Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah perencanaan penelitian tersusun matang, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan hukum. Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan penelitian hukum yuridis normatif sebagai penelitian kepustakaan. Kualitas dan kelengkapan bahan hukum yang dikumpulkan akan sangat menentukan kedalaman dan validitas analisis yang dihasilkan.

Identifikasi Sumber Bahan Hukum

Sumber data utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum itu sendiri, yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen. Bahan hukum ini secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan sifat dan kekuatan mengikatnya :  

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas dan kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer menjadi rujukan utama dalam analisis hukum positif. Contoh bahan hukum primer meliputi:  
• Peraturan Perundang-undangan: Mencakup seluruh hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta peraturan pelaksana lainnya. Pancasila juga sering disebut sebagai sumber hukum primer.  
• Putusan Pengadilan/Yurisprudensi: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dapat menjadi sumber hukum penting, khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang juga mengakui yurisprudensi.  
• Perjanjian Internasional: Traktat, konvensi, atau perjanjian internasional lain yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional.  
• Hukum Tidak Tertulis/Adat (dalam konteks tertentu): Meskipun fokus utama normatif adalah hukum tertulis, penelitian terhadap asas-asas hukum atau hukum adat yang diakui konstitusi terkadang juga dikategorikan dalam penelitian normatif, walau pengumpulan datanya bisa beririsan dengan metode empiris jika melalui observasi.  
2. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sangat penting untuk memperdalam pemahaman dan analisis. Contohnya meliputi:  
• Literatur Hukum: Buku-buku teks (textbooks), monografi hukum.  
• Publikasi Ilmiah: Jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi), makalah seminar/simposium.  
• Pendapat Para Sarjana (Doktrin): Pandangan atau analisis dari para ahli hukum terkemuka.  
• Dokumen Penunjang Peraturan: Rancangan Undang-Undang (RUU), naskah akademik, risalah rapat pembahasan UU.  
• Komentar atas Putusan: Analisis atau anotasi terhadap putusan pengadilan.  
3. Bahan Hukum Tersier: Berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya tidak dikutip sebagai sumber otoritatif utama, tetapi sangat membantu dalam penelusuran dan pemahaman awal. Contohnya:  
• Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Umum.  
• Ensiklopedia Hukum.  
• Bibliografi dan Indeks Artikel/Majalah Hukum.  
• Sumber Informasi Umum: Internet, media massa, artikel non-ilmiah (digunakan sebagai petunjuk awal atau konteks, bukan sumber hukum utama).  

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengumpulan bahan hukum. Sumber daya online seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menyediakan akses yang luas dan cepat terhadap bahan hukum primer (peraturan dan putusan). Demikian pula, repositori universitas dan portal jurnal online menjadi sumber penting untuk bahan hukum sekunder. Kemudahan akses ini menuntut peneliti hukum modern untuk memiliki literasi informasi hukum digital yang baik, termasuk kemampuan merumuskan strategi pencarian yang efektif, memfilter informasi yang relevan dari volume data yang besar, dan melakukan verifikasi terhadap status serta keabsahan dokumen hukum yang ditemukan secara online.  

Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui metode utama studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (documentary study). Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan aktif seperti membaca, menelaah secara kritis, mencatat informasi relevan, mengutip dengan benar, dan membuat ulasan atau ringkasan dari bahan-bahan pustaka yang ditemukan.  

1. Teknik Penelusuran: Untuk menemukan bahan hukum yang relevan secara efisien, peneliti dapat menggunakan beberapa teknik penelusuran:
• Metode Sistematis (Systematic Method): Penelusuran dilakukan secara terstruktur berdasarkan klasifikasi atau kategori tertentu (misalnya, menelusuri semua UU terkait topik tertentu berdasarkan tahun terbit atau subjek).  
• Metode Bola Salju (Snowball Method): Dimulai dari satu atau beberapa sumber kunci (misalnya, satu UU atau putusan penting), kemudian menelusuri sumber-sumber lain yang dirujuk atau terkait dengan sumber awal tersebut, dan seterusnya, seperti bola salju yang menggelinding.  
• Gabungan Keduanya: Seringkali kombinasi metode sistematis dan bola salju menjadi pendekatan yang paling efektif. Penelusuran dapat dilakukan baik di perpustakaan fisik maupun melalui sumber daya online seperti database hukum (JDIHN, Direktori Putusan) dan mesin pencari internet.  
2. Pengelolaan Bahan Hukum: Setelah bahan hukum terkumpul, pengelolaan yang baik menjadi sangat penting. Proses ini bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan langkah pra-analisis yang krusial yang akan mempengaruhi kualitas dan koherensi analisis selanjutnya. Pengelolaan yang sistematis meliputi:
• Inventarisasi: Membuat daftar atau catatan lengkap semua bahan hukum relevan yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan.  
• Identifikasi: Memeriksa keaslian, validitas, dan status keberlakuan setiap bahan hukum. Misalnya, memastikan apakah suatu UU masih berlaku, sudah diubah, atau dicabut; memastikan putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  
• Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) dan/atau berdasarkan topik atau sub-topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pengelompokan ini membantu menstrukturkan pemikiran.  
• Sistematisasi: Menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara logis dan sistematis sesuai dengan kerangka penelitian atau alur argumentasi yang akan dibangun. Sistematisasi yang baik akan memudahkan identifikasi hubungan antar norma, potensi konflik, atau perkembangan doktrin, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk analisis mendalam.  
3. Pencatatan: Selama proses membaca dan menelaah, penting untuk membuat catatan yang sistematis. Ini bisa dilakukan menggunakan kartu data, aplikasi manajemen referensi digital, atau metode lain yang memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengorganisir kutipan, ide, dan referensi untuk digunakan dalam penulisan dan analisis.
4. Klarifikasi Mengenai "Data Penunjang": Beberapa literatur menyebutkan kemungkinan penggunaan "data penunjang" seperti wawancara mendalam dengan narasumber kunci (misalnya, ahli hukum, praktisi) dalam penelitian normatif. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam konteks penelitian hukum normatif murni, data primer dari lapangan seperti wawancara tidak boleh menjadi sumber analisis utama. Jika analisis utama bergantung pada data lapangan, maka penelitian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penelitian empiris atau penelitian normatif-empiris (penelitian terapan). Dalam penelitian normatif murni, wawancara (jika memang dilakukan) hanya berfungsi sebagai klarifikasi, konfirmasi, atau konteks tambahan terhadap bahan hukum sekunder (misalnya, mengklarifikasi maksud suatu doktrin langsung kepada ahlinya), dan tidak dianalisis secara independen sebagai data primer. Kehati-hatian dalam memposisikan data semacam ini sangat penting untuk menjaga kemurnian metodologi normatif.