Klasifikasi Hukum: Hukum Publik, Hukum Privat dan Hukum Internasional

 

Pendahuluan

Klasifikasi hukum ke dalam hukum publik, hukum privat, dan hukum internasional merupakan kerangka kerja fundamental yang esensial untuk memahami arsitektur dan fungsi sistem hukum secara menyeluruh. Pembagian ini memfasilitasi pengorganisasian prinsip-prinsip hukum yang kompleks, membantu dalam mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan untuk berbagai situasi, dan memperjelas peran berbagai aktor hukum dalam sistem peradilan. Lebih lanjut, klasifikasi ini menyediakan struktur fondasi yang penting bagi pendidikan hukum dan praktik hukum, memungkinkan para profesional dan akademisi untuk mendekati dan menganalisis masalah hukum dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

Secara ringkas, hukum publik dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta menangani isu-isu yang menyangkut kepentingan umum . Hukum privat, di sisi lain, berfokus pada pengaturan hubungan antar individu, dengan penekanan utama pada perlindungan dan promosi kepentingan pribadi . Terakhir, hukum internasional merupakan badan hukum yang mengatur hubungan antar negara berdaulat dan organisasi internasional, serta dalam perkembangan terkini, juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan individu dalam konteks global .

Hukum Publik: Definisi, Karakteristik, dan Contoh

Hukum publik, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum, didefinisikan oleh sejumlah sarjana dan sumber dengan penekanan yang konsisten pada keterlibatan negara dan kepentingan umum. Menurut satu definisi, hukum publik adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan dan urusan antara badan hukum dan pemerintah, antara berbagai institusi di dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, serta hubungan antar individu yang menjadi perhatian langsung masyarakat . Definisi ini menyoroti peran pemerintah dan institusinya sebagai pihak utama dalam hukum publik, serta cakupannya yang meliputi isu-isu yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks Indonesia, hukum publik dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum atau publik . Hukum ini secara spesifik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya . Definisi ini menekankan fokus pada kesejahteraan kolektif dan hubungan antara entitas negara dan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan kepentingan masyarakat banyak, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum . Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa hukum publik tidak hanya melibatkan negara sebagai pihak, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pemajuan kepentingan seluruh masyarakat.

Beberapa karakteristik fundamental membedakan hukum publik dari cabang hukum lainnya. Salah satu ciri utama adalah fokusnya pada masalah kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut kepentingan umum . Subjek hukum dalam ranah publik umumnya adalah pemerintah atau individu yang memiliki kasus dengan pemerintah atau negara . Selain itu, hukum publik bersifat memaksa, yang berarti negara memiliki otoritas untuk menegakkan peraturan-peraturannya . Hubungan hukum dalam hukum publik seringkali bersifat vertikal atau sepihak, di mana negara berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada individu . Dalam kasus pelanggaran hukum publik, tuntutan biasanya diajukan oleh Jaksa, yang bertindak atas nama negara dan kepentingan umum .

Karakteristik lain dari hukum publik adalah kedudukan pemimpin negara yang dianggap lebih tinggi daripada individu dalam ranah hukum ini . Hukum publik melibatkan beragam hubungan, termasuk antar individu, negara, masyarakat, dan unsur-unsur politik . Ruang lingkup hukum publik mencakup kepentingan negara atau perseorangan yang berkaitan dengan masyarakat secara luas, dan pelaksanaannya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas serta tujuan bersama . Tindakan dalam hukum publik seringkali ditujukan untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan umum, dan secara hierarki, diatur oleh penguasa . Hukum publik berhubungan dengan negara atau masyarakat secara keseluruhan, serta individu dalam konteks tersebut, dan mengandung unsur-unsur politik yang signifikan . Sifat memaksa dari peraturan dalam hukum publik mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran, mengingat pentingnya menjaga tatanan kehidupan masyarakat . Tidak ada toleransi dalam penegakan hukum publik karena sifatnya yang memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan kolektif .

Berbagai bidang hukum termasuk dalam kategori hukum publik, mencerminkan luasnya cakupan kepentingan umum yang diatur. Hukum pidana, yang mengatur mengenai tindak pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pembunuhan, korupsi, terorisme, penganiayaan, dan pencurian, merupakan contoh klasik hukum publik . Hukum tata negara, yang mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan negara, termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, serta hubungan hak dan kewajiban terhadap hukum, juga merupakan bagian penting dari hukum publik . Hukum administrasi negara, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan, kegiatan, dan keputusan lembaga pemerintahan, juga termasuk dalam kategori ini . Selain itu, hukum internasional, khususnya hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara yang berkaitan dengan hubungan internasional, juga diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum publik . Beberapa sumber juga mencantumkan hukum lingkungan, hukum kepailitan, dan hukum pemerintah daerah sebagai bagian dari hukum publik, menunjukkan interpretasi yang lebih luas terhadap cakupan hukum ini .

Dalam konteks Indonesia, beberapa kasus menyoroti penerapan hukum publik. Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan oknum tertentu dianggap sebagai pelanggaran hukum publik karena merugikan masyarakat luas . Pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara motor yang menerobos lampu merah, juga termasuk dalam ranah hukum publik karena membahayakan keselamatan masyarakat . Kasus penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang melanggar lalu lintas dengan menggunakan bahu jalan juga merupakan contoh penerapan hukum publik . Selain itu, kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh musisi Jerinx terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan bagaimana hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, digunakan untuk menindak perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan merugikan kelompok masyarakat . Penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana bansos Covid-19 merupakan contoh konkret penegakan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik di Indonesia . Kasus-kasus ini memperjelas bagaimana hukum publik diterapkan untuk menjaga kepentingan bersama dan menegakkan regulasi pemerintah demi ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat .

Hukum Privat: Definisi, Karakteristik, dan Contoh

Hukum privat, yang sering juga disebut hukum perdata atau hukum sipil, merupakan cabang hukum yang mengatur interaksi dan hubungan antara individu atau badan hukum privat. Berbeda dengan fokus hukum publik pada kepentingan umum dan hubungan dengan negara, hukum privat menitikberatkan pada pengaturan hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam kapasitas pribadi mereka . Hukum ini dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur interaksi antara individu . Pemisahan antara hukum publik dan privat didasarkan pada perbedaan kepentingan yang diatur, di mana hukum privat melayani kepentingan orang secara individual .

Secara sederhana, hukum privat dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia . Beberapa ahli hukum mendefinisikannya sebagai hukum yang mengatur kepentingan khusus atau hal yang bersifat privat, dengan fokus pada hubungan antara satu orang dengan orang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya . Dalam konteks hukum perdata, yang seringkali digunakan secara sinonim dengan hukum privat, definisi mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat, serta keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat luas . Esensi dari hukum privat adalah pengaturan hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara sah di mata negara .

Karakteristik hukum privat mencerminkan fokusnya pada hubungan antar individu. Hukum ini cenderung fokus terhadap masalah hubungan pribadi atau antar individu, dengan ruang lingkup utama meliputi hukum perdata dan hukum dagang . Subjek hukum privat adalah individu atau individu pemerintah yang bertindak dalam kapasitas pribadinya . Meskipun sebagian bersifat memaksa, hukum privat juga memiliki aspek yang tidak memaksa atau bersifat melengkapi, memberikan otonomi kepada para pihak untuk mengatur hubungan mereka . Hubungan hukum dalam hukum privat bersifat otonom atau horizontal, di mana para pihak memiliki kedudukan yang sejajar . Tuntutan bagi pelanggar hukum privat biasanya diajukan oleh pihak yang dirugikan atau penggugat .

Lebih lanjut, hukum privat berfokus pada urusan masyarakat secara individual dan berisi perintah atau larangan sesuai dengan ranahnya . Meskipun diawasi oleh badan yang berwenang, penegakannya seringkali bergantung pada inisiatif individu . Sifat norma dalam hukum privat dianggap lebih ringan dibandingkan dengan hukum publik, di mana terdapat keseimbangan antara aturan yang bersifat memaksa dan tidak memaksa . Prinsip otonomi warga negara merupakan hal pokok dalam hukum privat, di mana individu memiliki hak untuk mempertahankan hak mereka sendiri selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diawasi oleh pemerintah .

Contoh-contoh bidang hukum yang termasuk dalam hukum privat sangat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan individu. Hukum perdata, dengan cakupan yang luas, mengatur hubungan antar individu secara umum dan mencakup bidang-bidang seperti hukum keluarga (pernikahan, perceraian, hubungan orang tua dan anak), hukum perjanjian (kontrak jual beli, sewa menyewa), hukum waris (pewarisan harta benda), dan hukum kebendaan (hak kepemilikan, hak gadai) . Hukum dagang atau perniagaan, yang mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, seperti jual beli barang, pendirian perusahaan dagang, dan utang piutang, juga merupakan bagian penting dari hukum privat . Bidang lain yang sering diklasifikasikan dalam hukum privat termasuk hukum tanggung jawab perdata (ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum), hukum kepemilikan (hak atas properti), dan hukum hak cipta serta merek dagang . Beberapa sumber juga menyebutkan hukum perdata internasional dan hukum acara perdata sebagai bagian dari hukum privat, yang mengatur aspek prosedural dalam sengketa perdata .

Contoh kasus hukum privat di Indonesia seringkali melibatkan sengketa atau perjanjian antar individu. Kasus perceraian, termasuk pembuatan perjanjian dan kesepakatan terkait nafkah anak, merupakan contoh umum hukum keluarga sebagai bagian dari hukum privat . Kasus pencemaran nama baik juga termasuk dalam ranah hukum privat, di mana individu yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan pencemaran . Sengketa terkait kontrak, seperti gugatan perusahaan konstruksi terhadap pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, atau tuntutan pembatalan kontrak pembelian mobil bekas karena cacat tersembunyi, juga merupakan contoh penerapan hukum privat . Kasus-kasus lain seperti perselisihan warisan, sengketa tanah, dan pelanggaran perjanjian sewa menyewa juga termasuk dalam kategori hukum privat . Bahkan kasus pencurian gawai dalam kondisi tertentu, di mana korban memilih untuk tidak melanjutkan ke proses hukum, dapat dianggap sebagai masalah dalam ranah hukum privat yang diselesaikan di luar jalur formal . Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana hukum privat mengatur berbagai aspek interaksi dan hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Internasional: Definisi, Karakteristik, dan Contoh

Hukum internasional merupakan badan hukum yang kompleks dan dinamis, yang mengatur hubungan antara entitas-entitas yang memiliki kedudukan internasional. Pada awalnya, hukum internasional terutama berfokus pada pengaturan hubungan antar negara berdaulat . Namun, seiring dengan perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, cakupan hukum internasional meluas hingga mengatur struktur dan perilaku organisasi internasional, serta dalam aspek tertentu, juga menyangkut individu .

Secara umum, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: hukum publik internasional dan hukum perdata internasional . Hukum publik internasional mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain yang berkaitan dengan hubungan internasional . Contohnya termasuk hukum perjanjian internasional, yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat antar negara (traktat) , dan hukum perang internasional, yang mengatur perilaku negara dan individu selama konflik bersenjata . Konvensi Jenewa, yang membahas perjanjian terkait hak-hak dasar manusia yang harus diterima saat dalam situasi perang, merupakan contoh konkret dari hukum publik internasional . Di sisi lain, hukum perdata internasional mengatur hubungan antara warga negara di sebuah negara terhadap warga negara di negara lain, yang berkaitan dengan hubungan internasional . Hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul dari transaksi atau kejadian yang melibatkan unsur lintas batas negara.

Salah satu karakteristik penting dari hukum internasional adalah sifatnya yang terdesentralisasi dalam hal pembuatan dan penegakan hukum. Tidak seperti hukum domestik yang memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang jelas, hukum internasional bergantung pada kesepakatan dan kerjasama antar negara untuk pembentukannya, seperti melalui traktat dan praktik kebiasaan internasional . Meskipun terdapat upaya untuk mencapai penerapan universal, efektivitas hukum internasional seringkali bergantung pada kemauan dan persetujuan negara-negara anggota untuk mematuhinya .

Contoh-contoh bidang hukum yang termasuk dalam hukum internasional sangat beragam. Selain hukum perjanjian internasional dan hukum perang internasional yang telah disebutkan, bidang lain termasuk hukum hak asasi manusia internasional, hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional, dan hukum perdagangan internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menegakkan berbagai aspek hukum internasional.

Perbandingan dan Kontras: Perbedaan Utama antara Hukum Publik, Hukum Privat, dan Hukum Internasional

Meskipun ketiganya merupakan cabang utama dalam sistem hukum, hukum publik, hukum privat, dan hukum internasional memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa aspek kunci.

Fitur	Hukum Publik	Hukum Privat	Hukum Internasional
Subjek Hukum	Negara, Pemerintah, Lembaga Negara, Individu	Individu, Badan Hukum Privat, Negara (sebagai pribadi)	Negara, Organisasi Internasional, Individu (terbatas)
Kepentingan yang Diatur	Umum, Negara, Masyarakat	Individu, Pribadi	Antar Negara, Global
Sifat Hukum	Memaksa, Imperatif	Sebagian Memaksa, Sebagian Sukarela	Bergantung pada Persetujuan Negara
Hubungan Hukum	Vertikal (Negara - Individu)	Horizontal (Individu - Individu)	Horizontal (Negara - Negara), Vertikal (terbatas)
Penegakan Hukum	Aparat Penegak Hukum Negara	Inisiatif Penggugat, Pengadilan Perdata	Kerjasama Negara, Organisasi Internasional

Perbedaan pertama yang signifikan terletak pada subjek hukum yang menjadi fokus utama dalam setiap kategori . Hukum publik melibatkan negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara sebagai pihak utama, serta individu dalam hubungannya dengan negara. Hukum privat terutama mengatur hubungan antara individu dan badan hukum privat, meskipun negara juga dapat menjadi subjek dalam kapasitasnya sebagai individu (bukan sebagai penguasa). Sementara itu, hukum internasional terutama mengatur hubungan antar negara berdaulat dan organisasi internasional, dan dalam perkembangan terkini, juga mencakup individu dalam aspek-aspek tertentu seperti hukum hak asasi manusia internasional. Keterlibatan negara sebagai otoritas yang berdaulat merupakan pembeda utama dalam hukum publik, sedangkan hukum privat berfokus pada interaksi antara aktor non-negara. Hukum internasional beroperasi terutama pada tingkat negara, meskipun cakupannya terus berkembang.

Perbedaan kedua terletak pada kepentingan yang diatur oleh masing-masing cabang hukum . Hukum publik secara fundamental berkaitan dengan kepentingan umum, ketertiban masyarakat, keamanan negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Hukum privat, di sisi lain, memprioritaskan kepentingan individu, hak dan kewajiban antar individu, hubungan keluarga, kontrak, dan kepemilikan. Hukum internasional berfokus pada hubungan antar negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa hukum publik berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan fungsi negara, hukum privat pada kebutuhan dan hubungan individu, dan hukum internasional pada interaksi dan keprihatinan bersama komunitas global negara.

Ketiga, sifat hukum dalam setiap kategori juga berbeda . Hukum publik umumnya bersifat memaksa dan imperatif, yang berarti negara memiliki otoritas untuk menegakkan peraturan-peraturannya dan individu harus mematuhinya. Dalam hukum privat, meskipun terdapat aturan yang bersifat memaksa (terutama dalam bidang seperti hukum keluarga), sebagian besar bersifat sukarela dan mengatur, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum mereka melalui perjanjian. Kekuatan mengikat hukum internasional lebih kompleks dan sangat bergantung pada persetujuan dan kedaulatan negara. Meskipun beberapa norma internasional dianggap memaksa (ius cogens), sebagian besar memerlukan ratifikasi atau penerimaan oleh negara untuk dapat berlaku secara efektif di tingkat nasional. Sifat memaksa dari hukum publik kontras dengan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dalam hukum privat, sementara hukum internasional mencerminkan dinamika hubungan antar negara berdaulat.

Aspek penting lainnya adalah hubungan hukum yang diatur dalam setiap kategori . Hukum publik umumnya melibatkan hubungan vertikal antara negara, sebagai pihak yang berdaulat dan memiliki otoritas, dan individu atau badan hukum yang berada di bawah yurisdiksinya. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan horizontal antara individu atau badan hukum yang dianggap memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Hukum internasional terutama melibatkan hubungan horizontal antara negara-negara berdaulat, yang dianggap setara dalam sistem internasional, meskipun juga terdapat hubungan vertikal antara negara dan organisasi internasional, serta dalam kasus tertentu, antara negara dan individu (misalnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap warganya). Perbedaan dalam jenis hubungan hukum ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan kesetaraan antara para pihak yang terlibat.

Terakhir, mekanisme penegakan hukum sangat bervariasi antara ketiga kategori. Penegakan hukum publik umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum negara, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan pidana atau administrasi, yang bertindak atas nama negara dan kepentingan umum. Dalam hukum privat, penegakan hukum seringkali bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan (penggugat) untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata, di mana negara berperan sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum internasional adalah proses yang kompleks dan seringkali bergantung pada kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan mekanisme seperti Mahkamah Internasional. Tidak ada otoritas penegak hukum global yang tunggal dengan kekuasaan yang sama seperti di tingkat nasional, sehingga penegakannya sangat bergantung pada kemauan politik dan kedaulatan negara. Perbedaan dalam mekanisme penegakan ini mencerminkan perbedaan dalam sifat dan subjek hukum dari masing-masing kategori.

Kesimpulan

Pembagian hukum ke dalam hukum publik, hukum privat, dan hukum internasional memberikan kerangka kerja yang esensial untuk memahami sistem hukum yang kompleks. Perbedaan mendasar dalam subjek hukum, kepentingan yang diatur, sifat hukum, hubungan hukum, dan mekanisme penegakan hukum antara ketiga kategori ini menunjukkan bahwa masing-masing cabang hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemahaman yang jelas mengenai pembagian hukum ini memiliki implikasi penting dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari. Mengetahui apakah suatu masalah hukum termasuk dalam ranah publik, privat, atau internasional sangat krusial untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang tepat, menentukan prosedur hukum yang berlaku, dan memahami peran serta tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat. Misalnya, kasus korupsi akan ditangani dalam kerangka hukum publik dengan aparat penegak hukum negara sebagai pihak yang aktif, sementara sengketa kontrak antara dua perusahaan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum privat di pengadilan perdata atas inisiatif pihak yang dirugikan. Kasus yang melibatkan warga negara dari negara yang berbeda atau perjanjian antar negara akan diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional.

Dengan demikian, klasifikasi hukum ini tidak hanya merupakan konsep teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang signifikan dalam memastikan keadilan dan ketertiban dalam berbagai tingkatan interaksi, mulai dari hubungan antara individu, antara individu dan negara, hingga hubungan antar negara dalam komunitas internasional. Pemahaman yang mendalam tentang pembagian hukum ini menjadi fondasi penting bagi siapa pun yang berurusan dengan sistem hukum, baik sebagai profesional hukum, mahasiswa hukum, maupun warga negara yang ingin memahami hak dan kewajiban mereka.