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja logis yang memandu peneliti dari tahap pemetaan pengetahuan hingga penemuan kontribusi orisinal. Tanpa pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap konsep-konsep ini, sebuah penelitian hukum berisiko menjadi sekadar pengulangan dari karya-karya sebelumnya, kurang memiliki dampak akademis maupun praktis, atau bahkan dianggap tidak layak untuk dilakukan. Kegagalan dalam menunjukkan SOTA, mengidentifikasi research gap yang jelas, atau menghadirkan novelty yang meyakinkan seringkali menjadi penyebab utama ditolaknya proposal penelitian atau artikel ilmiah.  

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai secara sistematis definisi, karakteristik, cara identifikasi, dan manifestasi dari SOTA, Research Gap, dan Novelty secara spesifik dalam konteks metodologi penelitian hukum yuridis normatif di Indonesia. Fokus pada konteks Indonesia menjadi penting mengingat karakteristik sistem hukum dan tradisi penelitian hukum yang berkembang di negara ini. Dengan mensintesis informasi dari berbagai sumber akademis dan praktis, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan operasional bagi para mahasiswa hukum, peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum yang hendak melakukan atau mengevaluasi penelitian hukum yuridis normatif. Ruang lingkup pembahasan akan mencakup definisi dan karakteristik penelitian hukum yuridis normatif itu sendiri, diikuti dengan pembahasan mendalam mengenai SOTA, Research Gap, dan Novelty, serta sintesis keterkaitan antara ketiganya, sebagaimana diamanatkan dalam permintaan pengguna.

I. Memahami Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hukum di Indonesia. Memahami definisi, esensi, dan karakteristiknya adalah langkah awal yang krusial sebelum membahas konsep SOTA, research gap, dan novelty dalam kerangka metodologi ini.

A. Definisi dan Esensi

Secara mendasar, penelitian hukum yuridis normatif didefinisikan sebagai metode penelitian hukum kepustakaan (library research). Fokus utamanya adalah melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata. Penelitian jenis ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum perpustakaan. Esensinya terletak pada pengkajian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dalam pendekatan ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Pandangan ini seringkali merupakan konsekuensi dari pemahaman bahwa hukum adalah sebuah lembaga yang otonom, terpisah dari pengaruh sosial eksternal.  

Tujuan utama dari penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga dapat bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum konkret, seperti adanya kekosongan hukum (normative vacuum) atau konflik antar norma hukum (normative conflict).  

B. Karakteristik Khas

Penelitian hukum yuridis normatif memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari pendekatan penelitian hukum lainnya, terutama penelitian hukum empiris atau sosiologis.

1. Sumber Data: Karakteristik paling menonjol adalah ketergantungannya pada data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:  
• Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Ini mencakup peraturan perundang-undangan dalam hierarkinya (mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan di bawahnya), putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), dan traktat atau perjanjian internasional. Sumber primer ini menjadi fokus utama analisis.  
• Bahan Hukum Sekunder: Memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum terkemuka (doktrin), hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU), dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan sekunder membantu peneliti memahami konteks dan interpretasi bahan primer.  
• Bahan Hukum Tersier: Memberikan petunjuk atau informasi pelengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks artikel hukum, bibliografi, dan sumber informasi dari internet yang relevan. Sumber ini berfungsi sebagai alat bantu penelusuran.  
2. Metode Pendekatan: Beberapa pendekatan lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif:
• Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini merupakan ciri khas utama dan dianggap mutlak dalam kajian doktrinal. Peneliti menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Fokusnya adalah pada norma hukum tertulis itu sendiri.  
• Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk menganalisis dan membangun argumentasi berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini sering digunakan ketika berangkat dari adanya kekosongan norma atau untuk memberikan landasan filosofis terhadap suatu isu.  
• Pendekatan Kasus (Case Approach): Melibatkan telaah terhadap kasus-kasus hukum, terutama putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan atau untuk menemukan hukum (rechtsvinding) dalam kasus konkret. Pendekatan ini penting untuk melihat interpretasi hakim terhadap hukum.  
• Pendekatan Lain: Pendekatan Sejarah (Historical Approach) untuk menelusuri perkembangan suatu aturan atau lembaga hukum, dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) untuk membandingkan sistem hukum atau aturan hukum di negara lain, juga sering digunakan untuk memperkaya analisis.  
3. Sifat Penelitian: Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya ia berfokus pada apa yang seharusnya (das Sollen) menurut norma hukum yang berlaku. Selain itu, seringkali juga bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti menggambarkan aturan atau fenomena hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma dan teori hukum yang ada.  
4. Metode Analisis: Analisis data dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode kualitatif , di mana data dijelaskan melalui argumentasi dan interpretasi, bukan angka. Logika berpikir yang dominan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari premis-premis umum (norma hukum). Teknik analisis utama meliputi interpretasi hukum (penafsiran), seperti interpretasi gramatikal (berdasarkan tata bahasa), sistematis (menghubungkan antar pasal/aturan), historis (melihat sejarah pembentukan), teleologis/sosiologis (melihat tujuan), dan komparatif. Selain interpretasi, konstruksi hukum (seperti argumentum per analogiam, argumentum a contrario) juga dapat digunakan. Landasan analisisnya secara hierarkis adalah Norma Hukum Positif, diikuti Yurisprudensi, dan kemudian Doktrin.  
5. Objek Kajian: Ruang lingkup penelitian hukum normatif dapat mencakup berbagai aspek internal sistem hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (baik vertikal maupun horizontal), perbandingan hukum, sejarah hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret (in concreto), dan inventarisasi hukum positif.  

C. Implikasi Karakteristik Penelitian Hukum Normatif

Karakteristik-karakteristik yang telah diuraikan membawa beberapa implikasi penting dalam memahami praktik penelitian hukum normatif di Indonesia.

Pertama, terlihat jelas adanya dominasi pendekatan formalistik dalam tradisi penelitian hukum normatif di Indonesia. Penekanan yang kuat pada sumber data sekunder (terutama peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), konseptualisasi hukum sebagai law in books,  prioritas pada pendekatan perundang-undangan, serta penggunaan logika deduktif secara kolektif menunjukkan fokus utama pada analisis internal sistem hukum. Penelitian ini cenderung memandang hukum sebagai entitas otonom dan menganalisis konsistensi logis serta validitas norma-norma di dalamnya, yang merupakan ciri khas dari positivisme hukum dan formalisme hukum. Meskipun tidak selalu eksplisit, pendekatan ini terkadang dikritik karena potensinya mengabaikan interaksi kompleks antara hukum dan konteks sosial, politik, serta ekonomi di mana hukum itu beroperasi.  

Kedua, fokus pada analisis internal sistem hukum (law in books) secara inheren mengarahkan jenis research gap dan novelty yang dicari. Ketika objek utama kajian adalah norma tertulis, asas hukum, dan doktrin , maka 'masalah' atau 'kesenjangan' (gap) yang paling alami untuk diidentifikasi adalah persoalan-persoalan internal dalam sistem norma itu sendiri. Ini bisa berupa adanya kekosongan hukum (area yang belum diatur), konflik antar norma (pertentangan aturan), atau ambiguitas norma (ketidakjelasan makna). Konsekuensinya, 'kebaruan' (novelty) yang dihasilkan pun cenderung bersifat interpretatif (penafsiran baru terhadap norma), konseptual (pengembangan atau kritik terhadap doktrin), komparatif (perbandingan dengan sistem lain), atau konstruktif (usulan norma baru untuk mengisi kekosongan). Kebaruan lebih sering muncul dari cara baru dalam memahami, menafsirkan, atau menyusun ulang elemen-elemen yang sudah ada dalam sistem hukum, daripada penemuan fakta empiris baru.  

Ketiga, meskipun dominan dan memiliki metodologi yang mapan, terdapat pengakuan bahwa pendekatan normatif murni memiliki potensi keterbatasan dan membuka peluang evolusi. Kompleksitas isu-isu hukum dalam masyarakat modern, yang seringkali bersifat multidimensional dan tumpang tindih dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, terkadang sulit dipetakan secara memadai hanya dengan menggunakan kacamata normatif murni. Ketidakpuasan terhadap keterbatasan ini, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa literatur , mulai mendorong tumbuhnya minat terhadap pendekatan penelitian hukum yang lebih interdisipliner atau multidisipliner di kalangan sarjana hukum Indonesia. Ini menandakan adanya kesadaran akan perlunya melengkapi analisis normatif dengan perspektif dari ilmu-ilmu sosial lain untuk mendapatkan pemahaman hukum yang lebih holistik dan kontekstual, meskipun pendekatan normatif tetap menjadi fondasi penting dalam ilmu hukum.  

II. State of the Art: Memetakan Pengetahuan Terkini dalam Hukum Normatif

Setelah memahami kerangka dasar penelitian hukum yuridis normatif, langkah selanjutnya adalah memahami konsep State of the Art (SOTA). SOTA berfungsi sebagai peta yang menunjukkan posisi pengetahuan terkini dalam suatu bidang kajian hukum.

A. Definisi Konseptual SOTA

Secara umum, State of the Art merujuk pada tingkat perkembangan tertinggi yang telah dicapai dalam suatu bidang—baik itu perangkat, teknik, maupun bidang ilmiah—pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup semua penemuan, teori, metode, dan praktik terbaru yang relevan dengan topik penelitian atau disiplin ilmu tertentu. Istilah ini berasal dari awal abad ke-20 dalam konteks teknik, di mana 'art' merujuk pada technics atau keahlian teknis.  

Dalam konteks penelitian ilmiah, SOTA secara spesifik merujuk pada pemahaman peneliti mengenai apa yang sudah diketahui tentang suatu topik penelitian. Pemahaman ini dibangun terutama melalui tinjauan literatur (literature review) yang komprehensif. SOTA dapat diartikan sebagai rancangan penelitian yang terperinci dan menunjukkan keunikan atau posisi penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian, SOTA menjadi landasan atau dasar pijakan bagi sebuah penelitian baru.  

B. Identifikasi SOTA dalam Penelitian Hukum Normatif

Mengidentifikasi SOTA dalam penelitian hukum normatif adalah proses krusial yang bergantung sepenuhnya pada studi kepustakaan atau tinjauan literatur yang cermat dan mendalam. Ini bukan sekadar daftar pustaka, melainkan sebuah analisis kritis terhadap perkembangan pengetahuan hukum terkait isu yang diteliti.  

Sumber-sumber utama yang perlu ditelaah untuk membangun SOTA dalam penelitian hukum normatif meliputi:

• Peraturan Perundang-undangan Terkini: Mencakup undang-undang terbaru, peraturan pelaksana, amandemen, dan peraturan daerah yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus memastikan menggunakan versi peraturan yang paling mutakhir.
• Putusan Pengadilan Terbaru (Yurisprudensi): Terutama putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang membentuk atau mengubah interpretasi hukum terhadap suatu norma atau isu. Putusan ini menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dan ditafsirkan oleh lembaga yudikatif.  
• Doktrin Hukum Mutakhir: Merujuk pada pandangan, teori, dan analisis dari para sarjana hukum terkemuka yang dipublikasikan dalam buku-buku teks terbaru, artikel dalam jurnal hukum bereputasi (baik nasional maupun internasional ), dan makalah seminar atau konferensi. Doktrin memberikan kerangka teoretis dan konseptual untuk memahami isu hukum.  
• Hasil Penelitian Hukum Normatif Sebelumnya: Menelaah skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa atau relevan. Ini membantu peneliti memahami apa yang telah dikaji, metode apa yang digunakan, dan temuan apa yang dihasilkan oleh peneliti lain.  

Tujuan utama dari tinjauan pustaka dalam rangka membangun SOTA adalah untuk mengidentifikasi:

• Perkembangan legislasi dan yurisprudensi terbaru.
• Teori-teori hukum atau doktrin yang dominan dan relevan.
• Interpretasi hukum yang berlaku saat ini.
• Perdebatan atau diskursus akademis yang sedang berlangsung terkait isu hukum.
• Posisi hukum (legal standing) saat ini mengenai permasalahan yang diteliti.  

Dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukannya tidak bersifat duplikatif, menghindari plagiarisme ide, dan tidak redundan.  

C. Fungsi SOTA dalam Penelitian Hukum Normatif

Membangun SOTA yang solid memiliki beberapa fungsi penting dalam alur penelitian hukum normatif:

• Menyajikan Perkembangan Terkini: SOTA memberikan gambaran kepada pembaca (dan peneliti itu sendiri) mengenai kemajuan terbaru dalam bidang hukum yang dikaji.  
• Menjadi Dasar Perumusan Masalah: Pemetaan pengetahuan terkini (SOTA) adalah fondasi esensial untuk dapat mengidentifikasi adanya celah atau masalah (research gap) yang perlu diteliti lebih lanjut.  
• Memposisikan Penelitian: SOTA membantu peneliti menempatkan penelitiannya secara tepat dalam konstelasi pengetahuan hukum yang lebih luas, menunjukkan bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan karya-karya sebelumnya.  
• Menunjukkan Penguasaan Bidang Kajian: Kemampuan menyajikan SOTA yang komprehensif dan kritis menunjukkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap bidang hukum yang ditekuninya.  
• Membangun Argumentasi Urgensi dan Kebaruan: Dengan menunjukkan apa yang sudah ada (SOTA) dan apa yang masih kurang atau belum terjawab (gap), peneliti dapat membangun argumentasi yang kuat mengenai mengapa penelitiannya penting dan apa kontribusi baru (novelty) yang ditawarkannya.  

D. Implikasi Pemahaman SOTA dalam Konteks Hukum Normatif

Pemahaman tentang SOTA dalam penelitian hukum normatif membawa beberapa implikasi yang perlu diperhatikan.

Pertama, SOTA dalam hukum normatif bersifat dinamis, namun memiliki ritme perubahan yang khas. Berbeda dengan bidang ilmu eksperimental di mana penemuan baru dapat mengubah SOTA secara drastis dalam waktu singkat, SOTA dalam hukum normatif lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan dalam sumber hukum primernya: legislasi (undang-undang baru atau amandemen) dan putusan pengadilan penting (terutama yang menciptakan yurisprudensi baru atau mengubah interpretasi konstitusional). Proses legislasi dan pembentukan yurisprudensi seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siklus publikasi ilmiah di bidang lain. Meskipun demikian, SOTA hukum tetap dinamis karena doktrin hukum terus berkembang melalui publikasi akademis dan diskursus para ahli. Oleh karena itu, meskipun ritmenya mungkin berbeda, pembaruan SOTA melalui tinjauan literatur secara berkala tetap menjadi keharusan bagi peneliti hukum untuk memastikan relevansi dan akurasi analisisnya.  

Kedua, menetapkan SOTA dalam hukum normatif membutuhkan kedalaman analisis historis dan doktrinal, tidak sekadar inventarisasi aturan terbaru. Sekadar mengutip pasal undang-undang atau putusan pengadilan termutakhir tidaklah cukup untuk membangun SOTA yang bermakna. Penelitian hukum normatif yang baik melibatkan pemahaman tentang sejarah perkembangan norma atau lembaga hukum tersebut (menggunakan pendekatan historis ) dan evolusi pemikiran doktrinal yang melatarbelakanginya. Mengapa suatu aturan hukum dibuat? Bagaimana konsep hukum tersebut dipahami oleh para ahli dari waktu ke waktu? Bagaimana interpretasinya berubah dalam yurisprudensi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memberikan konteks yang kaya dan pemahaman yang mendalam, yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi research gap yang signifikan dan merumuskan novelty yang berbobot. Tanpa kedalaman historis dan doktrinal, pemetaan SOTA akan cenderung dangkal.  

III. Research Gap: Menemukan Celah dalam Bangunan Hukum Normatif

Setelah memetakan SOTA, langkah logis berikutnya dalam penelitian adalah mengidentifikasi Research Gap atau kesenjangan penelitian. Research gap inilah yang menjadi justifikasi atau alasan mengapa sebuah penelitian baru perlu dilakukan.

A. Definisi dan Fungsi Research Gap

Secara umum, research gap dapat didefinisikan sebagai celah kosong, inkonsistensi, kekurangan, area yang belum terjawab, atau pertanyaan yang belum terpecahkan dalam literatur atau pengetahuan yang ada pada suatu bidang. Ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan atau kesenjangan, baik antara hasil penelitian sebelumnya, antara teori dengan praktik, maupun antara kondisi ideal yang diharapkan (das Sollen) dengan kenyataan yang terjadi (das Sein). Dalam konteks penelitian hukum normatif, fokus utama seringkali pada kesenjangan internal dalam sistem hukum itu sendiri, seperti antara norma yang satu dengan yang lain, atau antara norma dengan asas hukum yang melandasinya.  

Fungsi utama dari research gap adalah menjadi titik tolak atau justifikasi fundamental dilakukannya sebuah penelitian baru. Dengan mengidentifikasi gap, peneliti menunjukkan bahwa ada 'ruang kosong' dalam pengetahuan atau penyelesaian masalah hukum yang perlu diisi. Gap ini kemudian mengarahkan peneliti pada area spesifik di mana kontribusi orisinal (novelty) dapat dibuat. Menemukan dan merumuskan research gap secara eksplisit juga penting untuk mencegah penelitian yang bersifat redundan atau sekadar mengulang apa yang sudah diketahui atau diteliti sebelumnya.  

B. Teknik Identifikasi Kesenjangan dalam Penelitian Hukum Normatif

Identifikasi research gap dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui beberapa teknik analisis, yang sebagian besar berfokus pada analisis internal sistem hukum (das Sollen vs. das Sollen) atau analisis teoritis/doktrinal:

1. Analisis Internal Sistem Hukum (Das Sollen vs. Das Sollen):
• Mengidentifikasi Kekosongan Norma (Normative Vacuum): Teknik ini melibatkan pencarian terhadap situasi, perbuatan, atau hubungan hukum yang relevan secara sosial atau faktual, namun belum diatur secara eksplisit atau memadai oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekosongan ini sering muncul akibat perkembangan teknologi, sosial, atau ekonomi yang lebih cepat daripada adaptasi hukum. Contohnya adalah munculnya isu hukum terkait kecerdasan buatan (AI) atau transaksi aset kripto yang mungkin belum sepenuhnya tercakup oleh legislasi yang ada.  
• Menemukan Konflik Norma (Normative Conflict/Antinomy): Teknik ini fokus pada identifikasi adanya pertentangan antara dua atau lebih aturan hukum yang mengatur objek atau isu yang sama. Konflik bisa bersifat vertikal (misalnya, Peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang) atau horizontal (misalnya, dua Undang-Undang yang setingkat mengatur hal yang sama secara berbeda). Peneliti kemudian dapat menganalisis konflik ini menggunakan asas-asas penyelesaian konflik norma (seperti lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori).  
• Mendeteksi Ambiguitas Norma (Normative Ambiguity/Vagueness): Teknik ini bertujuan menemukan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang redaksinya tidak jelas, kabur, multitafsir, atau menggunakan konsep terbuka (open norm) yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ambiguitas ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya dan menjadi celah penelitian untuk menawarkan interpretasi yang lebih jelas atau konsisten. Contoh klasik adalah makna frasa seperti "kepentingan umum", "ketertiban umum", atau "itikad baik".  
2. Analisis Kesenjangan Implementasi (Implikasi Normatif): Meskipun berakar pada perbandingan antara aturan (das Sollen) dan praktik (das Sein) , yang cenderung empiris , kesenjangan implementasi dapat memicu penelitian normatif. Pertanyaannya bergeser dari apa yang terjadi di lapangan menjadi mengapa aturan tersebut tidak efektif dari sudut pandang norma itu sendiri. Apakah formulasi normanya lemah? Apakah sanksinya tidak memadai? Apakah aturan tersebut bertentangan dengan asas hukum lain atau nilai-nilai dalam masyarakat sehingga sulit ditegakkan? Analisis normatif dapat mengkaji kelemahan internal aturan yang menyebabkan kesenjangan implementasi.  
3. Analisis Kesenjangan Teoritis/Doktrinal (Theoretical/Doctrinal Gap): Fokus pada teori atau doktrin hukum yang ada. Peneliti mencari adanya kekurangan dalam teori yang ada untuk menjelaskan fenomena hukum baru, inkonsistensi antar teori atau doktrin, perdebatan akademis yang belum terselesaikan, atau area di mana teori yang ada belum pernah diterapkan atau diuji dalam konteks hukum tertentu.  
4. Analisis Kesenjangan Pengetahuan (Knowledge Gap): Mengidentifikasi area atau topik hukum tertentu yang secara umum masih kurang mendapat perhatian penelitian dari perspektif normatif. Ini bisa berupa bidang hukum yang relatif baru, hukum adat yang jarang dikaji secara sistematis, atau aspek-aspek spesifik dari suatu regulasi yang belum pernah dianalisis secara mendalam.  
5. Analisis Kesenjangan Komparatif: Menemukan bahwa pendekatan, solusi, atau pengaturan hukum yang diterapkan di negara lain untuk mengatasi masalah hukum yang serupa belum pernah dikaji relevansinya, potensi adopsinya, atau perbandingannya dengan konteks hukum Indonesia. Ini membuka celah untuk melakukan studi perbandingan hukum yang dapat memberikan wawasan baru bagi sistem hukum nasional.    

C. Implikasi Identifikasi Research Gap

Proses identifikasi research gap dalam penelitian hukum normatif memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, fokus utama cenderung pada gap internal sistem hukum. Sejalan dengan karakteristik metodologinya yang berpusat pada law in books, identifikasi gap dalam penelitian hukum normatif murni secara alami akan lebih banyak tertuju pada isu-isu internal sistem hukum itu sendiri, yaitu kekosongan, konflik, dan ambiguitas norma. Ini merupakan konsekuensi logis dari penggunaan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin sebagai objek analisis utama. Kesenjangan antara aturan dan praktik (das Sollen vs das Sein) memang bisa menjadi pemicu, namun analisis normatifnya akan berkutat pada kelemahan internal aturan tersebut, bukan pada faktor-faktor sosial penyebab kesenjangan itu sendiri.  

Kedua, penemuan gap yang valid sangat bergantung pada pemetaan SOTA yang akurat. Kemampuan peneliti untuk mengklaim adanya 'celah' atau 'kekurangan' dalam hukum atau pengetahuan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ia telah memahami kondisi pengetahuan terkini (SOTA). Tanpa pemetaan SOTA yang komprehensif dan kritis, identifikasi gap bisa jadi keliru, tidak signifikan, atau bahkan ternyata sudah pernah diteliti oleh orang lain. Oleh karena itu, kualitas tinjauan literatur menjadi penentu utama kualitas identifikasi research gap.  

Ketiga, research gap berfungsi sebagai jembatan logis yang vital antara SOTA dan Novelty. Alur pikir penelitian yang ideal bergerak dari pemetaan kondisi saat ini (SOTA), kemudian menemukan masalah atau kekurangan dalam kondisi tersebut (Gap), dan akhirnya menawarkan solusi atau kontribusi baru untuk mengatasi masalah tersebut (Novelty). Gap adalah justifikasi mengapa novelty diperlukan; novelty adalah respons terhadap gap yang ditemukan berdasarkan analisis SOTA. Tanpa gap yang jelas, novelty yang ditawarkan akan kehilangan konteks dan urgensinya.  

IV. Novelty: Menghadirkan Kebaruan dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Setelah SOTA dipetakan dan research gap diidentifikasi, tujuan akhir dari penelitian ilmiah, termasuk penelitian hukum yuridis normatif, adalah untuk menghasilkan Novelty atau kebaruan. Novelty inilah yang menjadi kontribusi orisinal peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

A. Definisi dan Urgensi Novelty

Novelty secara harfiah berarti kebaruan. Dalam konteks penelitian, novelty merujuk pada unsur keunikan, orisinalitas, atau aspek baru yang membedakan sebuah penelitian dari karya-karya atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kebaruan ini tidak selalu berarti penemuan sesuatu yang sama sekali belum pernah ada, tetapi bisa juga berupa ide baru, metode analisis yang berbeda, pendekatan yang inovatif, interpretasi baru terhadap data atau norma yang ada, atau temuan yang menantang pandangan sebelumnya. Novelty menunjukkan bahwa penelitian tersebut membawa sesuatu yang belum pernah dijelajahi, dipahami sepenuhnya, atau disajikan dengan cara demikian sebelumnya.  

Urgensi novelty dalam penelitian sangatlah tinggi. Novelty merupakan salah satu kriteria utama dalam menilai kualitas, nilai, dan relevansi sebuah penelitian ilmiah. Penelitian yang memiliki elemen novelty yang kuat dianggap berpotensi untuk:  

• Memajukan batas-batas pengetahuan dalam bidang hukum.  
• Mencegah stagnasi keilmuan dan memastikan ilmu hukum terus berkembang.  
• Memberikan kontribusi orisinal yang memperkaya khazanah ilmu hukum.  
• Memperkuat keandalan pengetahuan baru yang dihasilkan.  
• Menjadi syarat penting untuk publikasi di jurnal ilmiah bereputasi atau untuk memperoleh pendanaan riset dari lembaga donor.  

Sebaliknya, penelitian yang tidak memiliki novelty atau kebaruan yang jelas berisiko dianggap tidak memberikan nilai tambah yang signifikan dan bahkan bisa dianggap sia-sia.  

B. Wujud Novelty dalam Kajian Normatif

Dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif yang fokus pada analisis bahan hukum, novelty dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain:

• Interpretasi Baru terhadap Norma: Menawarkan penafsiran (interpretasi) yang baru, lebih mendalam, atau berbeda terhadap makna suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, atau bahkan konsep hukum yang sudah ada. Kebaruan ini muncul dari penggunaan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif) secara kreatif dan argumentatif, yang menghasilkan pemahaman baru terhadap teks hukum. Ini bisa berupa penafsiran ulang terhadap suatu ketentuan berdasarkan perkembangan konteks sosial atau teknologi.  
• Pengembangan Konsep Hukum Baru: Merumuskan atau mengusulkan konsep hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum, atau memodifikasi dan mengembangkan konsep hukum yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer. Ini biasanya didasarkan pada analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, teori hukum, atau kebutuhan praktis yang muncul. Contohnya adalah pengembangan konsep hukum untuk mengatur fenomena baru seperti smart contracts atau algorithmic decision-making.  
• Kritik terhadap Doktrin atau Yurisprudensi: Melakukan analisis kritis yang tajam terhadap doktrin hukum yang sudah mapan (pandangan sarjana dominan) atau terhadap putusan pengadilan (yurisprudensi) yang dianggap keliru, tidak konsisten, tidak adil, atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kebaruannya terletak pada argumentasi kritis yang dibangun dan tawaran alternatif pemikiran atau solusi yang lebih baik.  
• Solusi Hukum Baru untuk Mengisi Kekosongan: Mengusulkan rumusan norma hukum baru, baik berupa pasal dalam undang-undang maupun prinsip hukum, untuk mengatasi kekosongan hukum (normative vacuum) yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kebaruannya terletak pada solusi konkret yang ditawarkan beserta argumentasi yuridis yang mendukungnya.  
• Sistematisasi Hukum yang Baru: Menyusun ulang atau mengkategorikan suatu bidang hukum atau seperangkat aturan hukum dengan cara baru yang dianggap lebih logis, koheren, komprehensif, atau memudahkan pemahaman. Ini bisa melibatkan pengelompokan ulang materi hukum atau pembuatan kerangka analisis baru.  
• Pendekatan Komparatif Inovatif: Menggunakan metode perbandingan hukum tidak hanya untuk mendeskripsikan perbedaan dan persamaan antar sistem hukum, tetapi juga untuk secara inovatif memberikan wawasan baru bagi hukum nasional, mengkritik kelemahan hukum nasional berdasarkan praktik di negara lain, atau mengusulkan adopsi/adaptasi solusi hukum asing yang relevan dan sesuai dengan konteks Indonesia. Kebaruannya terletak pada pemilihan objek perbandingan yang tepat, kedalaman analisis, dan relevansi kesimpulan bagi hukum Indonesia.  
• Aplikasi Teori Hukum pada Konteks Baru: Menerapkan suatu grand theory atau middle-range theory hukum yang sudah ada pada bidang hukum spesifik, kasus konkret, atau fenomena hukum baru yang sebelumnya belum pernah dikaji menggunakan lensa teori tersebut. Kebaruannya terletak pada kemampuan menunjukkan relevansi dan daya eksplanasi teori tersebut dalam konteks yang baru.  

C. Contoh Ilustratif Novelty dalam Konteks Hukum Indonesia

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut beberapa contoh ilustratif potensi novelty dalam penelitian hukum yuridis normatif di Indonesia:

• Contoh 1 (Interpretasi Baru): Melakukan analisis yuridis terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapuskan frasa "dapat" dalam unsur kerugian negara. Novelty-nya bisa berupa penawaran interpretasi baru mengenai bagaimana unsur "kerugian negara yang nyata" harus dibuktikan dalam praktik peradilan pidana korupsi setelah putusan MK tersebut.
• Contoh 2 (Konsep Baru): Mengembangkan konsep hukum "tanggung jawab perdata penyelenggara sistem elektronik (platform provider)" dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menganalisis UU ITE, KUH Perdata (Perikatan dan Perbuatan Melawan Hukum), serta UU Perlindungan Konsumen, penelitian dapat merumuskan kriteria dan batasan tanggung jawab platform e-commerce atau media sosial atas kerugian yang dialami penggunanya, sebuah area yang masih berkembang.  
• Contoh 3 (Kritik Doktrin/Yurisprudensi): Mengkritik penerapan doktrin pembuktian konvensional dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang seringkali menyulitkan korban. Novelty-nya dapat berupa argumentasi yuridis untuk menerapkan standar pembuktian yang lebih berperspektif korban (misalnya, penguatan nilai keterangan korban dan saksi anak) berdasarkan analisis terhadap UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan prinsip hukum internasional.  
• Contoh 4 (Solusi Kekosongan): Menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan mengidentifikasi potensi kekosongan hukum terkait penggunaan data pribadi oleh sistem Kecerdasan Buatan (AI). Novelty-nya adalah mengusulkan rumusan norma atau prinsip hukum tambahan (misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Lembaga Otoritas PDP) untuk mengatur transparansi algoritma, akuntabilitas pengambilan keputusan oleh AI, dan hak individu terkait data pribadi dalam konteks AI.  
• Contoh 5 (Komparatif Inovatif): Menganalisis secara mendalam penerapan prinsip kebaruan (novelty) dalam sengketa desain industri antara Apple Inc. vs. Samsung Electronics Co. Ltd. di Amerika Serikat dan membandingkannya dengan ketidakjelasan pengaturan serta praktik peradilan di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Novelty-nya terletak pada identifikasi standar penilaian kebaruan yang lebih objektif (misalnya, tes ordinary observer atau significantly different) dan memberikan rekomendasi konkret untuk amandemen UU Desain Industri Indonesia guna memberikan kepastian hukum. Contoh lain adalah melakukan analisis perbandingan mendalam antara sistem hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum waris perdata (KUH Perdata) untuk mengidentifikasi potensi harmonisasi atau solusi atas konflik kewenangan peradilan.  
• Contoh 6 (Efektivitas Regulasi - Analisis Normatif): Melakukan analisis yuridis terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Novelty-nya bisa berupa evaluasi normatif terhadap kekuatan sanksi, kejelasan prosedur pemblokiran, mekanisme perlindungan data pengguna, dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum administrasi negara dan hak asasi manusia, untuk menilai efektivitas potensial peraturan tersebut dari sudut pandang desain normanya, bukan implementasi faktualnya.  

D. Implikasi Pencapaian Novelty dalam Hukum Normatif

Pencapaian novelty dalam penelitian hukum normatif membawa implikasi yang signifikan.

Pertama, kebaruan normatif berakar pada analisis kritis dan kreatif terhadap bahan hukum. Novelty dalam bidang ini bukanlah sekadar melaporkan isi peraturan atau meringkas putusan pengadilan. Ia adalah produk dari kemampuan intelektual peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam, kritis, dan seringkali kreatif terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Ini melibatkan penguasaan teknik interpretasi hukum, kemampuan membangun argumentasi yuridis yang logis dan koheren, serta kapasitas untuk melakukan sintesis dari berbagai sumber hukum dan doktrin. Bentuk-bentuk novelty seperti interpretasi baru, kritik doktrin, atau pengembangan konsep baru, semuanya menuntut proses berpikir analitis dan evaluatif tingkat tinggi, bukan sekadar deskripsi pasif.  

Kedua, validitas novelty ditentukan oleh kekuatan argumentasi yuridisnya. Klaim kebaruan dalam penelitian hukum normatif harus selalu didukung dan dibuktikan melalui argumentasi yuridis yang kokoh, logis, dan berbasis pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang diakui dalam disiplin ilmu hukum. Kebaruan tidak dapat berdiri sendiri hanya sebagai sebuah ide; ia harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kerangka sistem hukum dan metodologi hukum normatif. Argumentasi yang merujuk kembali pada pasal-pasal relevan, putusan pengadilan sebelumnya, asas hukum, dan doktrin yang mapan akan memberikan bobot dan kredibilitas pada klaim novelty tersebut di mata komunitas ilmiah hukum. Tanpa landasan argumentasi yuridis yang kuat, sebuah ide 'baru' mungkin hanya akan dianggap sebagai opini atau spekulasi belaka.  

Ketiga, meskipun seringkali bersifat teoritis atau doktrinal, novelty dalam penelitian hukum normatif memiliki potensi dampak praktis yang signifikan. Hasil penelitian normatif yang menawarkan interpretasi baru, kritik yang membangun terhadap yurisprudensi, atau usulan solusi hukum yang inovatif dapat diadopsi atau setidaknya mempengaruhi cara berpikir para pembuat kebijakan (legislator), penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), advokat, dan masyarakat hukum pada umumnya. Jika novelty tersebut berhasil meyakinkan dan dianggap relevan, ia dapat berkontribusi pada perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan, evolusi yurisprudensi, atau perbaikan praktik hukum di lapangan. Contoh analisis normatif terhadap ambiguitas prinsip kebaruan dalam UU Desain Industri yang berujung pada rekomendasi amandemen UU menunjukkan potensi hubungan antara kajian normatif dan perubahan hukum positif.  

V. Sintesis: Keterkaitan Erat antara State of the Art, Research Gap, dan Novelty

Ketiga konsep kunci—State of the Art (SOTA), Research Gap, dan Novelty—tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka membentuk suatu rangkaian logis yang saling terkait erat dan menjadi tulang punggung dari proses penelitian hukum yuridis normatif yang sistematis dan berkualitas.

A. Alur Logis Penelitian Hukum Normatif

Proses penelitian hukum normatif yang ideal mengikuti alur logis sebagai berikut:

1. SOTA sebagai Titik Awal: Setiap penelitian dimulai dengan pemetaan yang cermat dan komprehensif terhadap pengetahuan hukum yang sudah ada terkait topik yang dipilih. Ini mencakup penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), doktrin hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tahap inilah yang disebut sebagai pembentukan State of the Art (SOTA). SOTA memberikan gambaran tentang apa yang sudah diketahui, teori apa yang dominan, dan bagaimana isu hukum tersebut dipahami saat ini.  
2. Identifikasi Gap dari SOTA: Berdasarkan pemetaan SOTA yang mendalam, peneliti kemudian melakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi adanya celah, masalah, inkonsistensi, ambiguitas, kekosongan, atau area yang belum terjamah dalam pengetahuan atau pengaturan hukum yang ada. Inilah tahap identifikasi Research Gap. Gap ini muncul karena analisis terhadap SOTA menunjukkan adanya kekurangan, pertanyaan yang belum terjawab, atau potensi perbaikan dalam sistem hukum atau pemahaman doktrinal.  
3. Novelty sebagai Jawaban: Setelah research gap teridentifikasi dengan jelas, tujuan utama penelitian adalah untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan suatu kontribusi yang orisinal dan baru. Inilah yang disebut sebagai Novelty. Novelty merupakan respons intelektual peneliti terhadap gap yang ditemukan, yang bertujuan untuk memberikan solusi, klarifikasi, pemahaman baru, atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan analisis yuridis normatif.  

B. Bagaimana Novelty Menjawab Kesenjangan Berdasarkan State of the Art

Keterkaitan fungsional antara ketiga elemen ini dapat diilustrasikan lebih lanjut:

• Ketika SOTA (misalnya, analisis terhadap berbagai UU dan yurisprudensi terkait kontrak elektronik) menunjukkan adanya Gap berupa ambiguitas mengenai syarat sahnya tanda tangan elektronik dalam konteks tertentu, maka Novelty penelitian dapat berupa tawaran interpretasi baru terhadap pasal-pasal relevan dalam UU ITE untuk memberikan kepastian hukum.
• Ketika SOTA (misalnya, tinjauan literatur doktrinal dan peraturan perundang-undangan) mengungkapkan adanya Gap berupa kekosongan norma hukum yang mengatur aspek hukum fintech peer-to-peer lending syariah secara spesifik, maka Novelty dapat berupa usulan konsep atau kerangka pengaturan hukum baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
• Ketika SOTA (misalnya, analisis terhadap teori-teori pemidanaan dan yurisprudensi) mengidentifikasi adanya Gap berupa inkonsistensi atau ketidaksesuaian penerapan teori tujuan pemidanaan dalam putusan-putusan kasus korupsi, maka Novelty dapat berupa kritik terhadap doktrin atau praktik yang ada dan usulan pendekatan pemidanaan yang lebih koheren.
• Ketika SOTA (misalnya, pemetaan hukum nasional mengenai perlindungan saksi) menunjukkan adanya Gap berupa kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif dibandingkan praktik di negara lain, maka Novelty dapat berupa hasil studi komparatif yang inovatif dan rekomendasi adopsi mekanisme perlindungan saksi dari sistem hukum lain yang relevan.

Dalam setiap contoh, Novelty secara langsung merespons Gap yang teridentifikasi, dan identifikasi Gap itu sendiri dimungkinkan oleh pemetaan SOTA yang cermat.

C. Implikasi Keterkaitan SOTA, Gap, dan Novelty

Pemahaman akan keterkaitan erat antara SOTA, Gap, dan Novelty membawa beberapa implikasi penting bagi peneliti hukum normatif.

Pertama, ketiga konsep ini menunjukkan interdependensi yang ketat dan tidak terpisahkan dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. SOTA menyediakan fondasi pengetahuan, Gap memberikan justifikasi dan arah penelitian, sementara Novelty merupakan kontribusi substantif yang dihasilkan. Sebuah penelitian yang kuat harus mampu menunjukkan ketiga elemen ini secara jelas dan meyakinkan. Novelty yang ditawarkan tanpa didasarkan pada pemahaman SOTA yang baik dan tanpa menjawab research gap yang jelas akan kehilangan signifikansi akademisnya. Sebaliknya, pemetaan SOTA yang luas tanpa mengarah pada identifikasi gap dan tawaran novelty hanya akan menjadi sebuah tinjauan pustaka biasa, bukan penelitian yang utuh.  

Kedua, proses penentuan SOTA, identifikasi Gap, dan perumusan Novelty seringkali bersifat iteratif, bukan linear kaku. Seorang peneliti mungkin memulai dengan sebuah ide novelty awal atau ketertarikan pada suatu topik. Namun, ketika ia mulai melakukan tinjauan literatur untuk membangun SOTA, ia mungkin menemukan bahwa ide awalnya tidak sepenuhnya baru, atau gap yang ia duga ada ternyata sudah banyak dibahas, atau justru ia menemukan gap lain yang lebih menarik dan signifikan. Temuan ini kemudian dapat mengarahkan peneliti untuk menyempurnakan, memodifikasi, atau bahkan mengubah fokus novelty dan gap penelitiannya. Proses bolak-balik antara meninjau SOTA, mengklarifikasi Gap, dan merumuskan Novelty ini bisa terjadi beberapa kali hingga tercapai keselarasan logis dan kontribusi orisinal yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas dan kemauan untuk merevisi berdasarkan temuan literatur menjadi kunci dalam proses iteratif ini.

VI. Kesimpulan

Pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat terhadap konsep State of the Art (SOTA), Research Gap, dan Novelty merupakan prasyarat esensial untuk menghasilkan penelitian hukum yuridis normatif yang berkualitas, relevan, dan berdampak di Indonesia. Ketiga konsep ini membentuk satu kesatuan logis yang tidak terpisahkan dalam alur penelitian ilmiah di bidang hukum.

• State of the Art berfungsi sebagai fondasi, yang dibangun melalui tinjauan pustaka komprehensif terhadap sumber-sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi) dan sekunder (doktrin, hasil penelitian sebelumnya). SOTA memetakan pengetahuan hukum terkini, teori dominan, interpretasi yang berlaku, dan perdebatan akademis yang relevan dengan topik penelitian.
• Research Gap adalah celah, masalah, inkonsistensi, kekosongan, atau ambiguitas yang teridentifikasi dari analisis kritis terhadap SOTA. Dalam konteks hukum normatif, gap ini seringkali berupa persoalan internal sistem hukum (kekosongan, konflik, ambiguitas norma), kesenjangan teoritis/doktrinal, atau area pengetahuan hukum yang belum terjamah. Identifikasi gap yang jelas menjadi justifikasi dilakukannya penelitian baru.
• Novelty merupakan kontribusi orisinal yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengisi research gap yang telah ditemukan. Dalam penelitian hukum normatif, novelty dapat berwujud interpretasi baru terhadap norma, pengembangan konsep hukum baru, kritik terhadap doktrin atau yurisprudensi, usulan solusi hukum untuk mengisi kekosongan, sistematisasi hukum yang inovatif, atau pendekatan komparatif yang memberikan wawasan baru. Novelty harus didukung oleh argumentasi yuridis yang kuat dan logis.

Bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi yang melakukan penelitian hukum yuridis normatif, penguasaan terhadap ketiga konsep ini menjadi sangat penting. Kemampuan untuk melakukan tinjauan pustaka yang cermat guna membangun SOTA yang akurat, mengidentifikasi research gap yang signifikan dan relevan, serta merumuskan novelty yang argumentatif dan memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu hukum merupakan kunci keberhasilan penelitian. Kualitas sebuah karya ilmiah hukum normatif pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana peneliti mampu menavigasi dan mendemonstrasikan keterkaitan erat antara SOTA, Research Gap, dan Novelty dalam penelitiannya. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam merancang dan melaksanakan penelitian hukum yang bermutu.