Peristiwa Hukum, Perbuatan Hukum dan Bukan Perbuatan Hukum

 

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, pemahaman mengenai konsep-konsep dasar seperti "peristiwa hukum", "perbuatan hukum", dan "bukan perbuatan hukum" memiliki peranan yang fundamental. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi landasan penting dalam menganalisis berbagai hubungan hukum serta akibat yang ditimbulkannya.

Peristiwa hukum merupakan kejadian dalam masyarakat yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya akibat hukum. Di sisi lain, perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendakinya. Sementara itu, bukan perbuatan hukum mencakup tindakan atau kejadian yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh subjek hukum yang bersangkutan, atau bahkan peristiwa yang terjadi di luar kehendak subjek hukum namun tetap menimbulkan konsekuensi yuridis.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif definisi, karakteristik, perbedaan, dan contoh dari ketiga konsep tersebut dalam konteks hukum Indonesia, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang relevan.

Konsep Peristiwa Hukum

Definisi Peristiwa Hukum

Secara umum, peristiwa hukum dapat dipahami sebagai setiap kejadian dalam masyarakat yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum . Dengan kata lain, tidak semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Hanya kejadian-kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan suatu akibat hukum yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai peristiwa hukum . Beberapa ahli hukum Indonesia telah memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai konsep ini.  

Van Apeldoorn mendefinisikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak . Definisi ini menekankan pada konsekuensi dari suatu peristiwa terhadap eksistensi hak dalam ranah hukum. Dengan demikian, suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum apabila kejadian tersebut menyebabkan lahirnya hak baru bagi seseorang atau badan hukum, atau sebaliknya, menghapuskan hak yang sudah ada.  

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya kemudian diwujudkan . Pandangan ini menyoroti peran peristiwa hukum dalam mengaktifkan norma-norma hukum yang berlaku. Suatu peraturan hukum, menurut Rahardjo, akan tetap menjadi rumusan kata-kata yang diam sampai terjadi suatu peristiwa konkret dalam masyarakat yang relevan dengan peraturan tersebut .  

R. Soeroso memberikan definisi yang lebih luas, mencakup setiap kejadian atau peristiwa biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, serta perbuatan dan perbuatan badan hukum yang menimbulkan akibat hukum karena undang-undang mengikat badan hukum atau karena badan hukum terikat secara hukum . Definisi ini memperluas cakupan peristiwa hukum tidak hanya pada kejadian-kejadian luar biasa, tetapi juga pada aktivitas sehari-hari yang memiliki dimensi hukum.  

Peter Mahmud Marzuki memandang peristiwa hukum sebagai fakta yang diatur oleh hukum, membedakannya dari fakta biasa yang tidak memiliki konsekuensi yuridis . Menurut Marzuki, hukum memberikan makna dan akibat tertentu pada fakta-fakta tertentu, sehingga fakta tersebut menjadi fakta hukum atau peristiwa hukum.  

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari konsep peristiwa hukum adalah adanya suatu kejadian dalam masyarakat yang oleh sistem hukum diakui dan dikaitkan dengan timbulnya akibat hukum, baik berupa lahirnya, berubahnya, maupun hapusnya suatu hak atau kewajiban.

Karakteristik Utama Peristiwa Hukum

Beberapa karakteristik utama mendefinisikan suatu kejadian sebagai peristiwa hukum. Pertama, peristiwa hukum selalu melibatkan masyarakat dan akibatnya diatur oleh hukum . Ini berarti bahwa suatu kejadian baru dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum apabila kejadian tersebut memiliki relevansi sosial dan telah diatur konsekuensi hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.  

Kedua, karakteristik yang paling mendasar dari peristiwa hukum adalah kemampuannya untuk menimbulkan akibat hukum (rechtsgevolg) . Akibat hukum ini dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban baru, perubahan status hukum seseorang atau badan hukum, atau bahkan hilangnya hak dan kewajiban yang telah ada sebelumnya.  

Ketiga, tidak semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat merupakan peristiwa hukum . Hanya peristiwa-peristiwa yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menggerakkan hukum dan disebut sebagai peristiwa hukum . Hukum menentukan batasan dan kriteria mengenai jenis-jenis peristiwa apa saja yang akan memiliki konsekuensi yuridis.  

Keempat, peristiwa hukum dapat timbul dari berbagai sumber. Salah satunya adalah perbuatan subjek hukum, yaitu tindakan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum . Contohnya adalah pembuatan surat wasiat atau transaksi jual beli. Sumber lainnya adalah peristiwa yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum, melainkan kejadian-kejadian alamiah atau keadaan tertentu yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum . Contohnya adalah kelahiran, kematian, dan mencapai usia dewasa.  

Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn, peristiwa hukum memiliki karakteristik menimbulkan atau meniadakan hak . Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa peristiwa hukum memiliki karakteristik mengaktifkan peraturan hukum yang relevan .  

Contoh-Contoh Peristiwa Hukum

Terdapat berbagai contoh peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan diatur oleh hukum Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum yang sangat jelas, karena perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan . Transaksi jual beli barang juga merupakan peristiwa hukum, karena dalam transaksi ini timbul hak bagi pembeli untuk menerima barang dan kewajiban untuk membayar, serta hak bagi penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang .  

Contoh lain dari peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum adalah pembuatan surat wasiat, yang memiliki akibat hukum berupa pengalihan hak atas harta warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia . Demikian pula dengan penghibahan barang, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu barang dari pemberi hibah kepada penerima hibah .  

Sementara itu, contoh peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum antara lain adalah kelahiran seorang anak, yang mengakibatkan timbulnya status hukum sebagai anak dan berbagai hak serta kewajiban yang menyertainya . Kematian seseorang juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum seperti pembagian warisan dan berakhirnya beberapa hubungan hukum . Selain itu, kadaluarsa (lewat waktu) juga termasuk dalam kategori ini, di mana lewatnya waktu tertentu dapat menimbulkan hak (misalnya hak milik atas tanah karena pendudukan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu) atau menghapuskan kewajiban (misalnya kewajiban membayar utang yang sudah lama jatuh tempo) .  

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) juga merupakan contoh peristiwa hukum, meskipun akibat hukumnya (kewajiban membayar ganti rugi) tidak dikehendaki oleh pelaku . Contoh lainnya adalah zaakwaarneming, yaitu tindakan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa diminta, yang menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak yang mengurus . Onverschuldigde betaling, atau pembayaran tanpa adanya utang, juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban bagi penerima pembayaran untuk mengembalikannya .  

Bahkan peristiwa alam seperti siang dan malam dapat menjadi peristiwa hukum dalam konteks tertentu, misalnya terkait dengan batas waktu pelaksanaan suatu tindakan hukum . Keadaan sosial seperti perang juga dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum karena memicu berlakunya rezim hukum khusus .  

Konsep Perbuatan Hukum

Definisi Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum secara umum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang secara sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum . Unsur kesengajaan atau kehendak untuk menciptakan konsekuensi yuridis merupakan elemen kunci dalam definisi perbuatan hukum.  

R. Soeroso mendefinisikan perbuatan hukum sebagai setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum . Definisi ini menekankan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum haruslah merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku.  

Chainur Arrasjid mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan . Definisi ini lebih eksplisit dalam menyebutkan bahwa akibat hukum harus dikehendaki oleh pelaku perbuatan.  

Sudarsono memberikan pengertian perbuatan hukum sebagai setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu . Definisi ini juga menggarisbawahi keterkaitan antara akibat hukum dengan kehendak pelaku.  

Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah "tindakan hukum" untuk merujuk pada konsep yang serupa, mendefinisikannya sebagai tindakan yang diatur oleh hukum . Meskipun lebih ringkas, definisi ini tetap mengimplikasikan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang diakui dan diatur oleh sistem hukum.  

Inti dari definisi perbuatan hukum adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan suatu maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kehendak ini menjadi pembeda utama antara perbuatan hukum dengan jenis peristiwa hukum lainnya.

Unsur-Unsur yang Membedakan Perbuatan Hukum

Beberapa unsur penting membedakan perbuatan hukum dari konsep hukum lainnya. Pertama, perbuatan hukum harus dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak dalam hukum . Kedua, perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan/atau kewajiban . Ketiga, dan yang paling krusial, akibat hukum yang timbul harus dikehendaki oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut .  

Kehendak atau maksud untuk menimbulkan akibat hukum ini sering disebut sebagai "pernyataan kehendak" (wilsverklaring) . Pernyataan kehendak ini dapat diungkapkan secara tegas (tertulis, lisan, atau dengan isyarat) maupun secara diam-diam yang dapat disimpulkan dari sikap atau perbuatan seseorang . Contoh pernyataan kehendak secara tegas adalah penandatanganan kontrak jual beli, mengucapkan kata "setuju" dalam suatu perjanjian, atau menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan. Contoh pernyataan kehendak secara diam-diam adalah sikap diam seseorang dalam rapat yang dapat diartikan sebagai persetujuan, atau tindakan seseorang yang membayar utang meskipun tidak ada perjanjian tertulis.  

Adanya pernyataan kehendak inilah yang menjadi batasan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan hukum atau bukan . Jika suatu tindakan menimbulkan akibat hukum tetapi akibat tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.  

Jenis-Jenis Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak.

Perbuatan Hukum Sepihak (Eenzijdige Rechtshandeling) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi pihak tersebut . Contoh klasik dari perbuatan hukum sepihak adalah pembuatan surat wasiat . Dalam pembuatan wasiat, hanya kehendak dari pewaris yang menentukan isi dan akibat hukum dari wasiat tersebut, tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris. Contoh lain adalah pemberian hibah (dalam beberapa kasus, terutama hibah sederhana), di mana hanya kehendak dari pemberi hibah yang menjadi dasar terjadinya peralihan hak . Pengakuan anak oleh seorang ayah juga merupakan contoh perbuatan hukum sepihak, karena hanya memerlukan pernyataan kehendak dari ayah untuk mengakui secara hukum seorang anak.  

Perbuatan Hukum Dua Pihak (Meerzijdige Rechtshandeling) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama dan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik di antara para pihak . Persetujuan jual beli merupakan contoh yang sangat umum dari perbuatan hukum dua pihak . Dalam perjanjian jual beli, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, yang kemudian menimbulkan hak bagi pembeli untuk menerima barang dan kewajiban membayar, serta hak bagi penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan barang. Contoh lain adalah perjanjian sewa menyewa, di mana ada kesepakatan antara pemilik barang dan penyewa mengenai objek sewa dan harga sewa, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak . Perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kerja juga termasuk dalam kategori perbuatan hukum dua pihak . Perkawinan juga dapat dianggap sebagai perbuatan hukum dua pihak karena didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengikatkan diri dalam perkawinan .  

Konsep Bukan Perbuatan Hukum

Definisi Bukan Perbuatan Hukum

Bukan perbuatan hukum adalah tindakan atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum tetapi akibat tersebut tidak dikehendaki oleh subjek hukum yang bersangkutan . Dalam konteks yang lebih luas, konsep ini juga mencakup peristiwa hukum yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum sama sekali, melainkan terjadi karena faktor-faktor lain seperti alam atau ketentuan undang-undang .  

Soeroso menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Oleh karena itu, perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum, adalah bukan perbuatan hukum . Kehendak dari pelaku menjadi unsur pokok dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan hukum atau bukan.  

Contoh-Contoh Bukan Perbuatan Hukum

Terdapat beberapa contoh penting mengenai bukan perbuatan hukum dalam hukum Indonesia. Salah satunya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) . Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut . Meskipun perbuatan ini menimbulkan akibat hukum (kewajiban membayar ganti rugi), akibat tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku. Contohnya adalah seseorang yang secara lalai mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain . Pelaku tidak memiliki maksud untuk menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi, namun hukum tetap memberlakukan konsekuensi tersebut.  

Contoh lain adalah zaakwaarneming, yaitu tindakan seseorang yang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta . Meskipun tindakan ini dilakukan secara sadar, pihak yang mengurus mungkin tidak secara spesifik menghendaki timbulnya kewajiban-kewajiban hukum yang menyertainya, seperti kewajiban untuk meneruskan pengurusan hingga selesai atau memberikan laporan kepada pihak yang kepentingannya diurus .  

Onverschuldigde betaling atau pembayaran yang tidak diwajibkan juga termasuk dalam kategori bukan perbuatan hukum . Ketika seseorang melakukan pembayaran kepada pihak lain karena kesalahan atau tanpa adanya utang yang sebenarnya, akibat hukumnya adalah kewajiban bagi penerima pembayaran untuk mengembalikan uang tersebut . Pihak yang melakukan pembayaran tidak memiliki kehendak untuk menciptakan utang atau kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan uang tersebut.  

Selain tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, peristiwa-peristiwa alamiah atau kejadian yang tidak disebabkan oleh perbuatan subjek hukum juga termasuk dalam konsep bukan perbuatan hukum. Contohnya adalah kelahiran dan kematian . Kedua peristiwa ini secara otomatis menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti timbulnya status hukum sebagai anak bagi yang lahir dan berakhirnya beberapa hubungan hukum serta timbulnya hak waris bagi ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Akibat hukum ini terjadi tanpa adanya kehendak dari subjek hukum (bayi yang baru lahir atau orang yang meninggal) untuk menciptakan akibat hukum tersebut.  

Wanprestasi, atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, juga dapat dikategorikan sebagai bukan perbuatan hukum dalam arti bahwa pihak yang melanggar perjanjian mungkin tidak secara langsung menghendaki timbulnya akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi atau pembatalan perjanjian . Namun, karena adanya perjanjian sebelumnya, hukum tetap memberlakukan konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.  

Perbedaan Mendasar antara Perbuatan Hukum dan Bukan Perbuatan Hukum

Perbedaan mendasar antara perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum terletak pada kehendak (intention) dari subjek hukum yang melakukan tindakan terhadap akibat hukum yang timbul . Dalam perbuatan hukum, subjek hukum secara sadar dan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan untuk menciptakan akibat hukum yang dikehendakinya . Sebaliknya, dalam bukan perbuatan hukum, akibat hukum yang timbul tidak dikehendaki oleh subjek hukum yang melakukan tindakan, meskipun tindakan tersebut mungkin dilakukan secara sadar . Selain itu, bukan perbuatan hukum juga mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kehendak subjek hukum tetapi tetap menimbulkan konsekuensi yuridis.  

Berikut adalah tabel yang merangkum perbedaan utama antara perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum:

Fitur	Perbuatan Hukum (Legal Act)	Bukan Perbuatan Hukum (Non-Legal Act)
Kehendak	Akibat hukum dikehendaki oleh pelaku.	Akibat hukum tidak dikehendaki oleh pelaku (atau tidak ada pelaku).
Tujuan	Mencapai hasil hukum yang spesifik sesuai keinginan pelaku.	Akibat hukum timbul karena aturan hukum yang diterapkan pada tindakan/peristiwa.
Contoh	Perjanjian jual beli, pembuatan wasiat, perkawinan.	Perbuatan melawan hukum, kelahiran, kematian, pembayaran tanpa utang.

Ekspor ke Spreadsheet

Perbandingan Ketiga Konsep dan Akibat Hukumnya

Konsep peristiwa hukum merupakan kategori yang paling luas, mencakup setiap kejadian dalam masyarakat yang menimbulkan akibat hukum . Di dalam kategori peristiwa hukum ini, terdapat dua subkategori utama berdasarkan sumber dan kehendak subjek hukum: perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum .  

Perbuatan hukum adalah jenis peristiwa hukum yang secara spesifik melibatkan tindakan subjek hukum yang ditujukan untuk menciptakan akibat hukum yang dikehendakinya . Unsur kehendak menjadi pembeda utama antara perbuatan hukum dengan jenis peristiwa hukum lainnya.  

Bukan perbuatan hukum juga merupakan bagian dari peristiwa hukum, tetapi dalam hal ini, akibat hukum yang timbul tidak dikehendaki oleh subjek hukum yang melakukan tindakan (misalnya dalam kasus perbuatan melawan hukum), atau bahkan peristiwa tersebut terjadi tanpa adanya tindakan subjek hukum yang relevan (misalnya kelahiran atau kematian) .  

Meskipun berbeda dalam hal kehendak dan sumber, ketiga konsep ini memiliki kesamaan mendasar, yaitu semuanya menimbulkan akibat hukum (rechtsgevolg) . Akibat hukum ini dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hak, kewajiban, atau status hukum.  

Perbedaan dalam jenis peristiwa akan memengaruhi sifat dari akibat hukum yang timbul. Perbuatan hukum umumnya menghasilkan hubungan hukum dan kewajiban yang secara spesifik diinginkan oleh para pihak (misalnya kewajiban kontraktual dalam perjanjian jual beli). Bukan perbuatan hukum yang timbul dari tindakan yang tidak dikehendaki dapat menghasilkan kewajiban untuk memperbaiki kerugian (misalnya ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum), sementara bukan perbuatan hukum yang berupa peristiwa alamiah dapat memicu berlakunya aturan hukum tertentu (misalnya hukum waris setelah kematian). Peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum dapat mengarah pada pengakuan status hukum atau perubahan kondisi hukum (misalnya status perkawinan setelah peristiwa pernikahan).

Berikut adalah tabel yang membandingkan ketiga konsep:

Konsep	Definisi	Karakteristik Utama	Contoh	Akibat Hukum Tipikal
Peristiwa Hukum	Setiap kejadian masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum.	Memicu akibat hukum.	Perkawinan, jual beli, kelahiran, kematian, perbuatan melawan hukum.	Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya hak, kewajiban, status hukum.
Perbuatan Hukum	Tindakan subjek hukum yang sengaja menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.	Kehendak untuk menciptakan akibat hukum (pernyataan kehendak).	Perjanjian jual beli, pembuatan wasiat, perkawinan, pemberian hibah.	Hubungan hukum dan kewajiban yang diinginkan oleh para pihak (misalnya kewajiban kontraktual).
Bukan Perbuatan Hukum	Tindakan tanpa kehendak untuk akibat hukum spesifik atau peristiwa non-agen.	Tidak ada kehendak untuk akibat hukum spesifik atau bukan perbuatan subjek hukum.	Perbuatan melawan hukum, zaakwaarneming, pembayaran tanpa utang, kelahiran, kematian.	Kewajiban yang tidak diinginkan (misalnya ganti rugi), pengakuan status hukum.

Ekspor ke Spreadsheet

Sumber-Sumber Hukum Indonesia yang Relevan

Beberapa sumber hukum Indonesia secara signifikan membahas konsep peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan bukan perbuatan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan sumber utama dalam hukum privat di Indonesia dan memuat banyak ketentuan yang berkaitan dengan ketiga konsep ini . Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang . Hal ini relevan untuk memahami dasar timbulnya akibat hukum dalam perbuatan hukum (persetujuan) dan bukan perbuatan hukum (undang-undang). Pasal 1352 KUHPerdata mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang, baik secara langsung maupun sebagai akibat dari perbuatan manusia , yang relevan dengan konsep bukan perbuatan hukum. Pasal 1353 KUHPerdata membedakan antara perikatan yang timbul dari perbuatan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum , yang penting untuk memahami berbagai jenis bukan perbuatan hukum.  

Beberapa pasal lain dalam KUHPerdata secara spesifik mengatur contoh-contoh bukan perbuatan hukum, seperti Pasal 1354 mengenai zaakwaarneming dan Pasal 1359 mengenai onverschuldigde betaling . Pasal 1365 KUHPerdata secara khusus mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) , yang merupakan kategori penting dari bukan perbuatan hukum.  

Selain itu, KUHPerdata juga mengatur berbagai jenis perbuatan hukum, baik sepihak maupun dua pihak. Pasal 875 dan seterusnya mengatur tentang pembuatan surat wasiat , yang merupakan contoh perbuatan hukum sepihak. Pasal 1666 mengatur tentang hibah , yang juga termasuk perbuatan hukum sepihak. Pasal 1457 dan seterusnya mengatur tentang perjanjian jual beli , yang merupakan contoh perbuatan hukum dua pihak.  

Buku-buku hukum dan karya para ahli hukum Indonesia juga merupakan sumber yang sangat penting untuk memahami ketiga konsep ini . Karya-karya seperti "Pengantar Ilmu Hukum" (Introduction to Legal Studies) oleh R. Soeroso , Satjipto Rahardjo , Peter Mahmud Marzuki , dan Van Apeldoorn memberikan analisis mendalam dan berbagai perspektif mengenai definisi, karakteristik, dan implikasi dari peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan bukan perbuatan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia.  

Selain KUHPerdata dan buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan lain juga dapat memuat ketentuan yang berkaitan dengan jenis-jenis peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan bukan perbuatan hukum tertentu, tergantung pada bidang hukumnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang berbagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang dalam konteks perdata dapat dianggap sebagai contoh bukan perbuatan hukum (perbuatan melawan hukum) jika menimbulkan kerugian.

Kesimpulan

Konsep peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan bukan perbuatan hukum merupakan fondasi penting dalam memahami bekerjanya sistem hukum Indonesia. Peristiwa hukum adalah setiap kejadian dalam masyarakat yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya akibat hukum. Perbuatan hukum merupakan bagian dari peristiwa hukum yang secara spesifik melibatkan tindakan subjek hukum dengan kehendak untuk menciptakan akibat hukum yang diinginkan. Sementara itu, bukan perbuatan hukum mencakup tindakan atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari subjek hukum untuk akibat tersebut, atau bahkan peristiwa yang terjadi di luar kehendak subjek hukum.

Perbedaan mendasar antara perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum terletak pada adanya atau tidak adanya kehendak subjek hukum terhadap akibat hukum yang timbul. Meskipun demikian, ketiga konsep ini memiliki kesamaan dalam hal menimbulkan akibat hukum, baik berupa lahirnya, berubahnya, maupun lenyapnya hak, kewajiban, atau status hukum.

Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga konsep ini sangat penting bagi studi dan praktik hukum di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan karya-karya para ahli hukum terkemuka merupakan sumber-sumber utama yang memberikan landasan teoritis dan contoh-contoh praktis terkait dengan peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan bukan perbuatan hukum dalam konteks hukum Indonesia. Dengan memahami konsep-konsep ini, para praktisi hukum dan akademisi dapat menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dengan lebih komprehensif dan tepat.