Tips Praktis Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian hukum yuridis normatif yang berkualitas, bagian ini menyajikan beberapa rekomendasi praktis untuk menghindari kesalahan umum serta panduan pemanfaatan sumber daya online yang relevan.

Tips Menghindari Kesalahan Umum

Peneliti, terutama pemula, perlu mewaspadai beberapa potensi kesalahan dalam melakukan penelitian hukum normatif:

1. Kerancuan Metodologis: Kesalahan paling fundamental adalah mencampuradukkan metode normatif dan empiris tanpa pemahaman yang jelas mengenai perbedaan asumsi, fokus, sumber data, dan analisisnya. Hindari mengklaim melakukan penelitian normatif murni jika analisis utama ternyata sangat bergantung pada data primer dari lapangan (wawancara, observasi). Pastikan metode yang dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian dan jenis data yang digunakan.
2. Analisis Dangkal: Penelitian normatif bukan sekadar mengumpulkan dan merangkum peraturan atau kutipan pendapat ahli. Hindari analisis yang hanya bersifat deskriptif tanpa kedalaman. Lakukan analisis yang kritis, evaluatif, interpretatif, sistematis, dan argumentatif untuk menghasilkan temuan yang bermakna.
3. Pemilihan Teori/Pendekatan yang Tidak Tepat: Pastikan kerangka teoretis dan pendekatan penelitian yang dipilih benar-benar relevan dengan permasalahan dan secara konsisten digunakan sebagai alat analisis dalam pembahasan. Hindari "menempel" teori atau pendekatan hanya sebagai formalitas tanpa aplikasi nyata.
4. Pengelolaan Bahan Hukum yang Kurang Cermat: Pengelolaan bahan hukum (inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi) yang buruk dapat menyebabkan analisis menjadi tidak terstruktur, terlewatnya hubungan penting antar norma, atau penggunaan sumber yang tidak valid/kedaluwarsa. Lakukan pengelolaan secara cermat dan sistematis sejak awal.
5. Plagiarisme: Selalu lakukan pengutipan yang benar dan jujur terhadap semua sumber yang digunakan sesuai dengan kaidah sitasi akademik yang berlaku. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika akademik yang serius.

Pemanfaatan Sumber Daya Online

Era digital menyediakan akses yang melimpah terhadap sumber daya hukum. Pemanfaatan sumber daya online secara efektif dapat sangat membantu peneliti hukum normatif:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN):
• Akses: Situs web resmi seperti jdihn.go.id atau bphn.jdihn.go.id. Dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.  
• Fungsi: Sebagai pusat data dokumen hukum nasional yang terintegrasi dan sarana pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.  
• Konten: Menyediakan akses ke berbagai jenis dokumen hukum, terutama bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat (UU, PP, Perpres, dll.) dan Daerah (Perda), Putusan/Yurisprudensi, serta bahan sekunder seperti Monografi Hukum dan Artikel Hukum.  
• Fitur Pencarian: Memiliki fitur pencarian sederhana berdasarkan kata kunci dan pencarian lanjutan (advanced search) yang memungkinkan filter berdasarkan judul, jenis dokumen, nomor peraturan, tahun terbit, dan status keberlakuan peraturan. Layanan ini dapat diakses secara gratis.  
• Strategi Pencarian: Gunakan kata kunci yang spesifik terkait topik. Manfaatkan fitur pencarian lanjutan untuk mempersempit hasil. Selalu periksa status keberlakuan peraturan yang ditemukan (misalnya, apakah sudah dicabut atau diubah).
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI:
• Akses: Situs web resmi putusan3.mahkamahagung.go.id.  
• Konten: Merupakan database putusan pengadilan terlengkap di Indonesia, mencakup putusan dari Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Militer). Berisi jutaan dokumen putusan.  
• Fitur Pencarian: Memungkinkan pencarian berdasarkan nomor perkara, kata kunci (dalam teks putusan), klasifikasi perkara (misalnya, pidana, perdata, tata usaha negara, agama, kepailitan , perjanjian , perselisihan hubungan industrial ), amar putusan (misalnya, kabul, tolak, bebas), tingkat proses (pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali), dan rentang waktu. Informasi mengenai status putusan (misalnya, Berkekuatan Hukum Tetap) seringkali tersedia.  
• Strategi Pencarian: Gunakan kombinasi kata kunci yang relevan dengan isu hukum dan fakta kasus (jika relevan). Manfaatkan filter klasifikasi perkara dan tingkat proses. Perhatikan amar putusan untuk menemukan putusan yang relevan dengan argumen yang ingin dibangun. Verifikasi status inkracht putusan jika memungkinkan.
3. Repositori Institusi dan Jurnal Online:
• Banyak universitas di Indonesia memiliki repositori digital yang menyimpan skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa, yang dapat menjadi sumber bahan hukum sekunder yang berharga.  
• Jurnal-jurnal hukum online, baik yang dikelola universitas maupun asosiasi profesi, menyediakan akses ke artikel-artikel ilmiah terbaru yang merupakan bahan hukum sekunder penting.  

Kemampuan untuk menavigasi, mencari secara efektif, mengevaluasi kredibilitas, dan memverifikasi informasi dari sumber-sumber online ini merupakan keterampilan esensial (literasi informasi hukum digital) bagi peneliti hukum normatif di era modern. Pemanfaatan sumber daya ini secara optimal akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pengumpulan bahan hukum.